Cegah Kesalahan Kelola Uang Rakyat, Pemko Payakumbuh Gembleng 82 Pengelola Keuangan Daerah

Pemerintah Kota Payakumbuh menggembleng 82 aparatur melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2026 di Hotel Santika Bukittinggi, Rabu (11/11/2026). (Fotdok: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pengelolaan uang rakyat tidak boleh sekadar selesai di atas kertas. Setiap rupiah anggaran daerah harus dicatat dengan benar, digunakan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memperkuat hal tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh menggembleng 82 aparatur melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2026 di Hotel Santika Bukittinggi, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh itu dibuka Wakil Wali Kota Elzadaswarman, mewakili Wali Kota Zulmaeta. Mengusung tema penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam penatausahaan pengeluaran daerah, bimtek berlangsung selama empat hari hingga Sabtu (14/11/2026).

Dalam arahannya, Elzadaswarman mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen ketika pemeriksaan berlangsung. Menurutnya, ketertiban administrasi harus menjadi budaya kerja sejak awal, bukan sekadar upaya memenuhi tuntutan auditor.

"Kita tidak boleh membangun pola kerja yang sekadar melengkapi dokumen saat auditor datang. Yang harus dibangun adalah sistem kerja yang sejak awal sudah benar, tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Elzadaswarman saat membacakan amanat Wali Kota.

Ia juga menekankan bahwa setiap penggunaan anggaran harus berpedoman pada prinsip taat aturan, efisien, efektif, serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat. Sebab, anggaran daerah merupakan uang rakyat yang penggunaannya harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

Kepala BKD Kota Payakumbuh, Andi Narwan, menjelaskan bahwa 82 peserta terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, bendahara pengeluaran perangkat daerah, serta pejabat dan staf BKD. Mereka dibekali pemahaman teknis agar memiliki standar kerja yang sama dalam mengelola belanja daerah, termasuk penggunaan aplikasi SIPD RI, kewajiban perpajakan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Melalui bimtek tersebut, BKD menargetkan berkurangnya kesalahan administrasi, meningkatnya ketepatan proses pencairan anggaran, serta semakin kuatnya pengendalian internal APBD. Materi juga dirancang untuk membantu peserta mengenali titik-titik rawan dalam pelaksanaan belanja agar persoalan administrasi tidak berkembang menjadi masalah pertanggungjawaban keuangan.

Selama empat hari, peserta mendapatkan materi dari sejumlah narasumber lintas instansi. KPP Pratama Payakumbuh membahas kewajiban perpajakan transaksi belanja daerah, sedangkan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri mengupas kebijakan penatausahaan, mekanisme SPP, SPM, SP2D, pengujian dokumen pertanggungjawaban bendahara, hingga pembahasan rancangan Peraturan Wali Kota.

Penguatan juga menyentuh sistem digital melalui materi Pusdatin Kemendagri mengenai implementasi SIPD RI, mekanisme belanja UP, GU, TU, LS, penerbitan SP2D daring, hingga penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Rangkaian kegiatan ditutup Tim Bidang Akuntansi BKD dengan evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan. Pemko Payakumbuh berharap peningkatan kompetensi 82 pengelola keuangan ini menjadi langkah nyata mewujudkan pengelolaan APBD yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan benar-benar berdampak bagi masyarakat. (HM) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News