Pemko Padang Butuh Rp30 Miliar untuk Tuntaskan Infrastruktur Huntap Korban Bencana

Wali Kota Padang Fadly Amran saat melakukan audiensi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP RI, Jakarta, Rabu (4/11/2026). (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang meminta dukungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menuntaskan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di kawasan hunian tetap (Huntap) korban bencana hidrometeorologi November 2025. Kebutuhan anggaran untuk penyelesaian infrastruktur tersebut diperkirakan mencapai Rp25 miliar hingga Rp30 miliar pada 2027.

Permintaan itu disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat melakukan audiensi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP RI, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Pertemuan tersebut secara khusus membahas dukungan pemerintah pusat terhadap kelengkapan infrastruktur kawasan Huntap agar masyarakat korban bencana dapat menempati hunian secara layak.

Fadly menjelaskan, Pemko Padang telah menyiapkan lahan sekitar 12 hektare untuk pembangunan Huntap. Terdapat dua lokasi yang disiapkan, yakni Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, dan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.

Pembangunan rumah bagi korban bencana di kedua lokasi tersebut melibatkan sejumlah pihak, yakni Kementerian PKP, Buddha Tzu Chi, dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN). Pembangunan hunian juga telah berjalan melalui berbagai sumber pembiayaan dan dukungan lintas pihak.

Namun, menurut Fadly, pembangunan rumah saja belum cukup. Infrastruktur pendukung seperti jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas utilitas umum harus diselesaikan agar kawasan Huntap benar-benar siap menjadi tempat tinggal masyarakat terdampak bencana.

"Kami berharap Bapak Menteri dapat memfasilitasi kelanjutan pembangunan infrastruktur tersebut. Sebab, penyelesaian Huntap tidak hanya soal pembangunan rumah, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat tinggal dengan layak dan memperoleh kesejahteraan setelah menempati hunian baru," ujar Fadly.

Menanggapi permintaan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait mendorong Pemko Padang agar tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari APBD maupun APBN. Menurutnya, pemerintah daerah perlu membuka peluang pembiayaan kreatif (creative financing) dengan melibatkan BUMN, sektor swasta, dan berbagai sumber pendanaan lainnya.

"Kepala daerah harus mampu mencari berbagai peluang pembiayaan kreatif, termasuk melalui kolaborasi dengan BUMN, sektor swasta, dan sumber pendanaan lainnya. Dengan begitu, pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," kata Maruarar.

Selain pembangunan Huntap, audiensi tersebut juga membahas penataan kawasan di sekitar PT Pelindo Regional 2 Teluk Bayur. Dalam pertemuan itu, Fadly didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, serta Kepala Dinas Pertanahan Raf Indria. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News