 |
| Yulisman Yacoeb, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang. |
BentengSumbar.com --- Rapat evalusasi APBD 2013`antara DPRD dan Pemko beserta SKPD terkait terkesan alot, sebab dalam pembahasannya tersandung dengan beberapa peraturan dan belum terbentuknya struktur alat kelengkapan DPRD kota Padang.
Padahal pembahasan terkait materi penjelasan dan tindak lanjut keputusan Gubernur Sumbar tentang evalusasi rancangan peraturan daerah kota Padang tentang APBD `2013`dan evaluasi Rancangan Peraturan daerah (Perda) Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013 dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2013.
Dalam diskusi tersebut, sempat terjadi perbedaan pendapat antara masing-masing fraksi untuk melakukan pembahasan terhadap evaluasi gubernur tersebut. Pasalnya, hingga saat ini DPRD Kota Padang belum memiliki alat kelengakapan. Dan dikhawatirkan bermasalah dalam persoalan legalitas yang dihasilkan.
Sebagian fraksi mengatakan, pembahasan bisa dilakukan setelah alat kelengakapan dewan tebentuk, sebab yang biasa membahas hal tersebut adalah banggar, kalau tidak dibentuk Panitia Kerja (Panja). Kalau dipaksakan pembahasannya, legalitasnya dikhawatirkan bermasalah. Dan sebahagian lagi mengatakan pembahasan harus tetap dilakukan mengingat waktu yang semakin sempit. Jika pembahasan belum juga dilakukan tentu akan berpengaruh pada penggunaan APBD perubahan 2013.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Yulisman mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar terkait penjadwalan pembahasan evaluasi Ranperda Perubahan APBD 2014. Dari hasil koordinasi tersebut, Dirjen Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Donizar Moenek menyebutkan, pembahasan dan penyempurnaan atas hasil evaluasi oleh kemendagri terhadap Ranperda perubahan APBD 2014 dilakukan oleh gubernur bersama DPRD paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak diterima evaluasi.
Mengingat pimpinan DPRD dan alat kelengkapan dewan belum terbentuk, maka pembahasan dan penyempurnaan hasil evaluasi Ranperda Perbubahan APBD 2014 dilakukan oleh Gubernur dengan DPRD sesuai dengan kondisi kelembagaan DPRD yang ada saat ini. Karena proses pembahasan hasil evaluasi APBD tidak boleh terlambat oleh kandidat alat kelengkapan DPRD yang defenitif.
Penyempurnaan terhadap hasil evaluasi Ranperda dimaksud akan disampaikan kepada Banggar setelah Banggar definitif tersebutk. Kondisi pembahasan antara Gubernur bersama DPRD ini disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dalam surat pengantar Gubernur. Ia juga mengatakan, pembahasan yang akan dilakukan ini, juga sesuai dengan dengan Permendagri No.13 tahun 2016, dimana evaluasi gubernur dibahas oleh DPRD dan Pemko.
“Biasanya pembahasan APBD memang dibahas TAPD bersama Banggar. Karena pertimbangan Banggar belum terbentuk, makanya kita merujuk pada Permendagri tersebut, serta surat yang diberikan oleh Dirjen Otoda,” jelas Yulisman. Dia juga yakin dengan menggunakan rujukan tersebut secara legalitas tidak akan bermasalah. (by)
Padahal pembahasan terkait materi penjelasan dan tindak lanjut keputusan Gubernur Sumbar tentang evalusasi rancangan peraturan daerah kota Padang tentang APBD `2013`dan evaluasi Rancangan Peraturan daerah (Perda) Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013 dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2013.
Dalam diskusi tersebut, sempat terjadi perbedaan pendapat antara masing-masing fraksi untuk melakukan pembahasan terhadap evaluasi gubernur tersebut. Pasalnya, hingga saat ini DPRD Kota Padang belum memiliki alat kelengakapan. Dan dikhawatirkan bermasalah dalam persoalan legalitas yang dihasilkan.
Sebagian fraksi mengatakan, pembahasan bisa dilakukan setelah alat kelengakapan dewan tebentuk, sebab yang biasa membahas hal tersebut adalah banggar, kalau tidak dibentuk Panitia Kerja (Panja). Kalau dipaksakan pembahasannya, legalitasnya dikhawatirkan bermasalah. Dan sebahagian lagi mengatakan pembahasan harus tetap dilakukan mengingat waktu yang semakin sempit. Jika pembahasan belum juga dilakukan tentu akan berpengaruh pada penggunaan APBD perubahan 2013.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Yulisman mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar terkait penjadwalan pembahasan evaluasi Ranperda Perubahan APBD 2014. Dari hasil koordinasi tersebut, Dirjen Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Donizar Moenek menyebutkan, pembahasan dan penyempurnaan atas hasil evaluasi oleh kemendagri terhadap Ranperda perubahan APBD 2014 dilakukan oleh gubernur bersama DPRD paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak diterima evaluasi.
Mengingat pimpinan DPRD dan alat kelengkapan dewan belum terbentuk, maka pembahasan dan penyempurnaan hasil evaluasi Ranperda Perbubahan APBD 2014 dilakukan oleh Gubernur dengan DPRD sesuai dengan kondisi kelembagaan DPRD yang ada saat ini. Karena proses pembahasan hasil evaluasi APBD tidak boleh terlambat oleh kandidat alat kelengkapan DPRD yang defenitif.
Penyempurnaan terhadap hasil evaluasi Ranperda dimaksud akan disampaikan kepada Banggar setelah Banggar definitif tersebutk. Kondisi pembahasan antara Gubernur bersama DPRD ini disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dalam surat pengantar Gubernur. Ia juga mengatakan, pembahasan yang akan dilakukan ini, juga sesuai dengan dengan Permendagri No.13 tahun 2016, dimana evaluasi gubernur dibahas oleh DPRD dan Pemko.
“Biasanya pembahasan APBD memang dibahas TAPD bersama Banggar. Karena pertimbangan Banggar belum terbentuk, makanya kita merujuk pada Permendagri tersebut, serta surat yang diberikan oleh Dirjen Otoda,” jelas Yulisman. Dia juga yakin dengan menggunakan rujukan tersebut secara legalitas tidak akan bermasalah. (by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
