 |
| Irwan Prayitno sidak ke beberapa SKPD terkait pelayanan publik |
BentengSumbar.com --- Gubernur Irwan Prayitno didamping Asisten Administrasi Sudirman, SH,MM melakukan kunjungan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagai bahagian upaya perbaikan sistem pelayanan publik pada SKPD dlingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang berawal dari evaluasi Ombudman beberapa waktu, yang disampaikan dalam rapat koordinasi lintas SKPD.
Hari ini Gubernur Irwan Prayitno mengunjungi Dinas Perikanan dan Kelautan, Kehutanan, BPBD dan Badan Ketahanan Pangan Sumatera Barat. Dari hasil chek ke lapangan Gubernur menyampaikan, berdasarkan evaluasi Ombudsman masih ada SKPD yang belum sempurna pelayanan publik, dalam waktu dua minggu untuk memperbaiki. Baru empat SKPD, dikunjungi untuk diminta perbaikan, masih perbedaan dalam sosialiasi tanpa pungutan, tanpa biaya atau Rp. 0,-.
"Hal ini perlu kita cari bahasa yang tepat untuk keseragaman sehingga menjadi kalimat baku yang baik, dengan prinsip pelayan publik di lingkungan tanpa memakai bayar, kecuali jika ada aturan dan perundang-undang mengisyarakatkan untuk itu. Hasil yang dapat kita lihat hari ini , minggu depan diperbaiki lagi, diberi waktu dua minggu, sudah dapat melayani dengan baik," ujarnya.
Irwan menyarankan dibuat banner, tempat tidak diberikan arah dan alur dalam sistem pelayanan publik di SKPD tersebut, sehingga rakyat datang itu tahu dan paham bagaimana berurusan, sebagian besar sudah bagus. Minimal fisik, khusus untuk ibu menyusui susah, untuk orang disabalitas belum ada, perubahan dipenuhi kelengkapan yang dibutuhkan dalam proses pemberian pelayan tersebut.
"Kita mesti memenuhi ketentuan undang-undang dalam memberikan pelayan publik, koreksian ombudsman tentu dapat memacu kita untuk lebih semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat secara baik dan menyenangkan," harapnya. (Zardi)
Hari ini Gubernur Irwan Prayitno mengunjungi Dinas Perikanan dan Kelautan, Kehutanan, BPBD dan Badan Ketahanan Pangan Sumatera Barat. Dari hasil chek ke lapangan Gubernur menyampaikan, berdasarkan evaluasi Ombudsman masih ada SKPD yang belum sempurna pelayanan publik, dalam waktu dua minggu untuk memperbaiki. Baru empat SKPD, dikunjungi untuk diminta perbaikan, masih perbedaan dalam sosialiasi tanpa pungutan, tanpa biaya atau Rp. 0,-.
"Hal ini perlu kita cari bahasa yang tepat untuk keseragaman sehingga menjadi kalimat baku yang baik, dengan prinsip pelayan publik di lingkungan tanpa memakai bayar, kecuali jika ada aturan dan perundang-undang mengisyarakatkan untuk itu. Hasil yang dapat kita lihat hari ini , minggu depan diperbaiki lagi, diberi waktu dua minggu, sudah dapat melayani dengan baik," ujarnya.
Irwan menyarankan dibuat banner, tempat tidak diberikan arah dan alur dalam sistem pelayanan publik di SKPD tersebut, sehingga rakyat datang itu tahu dan paham bagaimana berurusan, sebagian besar sudah bagus. Minimal fisik, khusus untuk ibu menyusui susah, untuk orang disabalitas belum ada, perubahan dipenuhi kelengkapan yang dibutuhkan dalam proses pemberian pelayan tersebut.
"Kita mesti memenuhi ketentuan undang-undang dalam memberikan pelayan publik, koreksian ombudsman tentu dapat memacu kita untuk lebih semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat secara baik dan menyenangkan," harapnya. (Zardi)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
