Ironis, Perppu Ormas Larang Ajaran Komunisme, Tapi PKS, Gerindra, dan PAN Menolak

Voting pengambilan keputusan terkait pengesahan Perppu Ormas menjadi Undang-Undang.

Ironis, Perppu Ormas Larang Ajaran Komunisme, Tapi PKS, Gerindra, dan PAN Menolak
BENTENGSUMBAR. COM - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) telah disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang, Selasa, 24 Oktober 2017. 

Sebagai pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengetuk palu tanda Perppu Ormas resmi disahkan sebagai Undang-Undang. Namun lucunya, Partai Gerindra, PKS, dan PAN menyatakan secara tegas menolak Perppu Ormas tersebut untuk disahkan menjadi Undang-Undang. 

Padahal, kalau disimak isi dari Perppu Ormas tersebut, dengan jelas menegaskan melarang ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, yaitu ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ini dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 2 disebutkan, ketentuan Pasal 59 diubah dan pada ayat (4) Ormas dilarang sebagaimana ditegaskan pada huruf c, "Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila".

Dalam penjelasan ayat (4) huruf c tersebut ditegaskan, "Yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentang dengan Pancasila" antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Lantas kenapa mereka menolak?

Dikutip dari Okezone.com, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani membeberkan alasan penolakan terhadap Perppu tersebut. Menurutnya, pihaknya tak sepakat dengan dihilangkannya fungsi hukum dalam Perppu itu.

"Sepertinya tidak percaya hakim, tidak percaya pengadilan, jadi menurut hemat kami, pelanggaran apapun, orang mau mendirikan khilafah, bentuk pelanggaran maka hukumlah bertindak," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Oktober 2017.

Menurut Muzani, dengan terbitnya Perppu ini jangan dijadikan untuk menjadi alat kekuasaan yang bertindak atas nama hukum. 

"Ini pandangan kami kalau kekuasaan bertindak adalah awal tirani. Itu sebabnya kami tidak setuju," imbuh Muzani.

Bagi Muzani, dalam menangani ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi, lebih baik mengedepankan upaya hukum dalam melakukan penindakan.

"Bagaimana hukum menjadi langkah terdepan kepada siapapun kelompok ini jika melanggar," ujar dia.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengaku sedari awal menolak Perppu Ormas. Sikap dan keputusan itu diambil setelah Fraksi PKS melakukan kajian mendalam, mendengar pendapat ahli, dan aspirasi sebagian besar ormas dan LSM.

"Semua pihak bisa mendengar dan menyimak melalui media publik, mayoritas ahli, aktivis ormas, dan aktivis LSM menilai subtansi perppu bermasalah dan berpotensi mengekang kebebasan berserikat dan berkumpul," ujar Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sebagaimana dikutip dari Metrotvnews.com, Selasa 24 Oktober 2017.

Perppu Ormas, sebutnya, menjadikan pemerintah berkuasa penuh atas pembubaran ormas. Pasalnya, pembubaran ormas bisa dilakukan tanpa proses teguran, peringatan, hingga pengadilan.

"Menurut kajian kami dan pandangan mayoritas pakar serta aktivis ormas, bagian ini yang paling bermasalah karena membuka pintu kesewenangan karena pembubaran ormas tidak due process of law," terangnya.

Selain itu, pasal kriteria pelanggaran/larangan ormas dinilai ambigu dan pasal karet yang bisa ditafsirkan sepihak dan sewenang-wenang. Ada lagi pasal tentang pemberatan pidana yang menyimpang terhadap KUHP.

"Tujuan Fraksi PKS menolak perppu justru baik bagi pemerintah karena menjaganya agar tidak jatuh pada kesewenangan dan sikap otoriter yang pasti dimusuhi rakyat," ketus Jazuli.

Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto mengatakan, keputusan pihaknya menolak Perppu ini karena telah berkonsultasi dengan ‎ormas Islam seperti Muhammadiyah dan lainnya.

