 |
| Ir H Yendril, Ketua DPC Partai Hanura Kota Padang. |
BentengSumbar.com --- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) H Yendril menilai bantuan sosial kematian lebih kental nuansa politisnya.
Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan wartawan www.bentengsumbar.com, Rabu (6/8) terkait penganggaran bantuan sosial kematian untuk keluarga kurang mampu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Padang tahun 2014.
"Saya melihat nuansa politisnya sangat kental sekali. Ini terkait dengan janji pasangan Mahyeldi-Emzalmi pada pilkada kemaren. Tujuannya hanya untuk meraup suara semata," cakap Yendril yang kembali dilantik tadi pagi sebagai anggota DPRD Kota Padang untuk kedua kalinya.
Dikatakannya, walau pada pilkada kemaren Mahyeldi-Emzalmi menjanjikan santunan kematian untuk warga kota, tanpa mensyaratkan warga kurang mampu atau bukan, namun dewan harus melihat persoalan ini secara realistis. Bansos kematian mestinya hanya untuk warga kurang mampu, sehingga tujuan pemberian bansos itu tercapai sesuai sasaran.
"Masyarakat yang mampu tidak mesti diberi santuanan kematian. Visi misi Kepala Daerah (KDH) waktu itu bertujuan untuk meraup suara. Kami di dewan tentu melihat secara realistis saja persoalan ini," cakapnya.
Senada dengan itu, Osman Ayub menegaskan, pihaknya akan meminta Pemerintah Kota Padang untuk melampirkan surat persetujuan BPK RI terkait penganggaran bansos kematian itu agar tidak ada masalah dikemadian hari.
"Bansos itu diberikan kepada orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah meninggal. Kalau tetap juga dipaksakan, maka kita minta surat persetujuan BPK RI dilampirkan Pemko dalam usulan penganggarannya. Dan kemaren surat itu sudah saya minta," ungkapnya. (BY)
Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan wartawan www.bentengsumbar.com, Rabu (6/8) terkait penganggaran bantuan sosial kematian untuk keluarga kurang mampu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Padang tahun 2014.
"Saya melihat nuansa politisnya sangat kental sekali. Ini terkait dengan janji pasangan Mahyeldi-Emzalmi pada pilkada kemaren. Tujuannya hanya untuk meraup suara semata," cakap Yendril yang kembali dilantik tadi pagi sebagai anggota DPRD Kota Padang untuk kedua kalinya.
Dikatakannya, walau pada pilkada kemaren Mahyeldi-Emzalmi menjanjikan santunan kematian untuk warga kota, tanpa mensyaratkan warga kurang mampu atau bukan, namun dewan harus melihat persoalan ini secara realistis. Bansos kematian mestinya hanya untuk warga kurang mampu, sehingga tujuan pemberian bansos itu tercapai sesuai sasaran.
"Masyarakat yang mampu tidak mesti diberi santuanan kematian. Visi misi Kepala Daerah (KDH) waktu itu bertujuan untuk meraup suara. Kami di dewan tentu melihat secara realistis saja persoalan ini," cakapnya.
Senada dengan itu, Osman Ayub menegaskan, pihaknya akan meminta Pemerintah Kota Padang untuk melampirkan surat persetujuan BPK RI terkait penganggaran bansos kematian itu agar tidak ada masalah dikemadian hari.
"Bansos itu diberikan kepada orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah meninggal. Kalau tetap juga dipaksakan, maka kita minta surat persetujuan BPK RI dilampirkan Pemko dalam usulan penganggarannya. Dan kemaren surat itu sudah saya minta," ungkapnya. (BY)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
