Dugaan Penyimpangan ULP, Aparat Harus Turun Tangan

Petugas menyelamatkan korban gempa dari reruntuhan

BentengSumbar.com --- jatuh tertimpa tangga pula. Sudah lah bencana gempa berkekuatan 7,6 pada skala richter yang berpusat di perut bumi Pariaman meluluhlantakan daerah ini dan mengakibatkan ribuan nyawa melayang, ribuan rumah warga rata dengan tanah, dan ratusan gedung bertingkat yang ambruk yang diiringi isak tangis warga, pasca gempa berbagai persoalan timbul pula.

Duka tak berkesudahan. Demikian yang dirasakan warga korban gempa. Uang tak ada lagi, rumah sudah rata dengan tanah pula, akibat kantor tempat bekerja roboh di PHK pula oleh induk semang, anak semata wayang yang sedang ikut bimbingan belajar anyai pula tertimbun bangunan gedung, kemana badan buruk ini hendak mengadu. Ya Allah, kuatkan iman dibadan ini, jangan tergoda bujuk rayu setan, cobaan ini tak kuasa hamba tahan. Ampunkan dosa yang telah diperbuat, khilaf hamba selama ini.

Rumah warga yang rusak akibat gempa telah didata oleh pemerintah setempat dan sudah pula diberi label. Ada yang diberi label merah, hijau dan kuning. Merah tak layak huni alias rusak berat, kuning rusak sedang dan hijau rusak ringan, masih boleh ditempati. Pendataan tersebut nantinya menentukan besarnya bantuan yang akan diterima warga korban gempa. Pemerintah telah pula menurunkan bantuan ULP bagi korban gempa yang rumahnya rusak berat.

Namun, pasca pembagian ULP tahap I, warga berbondong-bondong pula mendatangi kantor lurah mereka, akibat tidak mendapat bantuan ULP, padahal mereka merasa rumah mereka rusak berat. Ada apa ini? Adakah tebang pilih dalam pembagian ULP? Apakah RT, RW dan Kepala Jorong yang mendata rumah yang rusak akibat gempa tak jelimet dalam pendataan? Demo itu tidak hanya ke kantor lurah dan wali nagari, tetapi sampai pula ke kantor Walikota dan Bupati.

Di Kota Padang, diberitakan, puluhan warga Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Rabu (14/11) mendatangi kantor lurah setempat. Mereka menuntut ULP untuk korban gempa yang mereka nilai pembagiannya tidak adil. Demikian pula, puluhan warga Kelurahan Cengkeh, Kecamatan Lubuk Kilangan, mendatangi Palanta, rumah dinas Walikota Padang H. Fauzi Bahar, Sabtu (7/11). Mereka mengadukan pembagian ULP yang tidak merata di Kelurahan Cangkeh. Akankah ini ketidak adilan yang dirasakan warga korban gempa? Atau pembagian bantuan ULP itu sarat penyimpangan?

Ketua Fraksi Partai Golkar Jamasri Tanjung, SE, Senin (9/11) mengatakan, semua pihak, baik warga, wartawan, LSM dan lembaga hukum harus mengawasi penyaluran bantuan ULP ini.

“Saya juga sudah mendapat informasi ada warga yang demonstrasi masalah ULP ini,” ujar putra Pauh ini.

Dikatakan Jamasri, kemungkinan penyimpangan itu terjadi di level bawah, bukan level atas. Pemko Padang sudah membagikan ULP sesuai aturan, apalagi BPKP ikut mengawasinya, sehingga tidak mungkin terjadi penyimpangan di level atas.

“Jika memang terjadi penyimpangan dan itu dilengkapi bukti-bukti yang kuat, maka pihak aparat hukum sudah dapat melakukan pengusutan dan penyidikan terhadap oknum yang diduga menyimpangkan bantuan ini,” tegasnya. (BY)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News