Saat ini adanya Perppu Ormas tidak dianggap penting, sehingga pemerintah sebaiknya tidak menjadikan perppu tersebut menjadi UU.

"Perppu Ormas tidak dibutuhkan malah yang dibutuhkan sekarang adalah Perppu tentang bahaya narkoba, pengangguran yang begitu luar biasa karena serangan tenaga kerja asing," ujar Yandri saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, dikutip dari jawapos.com, Selasa, 24 Oktober 2017.

Anggota Komisi II DPR ini menambahkan, apabila Perppu Ormas itu nantinya disetujui menjadi UU, maka Fraksi PAN akan bersikap untuk dilakukan revisi. Sebab, dalam Perppu tersebut terdapat ancaman kurungan penjara seumur hidup. Hal itu dianggap aneh. "Tentu PAN dan teman-teman yang lain akan mendorong revisi UU itu segera," katanya.

Lebih jauh Yandri menegaskan, kendati PAN sebagai parpol pendukung pemerintah, namun tidak serta merta semua hal yang dikemukakan pemerintah harus disetujui. Apabila ada yang dianggap janggal dan tidak berpihak kepada rakyat, maka PAN akan melakukan perlawanan.

"Kalau PAN berbeda dengan pemerintah selalu ada alasan yang diterima akal sehat. PAN tidak membabi-buta menolak sesuatu, tapi ada unsur kebenaran," pungkasnya.

(by)

COMMENTS

BLOGGER

$hide=page$show=post

Loading...

$show=post

Maklumat:

Wartawan Portal Berita BentengSumbar.com namanya tercantum di Box Redaksi dan dalam bertugas dilengkapi Id.Card. Redaksi menerima kiriman tulisan atau artikel dari pembaca yang dikirim via e-mail: bentengsumbar@gmail.com. Tulisan yang dikirim akan kami edit sesuai kebijakan redaksi.

Ttd. Redaksi
Nama

Afrika Agama Amerika Asia-Pasifik Australia Budaya dan Sastra Catatan BY Celebrity Ekonomi Eropa Hukrim Kesehatan Lifestyle Nagari Nusantara Olahraga Opini Pariwara Pariwisata Parlementaria Pembangunan Pendidikan Pertahanan Pertanian Politik Radikalisme Ranah Bingkuang Ranah Minang Timur Tengah Warta Warta Dunia Warta Emzalmi-Desri
false
ltr
item
BentengSumbar.com: Ironis, Perppu Ormas Larang Ajaran Komunisme, Tapi PKS, Gerindra, dan PAN Menolak
Ironis, Perppu Ormas Larang Ajaran Komunisme, Tapi PKS, Gerindra, dan PAN Menolak
Voting pengambilan keputusan terkait pengesahan Perppu Ormas menjadi Undang-Undang.
https://1.bp.blogspot.com/-LDhue5n14Vw/WfBX3vKOAwI/AAAAAAAAx-w/iDHX0VFg1GQMI2XDJpAGils1HIFi7xEfgCLcBGAs/s640/Perppu.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-LDhue5n14Vw/WfBX3vKOAwI/AAAAAAAAx-w/iDHX0VFg1GQMI2XDJpAGils1HIFi7xEfgCLcBGAs/s72-c/Perppu.jpg
BentengSumbar.com
http://www.bentengsumbar.com/2017/10/ironis-perppu-ormas-larang-ajaran.html
http://www.bentengsumbar.com/
http://www.bentengsumbar.com/
http://www.bentengsumbar.com/2017/10/ironis-perppu-ormas-larang-ajaran.html
true
153895970414697633
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Baca Selengkapnya Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All BACA JUGA LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Februari Maret April May Juni Juli Agustus September Oktober November Desember just now 1 menit lalu $$1$$ menit lalu 1 jam lalu $$1$$ jam lalu Kemarin $$1$$ hari lalu $$1$$ minggu lalu more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy