| Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi sekaligus penandatanganan perjanjian kerja sama penanganan persoalan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. (Fotdok: Marjafri). |
Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi sekaligus penandatanganan perjanjian kerja sama penanganan persoalan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Parai City Garden, Rabu (18/11/2026), menjadi bagian dari ikhtiar membangun pemerintahan yang lebih tertib, transparan, dan berintegritas.
Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra yang membuka langsung kegiatan itu menegaskan bahwa pemahaman terhadap aturan pemberantasan korupsi merupakan kebutuhan penting bagi setiap pejabat dan aparatur sipil negara (ASN). Sebab, dalam menjalankan roda pemerintahan, setiap keputusan dan penggunaan anggaran harus memiliki landasan hukum yang jelas. Kesalahan dalam memahami aturan bisa menghadirkan persoalan yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal.
Bagi Riyanda, kehati-hatian dalam bekerja bukan berarti memperlambat pelayanan ataupun membatasi ruang gerak aparatur. Justru sebaliknya, pemahaman hukum yang baik akan memberikan kepercayaan diri bagi perangkat daerah untuk mengambil keputusan secara tepat. Pemerintahan harus tetap bergerak, program harus terlaksana, dan kepentingan masyarakat harus dilayani tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Sawahlunto memiliki arti strategis. Melalui pendampingan dan bantuan hukum, perangkat daerah memperoleh ruang konsultasi ketika menghadapi persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, aparatur tidak harus menghadapi setiap persoalan sendirian, melainkan dapat memanfaatkan dukungan hukum sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
"Melalui kerja sama ini, perangkat daerah tidak berjalan sendiri. Ada pendampingan hukum yang bisa dimanfaatkan, sehingga setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," ujar Riyanda.
Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto memberikan pemahaman mengenai berbagai jenis tindak pidana korupsi, modus yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta langkah-langkah pencegahannya. Materi tersebut menjadi pengingat bahwa korupsi tidak cukup hanya ditangani setelah terjadi, tetapi juga harus dicegah melalui pengetahuan, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan dalam setiap tahapan pekerjaan.
Penandatanganan perjanjian kerja sama kemudian dilakukan antara Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemko Sawahlunto. Keterlibatan seluruh perangkat daerah memperlihatkan bahwa kesadaran hukum bukan hanya tanggung jawab pimpinan, melainkan harus menjadi budaya bersama, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan anggaran hingga pelayanan kepada masyarakat.
Pada akhirnya, membangun pemerintahan yang bersih bukanlah pekerjaan sehari atau sekadar menuntaskan sebuah seremoni penandatanganan. Ia membutuhkan komitmen yang terus dirawat melalui tindakan nyata. Dari sinergi Pemko Sawahlunto dan Kejaksaan Negeri Sawahlunto ini, harapan itu disemai: lahirnya aparatur yang semakin memahami hukum, berani bekerja secara profesional, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang berintegritas demi kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat. (*)
Pewarta: Marjafri
Editor: Zamri Yahya, WU
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »