BentengSumbar.com --- Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota (Pemko) Padang, Mursalim Nafis mengaku setuju dan mendukung wacana pengalokasian dana publikasi di tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 mendatang.
“Saya sangat setuju dan itu memang sudah seharusnya. Sebab, dana publikasi yang diplot di bagian humas selama ini peruntukkannya hanya untuk menunjang kegiatan walikota dan wakil walikota saja. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan bahwa dana humas itu sudah mencakup seluruh kegiatan SKPD,” ungkapnya sebagaimana dirilis www.sumbarzone.com (Group Bara Online Media), usai rapat staf gabungan SKPD di Balaikota Aie Pacah, Padang, Selasa (18/11/2014).
Menurutnya, Kabag Humas merupakan SKPD tersendiri, sehingga tidak ada kewajibannya untuk melayani SKPD yang lain dalam hal publikasi atau pun promosi kegiatan mereka. Tugas bagian Humas hanya melayani kegiatan walikota dan wakil walikota saja. Jika SKPD yang lain ingin mendapatkan dana serupa, maka SKPD bersangkutan harus mengajukan langsung dan publikasinya ke dewan melalui persetujuan walikota.
“Saya akui, ada sejumlah SKPD yang keliru dalam memahami dana humas tersebut. Sehingga setiap ada kegiatan, mereka minta humas memfasilitasi wartawan. Inilah yang perlu diluruskan kembali. Kalau dipaksakana, mana cukup dana yang ada di humas jika harus melayani kebutuhan publikasi semua SKPD?,” tuturnya.
Ditambahkannya, jika memang SKPD yang lain merasa perlu dipublikasikan kegiatan mereka, maka sudah seharusnya disampaikan kepada walikota untuk diajukan ke dewan. Apalagi, walikota sudah membuka pintu selebar-lebarnya kepada masing-masing SKPD supaya bisa bekerja secara maksimal demi menyukseskan “10 Program Unggulan” Walikota dan Wakil Walikota Padang saat ini. (bom)
“Saya sangat setuju dan itu memang sudah seharusnya. Sebab, dana publikasi yang diplot di bagian humas selama ini peruntukkannya hanya untuk menunjang kegiatan walikota dan wakil walikota saja. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan bahwa dana humas itu sudah mencakup seluruh kegiatan SKPD,” ungkapnya sebagaimana dirilis www.sumbarzone.com (Group Bara Online Media), usai rapat staf gabungan SKPD di Balaikota Aie Pacah, Padang, Selasa (18/11/2014).
Menurutnya, Kabag Humas merupakan SKPD tersendiri, sehingga tidak ada kewajibannya untuk melayani SKPD yang lain dalam hal publikasi atau pun promosi kegiatan mereka. Tugas bagian Humas hanya melayani kegiatan walikota dan wakil walikota saja. Jika SKPD yang lain ingin mendapatkan dana serupa, maka SKPD bersangkutan harus mengajukan langsung dan publikasinya ke dewan melalui persetujuan walikota.
“Saya akui, ada sejumlah SKPD yang keliru dalam memahami dana humas tersebut. Sehingga setiap ada kegiatan, mereka minta humas memfasilitasi wartawan. Inilah yang perlu diluruskan kembali. Kalau dipaksakana, mana cukup dana yang ada di humas jika harus melayani kebutuhan publikasi semua SKPD?,” tuturnya.
Ditambahkannya, jika memang SKPD yang lain merasa perlu dipublikasikan kegiatan mereka, maka sudah seharusnya disampaikan kepada walikota untuk diajukan ke dewan. Apalagi, walikota sudah membuka pintu selebar-lebarnya kepada masing-masing SKPD supaya bisa bekerja secara maksimal demi menyukseskan “10 Program Unggulan” Walikota dan Wakil Walikota Padang saat ini. (bom)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
