Bupati Solok Tak Mau Ada Lagi Penundaan, OPD Dikejar Percepatan Pembangunan 2026

Jon Firman Pandu saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 di Aula Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Senin (9/11/2026). (Fotdok: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM - Bupati Solok, Jon Firman Pandu, mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat agar tidak lagi menunda pekerjaan pembangunan yang sebenarnya bisa segera diselesaikan. Percepatan realisasi anggaran 2026 harus menjadi prioritas agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Jon Firman Pandu saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 di Aula Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Senin (9/11/2026). Ia meminta seluruh jajaran pemerintahan bergerak cepat menyelesaikan pekerjaan yang masih tertunda, mengingat waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas.

"Jangan ada lagi penundaan pekerjaan yang sebenarnya bisa diselesaikan sekarang. Perencanaan tahun depan pun harus sudah kita persiapkan lebih awal, agar sejak awal tahun anggaran kegiatan sudah berjalan," tegasnya.

Bupati mengingatkan, ketersediaan anggaran tidak akan berarti jika tidak diikuti pelaksanaan program yang nyata. Karena itu, setiap OPD diminta segera mengidentifikasi hambatan, mempercepat proses administrasi, serta menuntaskan persoalan pengadaan barang dan jasa yang berpotensi menghambat kegiatan pembangunan.

Persoalan penyerapan Dana Transfer ke Daerah juga menjadi perhatian serius. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Rudy Repenaldi Rilis, menegaskan bahwa anggaran yang merupakan hak masyarakat tersebut harus segera dimanfaatkan. Ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan keuangan serta kewajiban pembayaran kegiatan sebelumnya harus segera dituntaskan agar tidak menumpuk pada akhir tahun.

Selain mengejar realisasi anggaran, pemerintah daerah juga dituntut mempercepat pemulihan pascabencana. Kerusakan jalan, jembatan, dan irigasi harus ditangani dengan dukungan data yang lengkap dan akurat. Kelengkapan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) menjadi penting agar usulan bantuan dan pendanaan ke pemerintah pusat dapat segera diproses.

Jon Firman Pandu juga meminta OPD lebih agresif menangkap peluang program strategis pemerintah pusat, terutama sektor pendidikan, perumahan, dan digitalisasi. Kesiapan data serta komunikasi dengan kementerian terkait harus diperkuat agar Kabupaten Solok tidak kehilangan kesempatan memperoleh dukungan pembangunan.

Di sektor pendapatan, Bupati mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk evaluasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan memperhatikan perkembangan kawasan dan pertumbuhan wilayah. Ia juga meminta kajian teknis yang komprehensif terkait rencana pemindahan pusat pemerintahan serta penataan ASN melalui profiling yang objektif dan terkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara.

Tak hanya soal anggaran dan pembangunan fisik, seluruh OPD dan kecamatan juga diminta lebih terbuka terhadap kritik serta aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat. "Kritik dan masukan dari masyarakat serta media adalah bagian dari perbaikan. Mari kita jadikan itu masukan untuk bekerja lebih baik, bukan hal yang harus dihindari," ujar Jon Firman Pandu. Ia meminta seluruh jajaran segera menindaklanjuti hasil evaluasi, menuntaskan pekerjaan 2026, dan menyiapkan APBD 2027 lebih matang agar pembangunan Kabupaten Solok tidak kembali terhambat. (80) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News