| Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion, S. Pd., MM., dan Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Buya Drs. H. Iskandar, MH.i. (Fotdok: BY). |
Persoalan inilah yang menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kota Padang. Melalui fungsi pengawasan dan koordinasi bersama Dinas Sosial Kota Padang, Komisi IV terus mendorong agar persoalan pendataan kesejahteraan masyarakat mendapat perhatian serius. Sebab, ketepatan data bukan hanya menyangkut urusan administrasi, tetapi juga menentukan apakah masyarakat yang membutuhkan benar-benar mendapatkan perlindungan sosial.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Buya Iskandar, kepada wartawan, Kamis (19/11/2026), menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami mekanisme perbaikan desil agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap kewenangan masing-masing instansi. Menurutnya, Dinas Sosial memiliki peran dalam mengusulkan perbaikan data, sedangkan pengolahan dan penetapan data desil berada dalam kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia menerangkan, data desil merupakan hasil pengolahan berbagai sumber informasi yang diramu untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan seseorang atau keluarga. Karena itu, Dinas Sosial tidak dapat secara langsung mengubah angka desil warga berdasarkan permintaan atau keputusan sepihak. Ada mekanisme dan tahapan yang harus dilalui sesuai ketentuan.
Bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data yang tercatat, pintu pengusulan tetap terbuka. Warga dapat menyampaikan permohonan melalui kelurahan maupun Dinas Sosial Kota Padang. Selanjutnya, usulan tersebut menjadi bahan untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme pemutakhiran dan pengolahan data yang berlaku.
Buya Iskandar menegaskan, proses tersebut membutuhkan pemahaman bersama agar masyarakat tidak menaruh harapan pada kewenangan yang sebenarnya berada di luar pemerintah daerah. Dinas Sosial berperan sebagai pengusul dan penghubung kebutuhan masyarakat, sementara keputusan akhir mengenai hasil pengolahan desil mengikuti mekanisme yang ditetapkan BPS.
Persoalan semakin kompleks ketika data kesejahteraan terhubung dengan berbagai informasi administrasi melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sejumlah aktivitas dan catatan ekonomi yang menjadi bagian dari pengolahan data dapat memengaruhi penilaian tingkat kesejahteraan. Kondisi tersebut membuat posisi desil seseorang berpotensi mengalami perubahan dari waktu ke waktu, termasuk dalam pembaruan data berkala.
Di tengah mekanisme tersebut, Komisi IV melihat pentingnya kepekaan terhadap kondisi nyata masyarakat. Sebab, tidak sedikit warga yang secara administratif tercatat berada pada desil tinggi, tetapi dalam kehidupan sehari-hari justru menghadapi kesulitan ekonomi. Sebaliknya, ada pula warga yang masih tercatat sebagai kelompok kurang mampu, padahal kondisi kehidupannya telah mengalami peningkatan.
| Jajaran Komisi IV DPRD Kota Padang. (Foto: Humas). |
Buya Iskandar juga mengingatkan bahwa warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tetapi terkendala angka desil perlu mendapatkan perhatian melalui skema yang dimungkinkan oleh regulasi. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan adalah kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah ini penting agar kebutuhan masyarakat tetap mendapat ruang perhatian tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.
Namun, penetapan standar kemiskinan maupun batas kesejahteraan bukanlah kewenangan DPRD dan Dinas Sosial untuk ditentukan secara sepihak. Seluruhnya harus mengacu pada regulasi nasional serta mekanisme pengolahan data oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini, Komisi IV menjalankan fungsi pengawasan, menyampaikan aspirasi, dan memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai koridor aturan.
Selain persoalan pendataan, Komisi IV juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program bantuan sosial yang disalurkan Dinas Sosial Kota Padang. Buya Iskandar menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan saat ini tidak lagi berorientasi pada pemberian uang tunai secara langsung, melainkan melalui bantuan barang maupun dukungan kegiatan sesuai program dan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan pemantauan Komisi IV, pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut telah berjalan sesuai aturan dan dilengkapi dengan pelaporan sebagaimana mestinya. Meski demikian, pengawasan tetap diperlukan agar setiap bantuan yang menggunakan anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat penerima. Transparansi dan pertanggungjawaban menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Komisi IV juga mendorong Dinas Sosial agar semakin proaktif dalam memperbarui informasi mengenai kondisi masyarakat. Perubahan keadaan ekonomi keluarga, perpindahan status kesejahteraan, hingga warga yang sebelumnya menerima bantuan tetapi kini tidak lagi terdaftar perlu menjadi bagian dari perhatian dalam proses pendataan. Pendekatan yang responsif akan membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih utuh.
Bagi Dinas Sosial Kota Padang, pekerjaan pendataan bukan sekadar mengumpulkan dokumen dan mencocokkan identitas. Di balik setiap nama terdapat kehidupan yang perlu dipahami, ada kebutuhan yang harus diperhatikan, serta ada harapan agar kebijakan pemerintah tidak meninggalkan mereka yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, sinergi dengan perangkat kelurahan dan lembaga terkait menjadi bagian penting dalam menghadirkan pelayanan sosial yang lebih baik.
Melalui pengawasan yang berkelanjutan, Komisi IV DPRD Kota Padang berharap proses pemutakhiran data kesejahteraan semakin akurat dan penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran. Kolaborasi antara DPRD dan Dinas Sosial diharapkan mampu memperkuat jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, sehingga persoalan yang muncul di lapangan dapat disampaikan serta ditindaklanjuti melalui jalur yang benar.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan sosial tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari seberapa jauh manfaatnya menyentuh kehidupan masyarakat. Komisi IV DPRD Kota Padang bersama Dinas Sosial Kota Padang terus mengawal upaya perbaikan data dan pelayanan sosial agar warga yang benar-benar membutuhkan memperoleh perhatian yang semestinya. Sebab, data yang akurat, pengawasan yang kuat, dan kepedulian yang tulus merupakan fondasi penting untuk menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat Kota Padang. (Adv)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »