 |
| Gubernur Irwan Prayitno berikan pembekalan anggota dewan. |
BentengSumbar.com --- Gubernur Provinsi Sumatera Barat H Irwan Prayitno mengatakan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hendaknya menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan mendahulukan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Hal itu disampaikannya saat memberikan pembekalan orientasi tugas anggota DPRD Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kota Pariaman masa bhakti 2014-2019, Selasa pagi (2/9).
Dikatakannya, dalam proses pencalon tentu para calon telah banyak mengeluarkan pikiran, waktu dan mungkin juga harta benda dalam memperjuangan idealisme dan amanah dari Allah sebagai anggota DPRD. Hal itu tidak terlepas dari Undang-Undang No. 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD dan DPRD bahwa keberadaan lembaga perwakilan rakyat adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakasanaan dalam permusyawaratan.
Pelaksanaan kegiatan orientasi sebagai bekal dalam menjalan fungsi dan hak dan kewajiban akan sama dengan yang sebelumnya akan tetapi juga dalam menjalankan tugas, menjeput aspirasi, penganggarkan, akan tetapi Perubahan aturan bisa terjadi setiap waktu. Dalam kegiatan orientasi ini, ada banyak narasumber, terhadap cara pandangan dalam menambah pengalaman dalam menjalan sebagai anggota Dewan.
"Sebetulnya bagi yang lama sebagai anggota Dewan bisa dijadikan model dan contoh bagi yang baru, untuk diharapkan yang lama agar mengajarkan yang baik-baik saja. Datang terlambat, pulang capat, sudah berbicara pergi keluar. Ada pula rapat ditunda berhari-hari karena kehadiran tidak cukup korum, tentu hal seperti ini perlu kita perbaiki dengan baik karena rakyat juga akan memberikan penilaian terhadap kerja kita," cakapnya.
Kemudian sebagai anggota Dewan dapat bersikap dan berbuat itu sesuai aturan yang berlakukan, jika menginginkan dana hibah jangan berlebihan karena rakyat menilai kinerja sendiri. Hasil pemilihan umum saat ini dimana jumlah anggota DPRD incamben rata-rata dibawah 50 persen. Seharusnya para anggota Dewan incamben memiliki kesempatan dan peluang yang lebih kuat dibandingkan yang baru, karena telah berbuat, namun kenyataannya dilapangan masyarakat juga bicara bahwa apa yang diperbuat anggota Dewan memang sudah tugasnya.
"Karena itu yakinlah, rakyat menilai setiap apa yang kita kerja, dan anggota dewan digaji untuk ngomong. dan pemerintah di gaji untuk kerja dan melayani masyarakat. Anggota DPRD dan pemerintah daerah satu payung pemerintahan. Karena itu terlambat membahas APBD, kita semua sama-sama berdampak pada kelalaian dalam menjalankan program, tentu juga berpengaruh pada pelayan kepada publik yang berkaitan dengan program," jelasnya.
Anggaran DPRD, melaksanakan kegiatan dalam kegiatan program, sementara kepala daerah oleh pembiayaan operasional masuk dalam kegiatan rutin. Maka jika terlambat APBD juga berpengaruh kinerja aparat daerah, dalam mencapai penyerapan dan berdampak juga pada penerimaan Tunda bagi aparatur.
Ketua DPRD bukan komandan, hanya sebagai koordinator dalam mengambilkan keputusan. Maka sekwan bukan anak buah anggota Dewan melain fungsi sekwan membantu kelancaran kegiatan di DPRD. Anggota Dewan mesti memikirkan kepentingan rakyat, tidak boleh diskriminasi. Orientasi ini mengenalkan, peran funsi dan tupoksi, ideologi, nasionalisme dan komitmen menjalankan amanah secara baik dan benar. Fungsi legislasi, seharusnya keputusan dan kebijakan DPRD sebagai cermin aspirasi rakyat dalam kemajuan pembangunan daerah yang merujuk pada aturan yang berlaku, himbaunya.
