 |
| Irmanputra Sidin |
BentengSumbar.com --- Efisiensi kerja pemerintahan dan anggaran berada di dalam tangan presiden yang akan terpilih. Jika Presiden tidak apik menata dan memilih pembantunya dalam pemerintahan, posisi menteri justru akan menjadi ajang bagi kursi.
Pengamat Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin menyebutkan bahwa penyusunan kabinet menteri, sarat politik. Pasalnya pemilihan nama kabinet, menjadi hak prerogatif dari presiden. Presiden pun berhak untuk memilih orang yang dianggap cocok untuk mengisi jabatan penting, hingga sampai 34 jabatan.
"Ini tergantung dari visi misi dari si presiden. Apakah dia membutuhkan jabatan tertentu untuk diisi atau tidak. Sebenarnya itu bisa dirampingkan, bisa dipecah. Syaratnya, tidak boleh lebih dari 34 orang," ujar Irmanputra, Kamis (29/5).
Namun ia menilai seharusnya pemerintahan tidak terlalu diisi banyak menteri jika memang bisa dirampingkan. Ditakutkan akan terjadi tumpang tindih tugas pokok dan kewenangan antara menteri.
"Jangan sampai karena menteri banyak, otonomi daerah jadi tidak jalan karena daerah bingung. Peraturan menteri banyak karena si menteri pasti tidak mau tidak bekerja kan. Karena mau kelihatan bekerja, akhirnya banyak mengeluarkan peraturan menteri," tuturnya.
Bahkan ia juga menyebutkan banyak contoh badan-badan yang harus dilebur dalam kementerian-kementerian. Banyak juga kementerian yang dinilainya tidak berfungsi maksimal. Ia memberi contoh, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dinilai bisa lebih efisien dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu di Indonesia jika dijadikan satu dengan Kementerian Riset dan Teknologi.
"Menurut saya LIPI, BPPT dan lembaga pengetahuan itu dilebur saja. Berdiri di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Selama ini, lembaga itu tidak jelas. Karena tidak ada payung hukumnya," ucap Irmanputra. (Buya)
Pengamat Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin menyebutkan bahwa penyusunan kabinet menteri, sarat politik. Pasalnya pemilihan nama kabinet, menjadi hak prerogatif dari presiden. Presiden pun berhak untuk memilih orang yang dianggap cocok untuk mengisi jabatan penting, hingga sampai 34 jabatan.
"Ini tergantung dari visi misi dari si presiden. Apakah dia membutuhkan jabatan tertentu untuk diisi atau tidak. Sebenarnya itu bisa dirampingkan, bisa dipecah. Syaratnya, tidak boleh lebih dari 34 orang," ujar Irmanputra, Kamis (29/5).
Namun ia menilai seharusnya pemerintahan tidak terlalu diisi banyak menteri jika memang bisa dirampingkan. Ditakutkan akan terjadi tumpang tindih tugas pokok dan kewenangan antara menteri.
"Jangan sampai karena menteri banyak, otonomi daerah jadi tidak jalan karena daerah bingung. Peraturan menteri banyak karena si menteri pasti tidak mau tidak bekerja kan. Karena mau kelihatan bekerja, akhirnya banyak mengeluarkan peraturan menteri," tuturnya.
Bahkan ia juga menyebutkan banyak contoh badan-badan yang harus dilebur dalam kementerian-kementerian. Banyak juga kementerian yang dinilainya tidak berfungsi maksimal. Ia memberi contoh, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dinilai bisa lebih efisien dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu di Indonesia jika dijadikan satu dengan Kementerian Riset dan Teknologi.
"Menurut saya LIPI, BPPT dan lembaga pengetahuan itu dilebur saja. Berdiri di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Selama ini, lembaga itu tidak jelas. Karena tidak ada payung hukumnya," ucap Irmanputra. (Buya)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
