Pasar Raya hingga Kota Tua Ditata, Dishub Padang Siapkan Rekayasa Lalu Lintas dan Parkir

Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indra Sani, mengatakan pihaknya telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas sekaligus sistem perparkiran untuk setiap kawasan yang terdampak proyek strategis pemerintah kota. (Fotdok: Faisal). 

BENTENGSUMBAR.COM – Pembangunan kawasan strategis di Kota Padang tidak hanya berbicara tentang perubahan wajah kota. Di balik proyek yang terus berjalan, ada satu persoalan penting yang ikut menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang, yakni bagaimana memastikan kendaraan tetap bergerak lancar dan masyarakat tidak terjebak kemacetan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemko Padang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mulai menyiapkan rekayasa lalu lintas dan penataan sistem perparkiran di sejumlah kawasan strategis. Langkah ini difokuskan pada tiga titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat sekaligus kawasan pembangunan, yakni Pasar Raya, Pantai Padang, dan Kota Tua.

Penataan ini menjadi penting karena meningkatnya aktivitas masyarakat di kawasan tersebut berpotensi memengaruhi kelancaran arus kendaraan. Jika tidak diantisipasi sejak awal, proyek pembangunan yang seharusnya memberikan kenyamanan justru bisa memunculkan persoalan baru dalam mobilitas warga.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indra Sani, mengatakan pihaknya telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas sekaligus sistem perparkiran untuk setiap kawasan yang terdampak proyek strategis pemerintah kota. Perencanaan tersebut dilakukan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi kawasan yang sedang dibenahi.

"Kita sudah membuatkan semacam rekayasa lalu lintas dan sistem perparkiran yang ada di setiap kegiatan yang dilakukan terkait proyek strategis ini, seperti di pembangunan Pasar Raya, Pantai Padang, dan Kota Tua," ungkap Yudi, Jumat (13/11/2026).

Sebelum menentukan pola pengaturan di lapangan, Dishub Padang juga menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Kamis (12/11/2026). Pertemuan tersebut melibatkan kepolisian, Dinas Perdagangan, Dinas PUPR, jajaran kecamatan, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk membahas sirkulasi kendaraan dan kebutuhan lokasi parkir.

Menurut Yudi, pengaturan lalu lintas tidak bisa dilakukan secara sepihak. Karena itu, koordinasi lintas sektor juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan TNI agar setiap kebijakan yang disiapkan dapat diterapkan secara terarah, sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing kawasan.

"Kami ingin apa yang sudah dibangun melalui proyek strategis pemerintah kota ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dampak lalu lintasnya juga harus kita tangani sedemikian rupa agar tidak menimbulkan permasalahan ketika proyek sudah berjalan," tegasnya.

Dengan rekayasa lalu lintas dan penataan parkir tersebut, Pemko Padang berupaya memastikan pembangunan tidak hanya menghadirkan kawasan yang lebih tertata, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas. Sebab, keberhasilan pembangunan sebuah kota bukan semata-mata terlihat dari bangunan yang berdiri, melainkan juga dari kelancaran akses, kenyamanan perjalanan, dan keteraturan ruang publik yang bisa dirasakan langsung oleh warganya. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News