 |
| Gatot Darmasto |
BentengSumbar.com --- Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Akuntan Negara Gatot Darmasto menyayangkan jika terjadi silpa akibat program pembangunan di daerah tidak jalan.
Hal itu disampaikannya pada sosialisasi kajian tentang penyusunan dan pelaksanaan APBD yang memprioritaskan kepentingan publik, Selasa (17/6), bertempat di auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat.
Menurut Gatot Darmasto, pihaknya selalu memonitoring substansi silpa yang terjadi di setiap APBN dan APBD. Ia menilai, jika silpa terjadi akibat penghematan dari pengadaan merupakan suatu hal yang baik.
Namun, jika terjadi akibat program yang tidak jalan dan akhirnya mengendap dan menjadi silpa, sungguh sangat disyangkan, sebab dana APBN dan APBD berasal dari rakyat seperti pajak dan retribusi daerah serta sumberdaya alam untuk pembangunan. Gatot Darmasto mencontohkan, belanja modal yang tidak terealisasi secara optimal, padahal mempunyai multy flayer efek terhadap pembangunan.
Ia meminta kepada kepala daerah berupaya mengelola dana APBD sebaik mungkin dan bagimana memperkecil silpa. Tidak hanya menghabiskan anggaran tanpa mempertimbangkan efek terhadap kepentingan masyarakat.
Lebih lanjut Gatot Darmasto mengatakan, berdasarkan catatan BPKP ditemukan silpa dalam APBD Sumbar tahun 2013 sebesar Rp240 miliar atau sekitar 8,6 persen dari total APBD Sumbar di tahun itu. (BY/rel)
Menurut Gatot Darmasto, pihaknya selalu memonitoring substansi silpa yang terjadi di setiap APBN dan APBD. Ia menilai, jika silpa terjadi akibat penghematan dari pengadaan merupakan suatu hal yang baik.
Namun, jika terjadi akibat program yang tidak jalan dan akhirnya mengendap dan menjadi silpa, sungguh sangat disyangkan, sebab dana APBN dan APBD berasal dari rakyat seperti pajak dan retribusi daerah serta sumberdaya alam untuk pembangunan. Gatot Darmasto mencontohkan, belanja modal yang tidak terealisasi secara optimal, padahal mempunyai multy flayer efek terhadap pembangunan.
Ia meminta kepada kepala daerah berupaya mengelola dana APBD sebaik mungkin dan bagimana memperkecil silpa. Tidak hanya menghabiskan anggaran tanpa mempertimbangkan efek terhadap kepentingan masyarakat.
Lebih lanjut Gatot Darmasto mengatakan, berdasarkan catatan BPKP ditemukan silpa dalam APBD Sumbar tahun 2013 sebesar Rp240 miliar atau sekitar 8,6 persen dari total APBD Sumbar di tahun itu. (BY/rel)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
