 |
| Albert Hendra Lukman |
BentengSumbar.com --- Anggota DPRD Kota Padang Albert Hendra Lukman menegaskan, masyarakat perlu kesadaran berlalu lintas. Hal itu disampaikannya terkait lemahnya koordinasi Pemko Padang dengan PT. KAI dalam mengatasi kecelakaan di lintasan Kereta Api.
Kader PDIP ini melihat kesan tidak adanya komunikasi antara Pemko dan PT KAI. Seharusnya, sekali saja terjadi kecelakaan di perlintasan, harus segera lakukan koordinasi. “Ini dalam sebulan sudah dua kali, dan ada korban meninggal dunia. Sampai saat ini, saya belum mendengar ada koordinasi mengatasi masalah ini,” imbuhnya.
Albert Hendra Lukman juga setuju kalau masyarakat mesti sadar. “Tidak perlu forum-forum itu. Menghindari kecelakaan adalah dengan kesadaran. Masyarakat pengguna jalan mesti taat aturan dan itu perlu pengetahuan dan kesadaran,” katanya.
Albert meminta agar Pemko bisa memprogramkan cara mengedukasi masyarakat untuk sadar berlalu lintas. Terkait penataan jalur kereta api tidak bisa diserahkan ke Dirjen Perhubungan atau Forum Lalu Lintas. Karena, soal jalur kereta api wewenang kepala daerah.
“Sebab, jalur kereta api yang ada di Kota Padang sekitar 250 perlintasan. Kebanyakan peninggalan zaman belanda, serta belum ada yang baru. Untuk menata kembali perlu wewenang kepala daerah,” katanya.
Tahun 2012, pernah dibentuk Forum lalu lintas tapi tidak berjalan maksimal. Dengan terbentuknya Forum Lalu Lintas, diharapkan kondisi lalu lintas dapat dievaluasi bahkan dilakukan tiap bulan. Apalagi melihat kasus kecelakaan kereta api yang sampai saat ini masih sering terjadi. (BY/rel)
Kader PDIP ini melihat kesan tidak adanya komunikasi antara Pemko dan PT KAI. Seharusnya, sekali saja terjadi kecelakaan di perlintasan, harus segera lakukan koordinasi. “Ini dalam sebulan sudah dua kali, dan ada korban meninggal dunia. Sampai saat ini, saya belum mendengar ada koordinasi mengatasi masalah ini,” imbuhnya.
Albert Hendra Lukman juga setuju kalau masyarakat mesti sadar. “Tidak perlu forum-forum itu. Menghindari kecelakaan adalah dengan kesadaran. Masyarakat pengguna jalan mesti taat aturan dan itu perlu pengetahuan dan kesadaran,” katanya.
Albert meminta agar Pemko bisa memprogramkan cara mengedukasi masyarakat untuk sadar berlalu lintas. Terkait penataan jalur kereta api tidak bisa diserahkan ke Dirjen Perhubungan atau Forum Lalu Lintas. Karena, soal jalur kereta api wewenang kepala daerah.
“Sebab, jalur kereta api yang ada di Kota Padang sekitar 250 perlintasan. Kebanyakan peninggalan zaman belanda, serta belum ada yang baru. Untuk menata kembali perlu wewenang kepala daerah,” katanya.
Tahun 2012, pernah dibentuk Forum lalu lintas tapi tidak berjalan maksimal. Dengan terbentuknya Forum Lalu Lintas, diharapkan kondisi lalu lintas dapat dievaluasi bahkan dilakukan tiap bulan. Apalagi melihat kasus kecelakaan kereta api yang sampai saat ini masih sering terjadi. (BY/rel)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
