 |
| Zaharman, anggota DPRD Kota Padang. |
BentengSumbar.com --- Anggota DPRD Kota Padang, Zaharman, menilai sistem pelayanan di Disdukcapil saat ini harus di evaluasi lagi. Sebab sistem yang diberlakukan itu dinilai sangai mempersulit masyarakat, baik dari segi waktu, biaya maupun dari segi lokasi yang sangat tidak strategis.
Dia juga mengakui selama ini banyak keluahan dari masyarakat yang menyatakan bahwa pengurusan catatan spil cukup berbelit. Meski pengurusan dilakukan di Kantor Disdukcapil, masyarakat masih dibebankan dengan urusan yang hilir mudik ke Kecamatan dan Kelurahan.
Menurutnya, jika memang pengurusan harus dilakukan di Disdukcapil, tentu Dinas tersebut harus melakukan pembenahan terhadap sistem dan SDM yang ada. Jika perlu buat banyak loket pendaftaran agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu antrian. Kemudian, perbanyak tenaga ahli sehingga proses pelayanan tidak harus menunggu berhari-hari.
Menurutnya, Disdukcapil merupakan etalase siste pelayanan bagi pemerintah. Karena itu untuk pembenahan didalamnya harus menjadi skala prioritas bagi pemerintah Kota Padang , sehingga tujuan dari pelayanan prima itu bisa tercapai. “Adanya keributan antara masyarakat dan petugas pelayanan yang terjadi, adalah bukti puncak kemarahan dan kekecewaan masyarakat,” ungkap Zaharman.
Dia juga menilai bahwa ini adalah bentuk kegagalan dari pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima. Karena itu, sistem pelayanan yang ada saat ini harus diperbaharui kembali, baik dari bentuk SDM , petunjuk-petunjuk tempat kepengurusan, maupun pembeharuan bentuk pelayanan lainnya.
Atau bila perlu, lanjut Zaharman, kembalikan sistem pelayanan seperti dulu dengan melakukan pembaharuan secara komputerisasi. Agar masyarakat tidak kesulitan, cukup melakukan pengurusan ditingkat kecamatan di wilayah masing-masing. “ Disdukcapil tinggal hanya menerima data online dari masing masing kecamatan yang ada,” ungkapnya.
Dia juga menilai bahwa keberadaan kantor Disdukcapil yang ada di Jalan Sudirman sangat tidak strategis. Salah satu efek yang jelas adalah,, terjadinya kemacetan karena banyaknya orang yang keluar masuk dari kantor tersebut. Selain itu, masyarakat juga kewalahan untuk sampai kelokasi tersebut karena lokasinya terlalu jauh sehingga mengeluarkan biaya yang banyak. (by/yos)
Dia juga mengakui selama ini banyak keluahan dari masyarakat yang menyatakan bahwa pengurusan catatan spil cukup berbelit. Meski pengurusan dilakukan di Kantor Disdukcapil, masyarakat masih dibebankan dengan urusan yang hilir mudik ke Kecamatan dan Kelurahan.
Menurutnya, jika memang pengurusan harus dilakukan di Disdukcapil, tentu Dinas tersebut harus melakukan pembenahan terhadap sistem dan SDM yang ada. Jika perlu buat banyak loket pendaftaran agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu antrian. Kemudian, perbanyak tenaga ahli sehingga proses pelayanan tidak harus menunggu berhari-hari.
Menurutnya, Disdukcapil merupakan etalase siste pelayanan bagi pemerintah. Karena itu untuk pembenahan didalamnya harus menjadi skala prioritas bagi pemerintah Kota Padang , sehingga tujuan dari pelayanan prima itu bisa tercapai. “Adanya keributan antara masyarakat dan petugas pelayanan yang terjadi, adalah bukti puncak kemarahan dan kekecewaan masyarakat,” ungkap Zaharman.
Dia juga menilai bahwa ini adalah bentuk kegagalan dari pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima. Karena itu, sistem pelayanan yang ada saat ini harus diperbaharui kembali, baik dari bentuk SDM , petunjuk-petunjuk tempat kepengurusan, maupun pembeharuan bentuk pelayanan lainnya.
Atau bila perlu, lanjut Zaharman, kembalikan sistem pelayanan seperti dulu dengan melakukan pembaharuan secara komputerisasi. Agar masyarakat tidak kesulitan, cukup melakukan pengurusan ditingkat kecamatan di wilayah masing-masing. “ Disdukcapil tinggal hanya menerima data online dari masing masing kecamatan yang ada,” ungkapnya.
Dia juga menilai bahwa keberadaan kantor Disdukcapil yang ada di Jalan Sudirman sangat tidak strategis. Salah satu efek yang jelas adalah,, terjadinya kemacetan karena banyaknya orang yang keluar masuk dari kantor tersebut. Selain itu, masyarakat juga kewalahan untuk sampai kelokasi tersebut karena lokasinya terlalu jauh sehingga mengeluarkan biaya yang banyak. (by/yos)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