Sementara itu, Kepala Badan Diklat Rosman Effen menyampaikan, orientasi ini diikuti oleh peserta 509 orang anggota DPRD se Sumatera Barat. Dan hingga saat ada 180 orang anggota DPRD yang belum difasilitasi badan diklat, karena belum mengusulan. Orientasi pada dasarnya untuk pengenalan tugas dan fungsi DPRD dan dalam kegiatan akan ada 11 materi pelajaran dalam 4 agenda paket materi pembahasan yang diberikan widyasuara. Catatan untuk saat ini Sumbar yang pertama melakukan kegiatan orientasi DPRD di Indonesia. (BY)
Dikatakannya, dalam proses pencalon tentu para calon telah banyak mengeluarkan pikiran, waktu dan mungkin juga harta benda dalam memperjuangan idealisme dan amanah dari Allah sebagai anggota DPRD. Hal itu tidak terlepas dari Undang-Undang No. 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD dan DPRD bahwa keberadaan lembaga perwakilan rakyat adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakasanaan dalam permusyawaratan.
Pelaksanaan kegiatan orientasi sebagai bekal dalam menjalan fungsi dan hak dan kewajiban akan sama dengan yang sebelumnya akan tetapi juga dalam menjalankan tugas, menjeput aspirasi, penganggarkan, akan tetapi Perubahan aturan bisa terjadi setiap waktu. Dalam kegiatan orientasi ini, ada banyak narasumber, terhadap cara pandangan dalam menambah pengalaman dalam menjalan sebagai anggota Dewan.
"Sebetulnya bagi yang lama sebagai anggota Dewan bisa dijadikan model dan contoh bagi yang baru, untuk diharapkan yang lama agar mengajarkan yang baik-baik saja. Datang terlambat, pulang capat, sudah berbicara pergi keluar. Ada pula rapat ditunda berhari-hari karena kehadiran tidak cukup korum, tentu hal seperti ini perlu kita perbaiki dengan baik karena rakyat juga akan memberikan penilaian terhadap kerja kita," cakapnya.
Kemudian sebagai anggota Dewan dapat bersikap dan berbuat itu sesuai aturan yang berlakukan, jika menginginkan dana hibah jangan berlebihan karena rakyat menilai kinerja sendiri. Hasil pemilihan umum saat ini dimana jumlah anggota DPRD incamben rata-rata dibawah 50 persen. Seharusnya para anggota Dewan incamben memiliki kesempatan dan peluang yang lebih kuat dibandingkan yang baru, karena telah berbuat, namun kenyataannya dilapangan masyarakat juga bicara bahwa apa yang diperbuat anggota Dewan memang sudah tugasnya.
"Karena itu yakinlah, rakyat menilai setiap apa yang kita kerja, dan anggota dewan digaji untuk ngomong. dan pemerintah di gaji untuk kerja dan melayani masyarakat. Anggota DPRD dan pemerintah daerah satu payung pemerintahan. Karena itu terlambat membahas APBD, kita semua sama-sama berdampak pada kelalaian dalam menjalankan program, tentu juga berpengaruh pada pelayan kepada publik yang berkaitan dengan program," jelasnya.
Anggaran DPRD, melaksanakan kegiatan dalam kegiatan program, sementara kepala daerah oleh pembiayaan operasional masuk dalam kegiatan rutin. Maka jika terlambat APBD juga berpengaruh kinerja aparat daerah, dalam mencapai penyerapan dan berdampak juga pada penerimaan Tunda bagi aparatur.
Ketua DPRD bukan komandan, hanya sebagai koordinator dalam mengambilkan keputusan. Maka sekwan bukan anak buah anggota Dewan melain fungsi sekwan membantu kelancaran kegiatan di DPRD. Anggota Dewan mesti memikirkan kepentingan rakyat, tidak boleh diskriminasi. Orientasi ini mengenalkan, peran funsi dan tupoksi, ideologi, nasionalisme dan komitmen menjalankan amanah secara baik dan benar. Fungsi legislasi, seharusnya keputusan dan kebijakan DPRD sebagai cermin aspirasi rakyat dalam kemajuan pembangunan daerah yang merujuk pada aturan yang berlaku, himbaunya.
Sementara itu, Kepala Badan Diklat Rosman Effen menyampaikan, orientasi ini diikuti oleh peserta 509 orang anggota DPRD se Sumatera Barat. Dan hingga saat ada 180 orang anggota DPRD yang belum difasilitasi badan diklat, karena belum mengusulan. Orientasi pada dasarnya untuk pengenalan tugas dan fungsi DPRD dan dalam kegiatan akan ada 11 materi pelajaran dalam 4 agenda paket materi pembahasan yang diberikan widyasuara. Catatan untuk saat ini Sumbar yang pertama melakukan kegiatan orientasi DPRD di Indonesia. (BY)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
