Nofrizal, SH: Jangan Jadikan Bencana di Atas Bencana

Nofrizal Chai menyerahkan petaka ke Desri Ayunda

BentengSumbar.com --- Rapat Konsultasi DPRD Kota Padang, Kamis (26/11) dengan Pemerintah Kota Padang berlangsung alot. Banyak anggota dewan yang mempertanyakan kebijakan yang diambil Walikota Padang H. Fauzi Bahar pasca gempa, terutama pembangunan kios darurat, pembangunan pasar raya, relokasi pedagang, pembangunan SMA Negeri 1 Padang, ULP dan pemindahan pusat pemerintahan ke wilayah timur Kota Padang.

Sorotan tajam berasal dari Ketua Fraksi Partai Demokrat Erison, B. Ac dan Anggota Fraksi Persatuan Bulan Bintang H. Maidestal Hari Mahesa, S. Sos. Erison mengatakan, Wako tidak menanggapi secara serius rekomendasi pimpinan dewan. Fraksi Partai Demokrat juga tidak setuju jika pasar inpres dibangun oleh investor.

“Kami merasa belum puas dengan penjelasan Wako,” ujar Erison.

Sementara itu H. Maidestal Hari Mahesa mengatakan, persoalan pasar raya semakin runyam, ini dibuktikan dengan demonstrasi pedagang secara besar-besaran sebayak empat kali. Selain itu, dugaan penyimpangan pembagian uang lauk pauk (ULP) di lapangan, adanya dua surat tentang pembongkaran dan pembatalan pembongkaran kios darurat.

Walikota Padang H. Fauzi Bahar menjawab sorotan tajam anggota dewan tersebut dengan gamblang dan tersenyum. Walikota mengatakan, kebijakan yang diambilnya telah sesuai aturan dan mempertimbangkan aspirasi pedagang yang menjadi korban gempa.

“Namun, tentu tidak masih ada pro dan kontra. Dan tidak semua kebijakan yang diambil Wako harus dikomunikasikan dengan dewan, karena ada yang harus dibicarakan dengan dewan, ada pula yang tidak, itu diatur undang-undang,” ujarnya.

Mantan anggota DPRD Kota Padang Nofrizal Chai, SH mengomentari sorotan anggota dewan sekarang kepada Walikota H. Fauzi Bahar mengatakan, jangan dijadikan bencana di atas bencana. Pemko dan DPRD harus duduk semeja.

“Jangan gara-gara konflik ini, orang patah arang membantu kota ini,” ujarnya.

Dikatakan Nofrizal, keinginan masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan pasca gempa sangat tinggi, tapi perlu ada support dari pemerintah. 

“Anggota dewan harus turun ke lapangan, lihat masyarakat kita yang masih tidur di tenda. Lihat apa yang mereka butuhkan, jangan berkutat ditataran politis saja,” ungkapnya.

Masyarakat membutuhkan penanggulangan pasca bencana secara cepat. Anggaran yang ada berdasarkan persetujuan anggota dewan. Jangan ada lagi tarik ulur antara dewan dan pemko. Dewan harus mempercepat pembahasan anggaran. Pakai dana talangan yang ada di beberapa SKPD, yaitu Dinas PU untuk pembangunan infrastruktur yang rusak dan di Bansos untuk membantu masyarakat.

“Masyarakat kita sudah susah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Jangan jadikan bencana di atas bencana. Jangan saling menyalahkan antara pemko dan dewan. Kita harus duduk semeja dalam membangun kota ini pasca gempa. Kalau masih ribut juga, mungkin akan terjadi bencana yang lebih besar,” tegasnya. (BY)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News