Dari Pupuk Langka hingga Bansos Dicoret, Program Subuh Berjamaah Pemko Payakumbuh Jadi Tempat Warga Mengadu

Mulai dari kelangkaan pupuk bersubsidi, kekurangan guru mengaji, hingga bantuan sosial (bansos) yang terhenti akibat judi online, semuanya mencuat saat kegiatan di Masjid Istiqomah, Kelurahan Limbukan, Kamis (12/11/2026). (Fotdok: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM - Program Subuh Berjamaah Pemerintah Kota Payakumbuh kini bukan sekadar ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat. Kegiatan keagamaan ini mulai menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan persoalan sekaligus mencari solusi secara langsung. Mulai dari kelangkaan pupuk bersubsidi, kekurangan guru mengaji, hingga bantuan sosial (bansos) yang terhenti akibat judi online, semuanya mencuat saat kegiatan di Masjid Istiqomah, Kelurahan Limbukan, Kamis (12/11/2026).

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Sekretaris Daerah Rida Ananda menegaskan, program tersebut sengaja dirancang untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Dengan bertemu langsung di masjid, warga memiliki kesempatan menyampaikan persoalan yang mereka hadapi tanpa harus menunggu persoalan semakin besar. Pemerintah pun dapat mendengar aspirasi sekaligus mengarahkan perangkat daerah terkait untuk mencari jalan keluar.

Salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan adalah kelangkaan pupuk bersubsidi. Petani dari Koto Tuo dan Limo Kampuang mengaku kesulitan mendapatkan pupuk setelah sejumlah gudang pengecer berhenti beroperasi. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, Nila Misna, menjelaskan bahwa tiga kios pengecer di wilayah Payakumbuh Selatan terpaksa dibekukan izin operasionalnya karena sejumlah pelanggaran, baik terkait ketentuan hukum maupun administrasi.

Untuk mengatasi persoalan itu, Dinas Pertanian telah berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia dan dua distributor, yakni Bungo Padi serta Cahaya Baru. Sebagai langkah sementara, alokasi pupuk bersubsidi untuk November dan Desember dialihkan ke kios di wilayah Payakumbuh Timur agar kebutuhan petani tetap terpenuhi. Pemerintah juga sedang mengaudit ketersediaan stok serta riwayat pembayaran petani di kios Limbukan Sejahtera.

Tak hanya persoalan pertanian, warga juga menyampaikan keresahan terkait minimnya tenaga pengajar baca tulis Al-Qur'an di sejumlah musala. Mereka berharap guru mengaji yang telah menjadi aparatur sipil negara (ASN) tetap memiliki kesempatan membina anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya setelah jam kerja. Menjawab aspirasi tersebut, Rida Ananda menyampaikan bahwa Pemko Payakumbuh bersama DPRD telah menyepakati alokasi insentif khusus bagi guru mengaji TPQ dan TPSA dalam anggaran tahun 2027.

Persoalan bansos juga menjadi perhatian serius dalam pertemuan tersebut. Rida membenarkan adanya penerima yang dicoret dari daftar bantuan karena terindikasi terlibat judi online maupun memiliki keterkaitan dengan pinjaman online (pinjol). Karena itu, masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan diminta aktif memastikan data kependudukannya tercatat dengan benar agar tidak kehilangan hak atas program perlindungan sosial pada 2027.

Warga dapat melakukan pengecekan dan pembaruan data melalui RT/RW, lurah, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), maupun Dinas Sosial. Menurut Rida, validitas data menjadi hal penting agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menggunakan bantuan sosial dan menghindari aktivitas yang dapat merugikan kondisi ekonomi keluarga.

Selain tiga persoalan tersebut, Pemko Payakumbuh turut menyampaikan komitmen penanganan stunting melalui intervensi bantuan pangan. Masyarakat juga diajak menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dengan memperkuat kerja sama bersama kepolisian. Pada kesempatan itu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Payakumbuh menyerahkan bantuan operasional kepada pengurus Masjid Istiqomah sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan.

Rida berharap Program Subuh Berjamaah terus menjadi ruang komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Baginya, kegiatan tersebut harus menghadirkan manfaat nyata, bukan hanya sebatas pertemuan seremonial. Pemerintah memastikan setiap aspirasi akan diteruskan kepada perangkat daerah sesuai kewenangannya untuk ditindaklanjuti. Dengan begitu, persoalan warga dapat diketahui lebih cepat dan solusi bisa diupayakan tanpa harus menunggu keluhan berkembang menjadi masalah yang lebih besar. (HM).

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News