Konflik di Pasar Raya Padang, Wako Tak Arif?

Pasar Raya Padang yang terlihat sembraut

BentengSumbar.com --- Pembangunan kios darurat berujung pelecehan terhadap Walikota Padang Drs. H. Fauzi Bahar, M. Si. Pasalnya, para pedagang yang melakukan demonstrasi pada saat pelantikan Gubernur Sumbar, Senin (7/12) lalu, melempari Fauzi Bahar dengan kardus dan botol minuman air mineral. Bahkan ada yang melempari dengan air lado (cabe). Alamat martabat Wako Padang tak ada lagi dimata rakyat….???

Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Golkar/PDI-P Albert Hendra Lukman, SE mengomentari tragedi tersebut mengatakan, terjadinya tragedi demonstrasi di DPRD Sumatera Barat, pada saat pelantikan Gubernur Sumbar H. Marlis Rahman tersebut, akibat ketidak arifan Pemko Padang dalam menyikapi permasalahan yang timbul di Pasar Raya.

“Saya melihat Wako yang tidak arif,” ujar Albert.

Albert menilai, penyelesaian persoalan yang timbul di Pasar Raya Padang ibarat memakan buah Simala Kama, kalau dimakan ibu yang meninggal, kalau tidak dimakan ayah yang wafat. Hal ini terjadi karena kebijakan yang dikeluarkan Pemko tidak memikirkan akibat yang akan timbul.

Apalagi, dengan kondisi sekarang, kios darurat diisi oleh pedagang yang bukan pedagang dari Inpres I, II, III, dan IV, mungkin pedagang kaki lima yang disuruh menempatinya.

“Kalau kita kembali kepada kesepakatan antara pedagang dengan wawako, tentu akan terjadi konflik horizontal di Pasar Raya. Ini akan mengganggu stabilitas dan kenyamanan di Pasar Raya. Salah satu jalannya, Wako harus mengumpulkan semua kelompok pedagang. Seandainya ada kebijakan yang keliru selama ini, hendaknya Wako berjiwa besar untuk minta maaf kepada para pedagang. Disamping itu, rumuskan konsep yang sebaiknya untuk pasar, kerena pasar punya karakteristiknya tersendiri,” cakapnya.

Dikatakan Albert, tujuannya agar pasar kembali normal pasca gempa ini, setidaknya 70 persen.

“Saya menyarankan kepada Wako, kalau dapat yang menjadi Kepala Dinas Pasar itu bukan berasal dari militer, tetapi orang yang ngerti pasar. Kalau Deno (Kepala Dinas Pasar Kota Padang, red) tidak cocok disana, ganti saja, tetapi penggantinya orang yang ngerti pasar dan perilaku pasar,” pungkasnya.

Jika tujuan pengangkatan Deno dari awal agar pasar aman dan tertib, itu tidak perlu tentara yang diangkat, karena agar pasar aman dan tertib minta bantuan kepada polisi, karena itu memang tugas polisi. “Langkah awal untuk menyelesaikan konflik di Pasar Raya, ganti Kepada Dinas Pasar, kemudian Wako dengan jiwa besarnya minta maaf kepada pedagang,” ujar politisi PDI-P ini.

Anggota Komisi B dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang Drs. Surya Jufri Bitel mengatakan, Walikota jangan melakukan pendekatan keamanan dalam pengelolaan Pasar Raya, tetapi lakukanlah pendekatan persuasif. Sebab, secara psikologis, pedagang Pasar Raya masih trauma dengan gempa. Selain itu, yang roboh karena gempa kemaren hanya Pasar Raya I dan II, jadi yang direlokasi itu hanya pedagang yang berjualan di Pasar Raya I dan II.

“Saya kira, Walikota harus arif dan bijak menyikapi aspirasi para pedagang. Disamping itu, Walikota juga harus menghargai rekomendasi yang dibuat oleh dewan, sebab lembaga dewan merupakan wakil rakyat. Walikota harus arif dan bijaksana menyikapi rekomendasi itu, jangan malah meremehkan tugas anggota dewan,” cakapnya.

Dikatakan Surya JB, pada dasarnya rekomendasi itu adalah perintah, tetapi karena DPRD dan Pemko adalah penyelenggara pemerintahan daerah, maka tidak mungkin dipakai bahasa perintah, tetapi bahasa rekomendasi. Oleh karenanya, Walikota sebagai operator pemerintahan tingkat kota, harus arif menyikapi rekomendasi itu.

Dinas Pasar, kata Surya JB, harus dibubarkan. Tidak ada lagi SKPD yang mengatur pengelolaan pasar. Pasar harus dikelola oleh pihak swasta atau semacam Perusahaan Daerah (PD) Pasar. Hasilnya akan terjadi efisiensi dalam pengelolaan pasar dan efisiensi SOTK. (Malin)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News