| Ketua DPP BM PAN Bidang Kajian Hukum dan HAM, DR. Afriendi Sikumbang, S.H., M.H., menegaskan bahwa tidak pernah ada pernyataan resmi dari Zulkifli Hasan yang melontarkan kata-kata merendahkan atau menyebut rakyat "omong kosong" sebagaimana yang diviralkan dalam narasi hoaks tersebut. (Dok: Istimewa/Foto: By |
Ketua DPP BM PAN Bidang Kajian Hukum dan HAM, DR. Afriendi Sikumbang, S.H., M.H., menegaskan bahwa tidak pernah ada pernyataan resmi dari Zulkifli Hasan yang melontarkan kata-kata merendahkan atau menyebut rakyat "omong kosong" sebagaimana yang diviralkan dalam narasi hoaks tersebut.
"Kami menegaskan bahwa kabar yang menyebut Zulkifli Hasan mengatakan rakyat 'omong kosong' adalah hoaks. Foto dan narasi yang beredar luas tersebut merupakan hasil manipulasi serta penyebaran berita palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan publik dan memecah belah kepercayaan masyarakat," ujar DR. Afriendi Sikumbang, S.H., M.H.
Menurut Afriendi, substansi bantahan yang juga disuarakan melalui materi kampanye anti-hoaks BM PAN dan LBH BM PAN ini bertujuan meluruskan fakta sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi di ruang digital.
Ia menekankan bahwa narasi yang menyebut rakyat terlalu banyak mengkritik dengan isi kosong sama sekali bukan datang dari Zulkifli Hasan.
Lebih lanjut, Afriendi menyampaikan bahwa Zulkifli Hasan senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
"Zulkifli Hasan selalu berpihak kepada rakyat, hadir untuk mendengar aspirasi, dan bekerja demi kesejahteraan masyarakat. Jadi, narasi yang bertentangan dengan sikap tersebut jelas tidak berdasar dan merupakan kebohongan publik."
Sebagai bagian dari komitmen penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara atas informasi yang benar, DPP BM PAN Bidang Kajian Hukum dan HAM mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi maupun mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya.
"Mari kita bersama-sama melawan penyebaran berita bohong dan menjaga persatuan bangsa. Pastikan setiap informasi yang diterima diverifikasi terlebih dahulu agar ruang publik kita tetap sehat, objektif, dan berkeadilan," tutup Afriendi. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »