| Advokat sekaligus akademisi, Dr. Afriendi Sikumbang, S.H.I., S.H, M.H., CPM, SHEL, CCD, CWC dalam gagasan disertasi doktor hukum yang berjudul Harmonisasi Regulasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang diumumkan saat wisuda Universitas Borobudur Minggu, 16/10 2026 di Jakarta International Covention Center (JICC) Jakarta Pusat. (Fotdok: Ist). |
Namun, hadirnya payung hukum di tingkat undang-undang tersebut dinilai tetap membutuhkan penyelarasan aturan teknis yang kuat di lapangan. Hal ini menjadi sorotan utama Advokat sekaligus akademisi, Dr. Afriendi Sikumbang, S.H.I., S.H, M.H., CPM, SHEL, CCD, CWC dalam gagasan disertasi doktor hukum yang berjudul Harmonisasi Regulasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang diumumkan saat wisuda Universitas Borobudur Minggu, 16/10 2026 di Jakarta International Covention Center (JICC) Jakarta Pusat.
Menurut Afriendi, sebelum berlakunya KUHP dan KUHAP Baru, penerapan keadilan restoratif kerap terhambat oleh ego sektoral karena masing-masing lembaga penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Mahkamah Agung berpedoman pada peraturan internal sendiri seperti Perpol, Perja, dan Perma.
"Masuknya mekanisme keadilan restoratif secara formal dalam KUHAP Baru adalah langkah maju yang menjawab fragmentasi aturan selama ini. Namun di masa transisi ini, penyusunan peraturan pelaksana dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terpadu lintas lembaga tetap mutlak diperlukan agar tidak terjadi perbedaan tafsir antara penyidik, penuntut umum, dan hakim di lapangan," ujar Afriendi dalam keterangannya.
Ketua DPW Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) DKI Jakarta ini menambahkan, ketentuan dalam KUHAP Baru yang mewajibkan pengawasan pengadilan serta membatasi penerapan restorative justice hanya untuk tindak pidana tertentu harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) aparat. Ia juga menekankan pentingnya jaminan perlindungan hak-hak korban agar proses perdamaian benar-benar memulihkan kerugian korban, bukan sekadar menjadi jalan pintas penghentian perkara.
Rekam Jejak Praktisi dan Aktivis Hukum
| Prosesi wisuda Doktor. (Fotdok: Ist). |
Di dunia profesional, Afriendi merupakan pendiri firma hukum Afriendi Sikumbang & Associates Law Firm. Namanya kerap mencuat dalam berbagai penanganan perkara strategis, termasuk saat sukses mengawal sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada sebagai Kuasa Hukum KPU kab/kota Sumatera Barat di Mahkamah Konstitusi (MK).
Selain berkecimpung di dunia advokasi dan pernah mengajar sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Sumatera Barat. Afriendi juga memiliki rekam jejak panjang di lembaga negara. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat periode 2014–2018, sebelum kemudian dipercaya memimpin lembaga tersebut sebagai Ketua KPID Sumatera Barat periode 2018–2022.
Berbekal kombinasi pengalaman sebagai advokat, mediator, akademisi, mantan komisioner lembaga negara, hingga pimpinan organisasi advokat di ibu kota, Dr. Afriendi Sikumbang berharap gagasan harmonisasi teknis restorative justice tersebut dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengawal implementasi KUHP dan KUHAP Baru agar lebih humanis dan berkeadilan. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »