Mona Sisca Dorong Keterbukaan Informasi Tak Berhenti pada Wacana, Harus Jadi Aksi Nyata

Mona Sisca Dorong Keterbukaan Informasi Tak Berhenti pada Wacana, Harus Jadi Aksi Nyata
Bersama Ketua KI Sumbar Idham Fadli, Mona hadir dalam Rakornas yang diikuti 30 Komisi Informasi Provinsi. (Fotdok: Ucok). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah untuk menyampaikan data kepada masyarakat. Lebih dari itu, keterbukaan merupakan jembatan untuk membangun kepercayaan, menghadirkan transparansi, sekaligus memastikan setiap kebijakan publik dapat diawasi dan dipahami oleh masyarakat. Semangat inilah yang mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia 2026 di Palembang, 17–19 November 2026.

Di tengah pertemuan para pegiat keterbukaan informasi dari berbagai daerah tersebut, Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat, Mona Sisca, membawa pesan penting. Baginya, penguatan kelembagaan Komisi Informasi tidak boleh berhenti pada diskusi, pertukaran gagasan, ataupun rumusan rekomendasi. Semua pemikiran yang lahir harus menemukan jalannya menuju program nyata yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.

Bersama Ketua KI Sumbar Idham Fadli, Mona hadir dalam Rakornas yang diikuti 30 Komisi Informasi Provinsi dengan tema “Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045”. Forum nasional ini menjadi ruang untuk menyatukan pandangan, memperkuat koordinasi, sekaligus merumuskan arah masa depan keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Mona berharap pertemuan tersebut mampu melahirkan rekomendasi strategis yang tidak hanya memperkuat internal Komisi Informasi, tetapi juga mendorong pemerintah dan masyarakat mengambil peran lebih besar dalam membangun budaya keterbukaan. Sebab, transparansi tidak akan tumbuh apabila hanya dibebankan kepada satu lembaga. Dibutuhkan kesadaran bersama bahwa informasi publik merupakan hak masyarakat yang harus dihormati dan dipenuhi.

Harapan itu sejalan dengan penegasan Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, yang mengingatkan bahwa penguatan kelembagaan dan reformasi digital merupakan tanggung jawab bersama seluruh badan publik dan pemangku kepentingan. Keterbukaan informasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat memperoleh informasi secara jelas, cepat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pembukaan Rakornas, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, melalui keynote speech bertajuk “Membangun Kepercayaan Publik Lewat Keterbukaan Informasi” turut menyoroti pentingnya keterpaduan data, informasi, dan komunikasi. Informasi pemerintah, menurutnya, harus ditopang data yang akurat serta strategi komunikasi yang efektif agar kebijakan pembangunan dapat dipahami masyarakat secara utuh. Ia juga mengingatkan bahwa pemimpin harus bersedia menerima kritik dan setiap eksekutif harus terbuka terhadap pengawasan.

Bagi Mona, pesan-pesan tersebut menjadi pengingat bahwa keterbukaan informasi bukan hanya urusan administrasi atau pemenuhan aturan. Ada kepercayaan masyarakat yang harus dijaga di dalamnya. Ketika informasi disampaikan secara terbuka, ruang partisipasi semakin luas. Ketika pemerintah bersedia diawasi, akuntabilitas semakin kuat. Dan ketika masyarakat mendapatkan akses informasi yang layak, demokrasi memiliki fondasi yang lebih kokoh.

Semangat itu pula yang menjadi landasan KI Sumbar dalam mengikuti forum nasional tersebut. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi memiliki peran strategis dalam memastikan hak masyarakat atas informasi terlindungi. Penguatan kelembagaan dan transformasi digital diharapkan mampu membuat pelayanan informasi semakin adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan publik.

Mona menegaskan, Rakornas harus menjadi titik awal bagi lahirnya langkah-langkah konkret, bukan sekadar meninggalkan catatan dan kesepakatan di atas kertas. “Rakornas ini diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan dan rumusan rekomendasi, tetapi mampu melahirkan langkah konkret serta merealisasikan berbagai gagasan positif Komisi Informasi menjadi program dan aksi nyata. Dengan demikian, keberadaan Komisi Informasi benar-benar memberikan dampak bagi penguatan keterbukaan informasi publik dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel,” pungkasnya. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA TERBARU
Anda sedang membaca berita terbaru
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »