Komisi I DPRD Padang Dorong Efisiensi Belanja, PAD Harus Jadi Perhatian Serius

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Usmardi Thareb, serta dihadiri segenap anggota Komisi I dan mitra strategis. (Fotdok: Suzi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi penggunaan anggaran menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Kota Padang. Di tengah tuntutan pembangunan dan kebutuhan pelayanan masyarakat yang terus meningkat, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara cermat, terukur, serta berorientasi pada hasil yang nyata.

Komitmen tersebut tercermin dalam rapat kerja Komisi I DPRD Kota Padang yang berlangsung beberapa waktu lalu. Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Usmardi Thareb, serta dihadiri segenap anggota Komisi I dan mitra strategis. Pertemuan tersebut menjadi ruang penting untuk membahas berbagai persoalan pemerintahan, terutama menyangkut kemampuan keuangan daerah dan arah kebijakan anggaran.

Bagi Komisi I, persoalan PAD bukan sekadar membicarakan angka penerimaan dalam dokumen anggaran. Lebih dari itu, peningkatan PAD berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah daerah membiayai program pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan menjawab kebutuhan masyarakat Kota Padang.

Dalam pembahasan tersebut, Usmardi Thareb menekankan pentingnya menyesuaikan belanja daerah dengan kemampuan pendapatan yang realistis. Menurutnya, penambahan target maupun pembiayaan tidak bisa dilakukan secara paksa apabila perhitungannya belum sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah.

"Kalau ditambah juga mau dipaksa, bagaimana kata Bappeda tadi? Tidak sesuai ini dulu. Makanya supaya tercapai, pokok pembahasan PAD seperti itu, belanja saja dikurangi," ungkap Usmardi dalam rapat tersebut.

Pernyataan itu memperlihatkan sikap Komisi I yang mendorong agar perencanaan anggaran tidak hanya berorientasi pada besarnya belanja, tetapi juga memperhatikan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan. Keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran menjadi salah satu kunci agar pelaksanaan program pemerintahan berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Usmardi juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap belanja dinas-dinas yang belum mampu mencapai target Pendapatan Asli Daerah. Menurutnya, pengeluaran harus disesuaikan dengan capaian dan kemampuan masing-masing perangkat daerah. "Belanja dikurangi, dinas-dinas yang tidak mencapai Pendapatan Asli Daerah, pangkaskanlah belanja," tegasnya.

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Usmardi Thareb, serta dihadiri segenap anggota Komisi I dan mitra strategis. (Fotdok: Suzi). 

Pandangan tersebut menjadi bagian dari dorongan Komisi I agar setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap target kinerja dan kontribusinya bagi keuangan daerah. Efisiensi bukan berarti menghambat program pemerintahan, melainkan memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran dan tidak membebani kemampuan fiskal daerah.

Di sisi lain, Komisi I juga memberikan perhatian terhadap batas kewenangan lembaga legislatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Usmardi menjelaskan bahwa anggota DPRD memiliki ruang untuk menyampaikan usulan, tetapi pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan tetap harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Permendagri.

"Tugas sesuai dengan Permendagri, itu tidak selalu berada kesalahan pada kami. Maka saya batasi, kami anggota DPRD hanya sebatas mengusulkan," jelasnya.

Penegasan tersebut menunjukkan pentingnya pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara legislatif dan eksekutif. Komisi I ingin memastikan setiap proses pemerintahan berjalan sesuai aturan, sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Melalui rapat kerja bersama mitra strategis, Komisi I DPRD Kota Padang terus menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan penyampaian aspirasi masyarakat. Pembahasan yang dilakukan tidak berhenti pada penyampaian pendapat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mencari solusi terhadap tantangan pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah.

Dengan kepemimpinan Usmardi Thareb, Komisi I menegaskan pentingnya perencanaan anggaran yang realistis, peningkatan PAD, serta pengendalian belanja yang lebih efektif. Harapannya, setiap kebijakan anggaran Pemerintah Kota Padang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi keuangan daerah demi pembangunan Kota Padang yang lebih baik. (Adv) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News