![]() |
Januar Bakri, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padangpariaman. |
BentengSumbar.com --- Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padangpariaman, Januar Bakri mengatakan, seorang kepala daerah harus mampu melihat potensi yang dimiliki daerahnya dengan jeli dan seksasama. Sebab, jika dia tidak mampu melihat potensi tersebut, maka mustahil dia akan mampu membangun daerahnya dengan baik.
"Justru yang terjadi adalah dia membangun daerahnya tanpa perencanaan yang matang. Bahkan dia akan menjadi kepala daerah yang suka mengklaim keberhasilan kepala daerah sebelumnya sebagai keberhasilan dia. Padahal, dia hanya melanjutkan pembangunan yang telah dimulai dengan susah payah oleh kepala daerah sebelumnya. Ini kan tidak benar namanya?" ungkap Januar Bakri, Sabtu malam (4/4/2015).
Dikatakan Januar Bakri, selama ini yang terjadi adalah pembangunan yang dilaksanakan tanpa melihat fokus persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga yang terjadi adalah pembangunan yang tidak terkoordinasi dengan baik antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terkadang, pembangunan yang telah berhasil dilaksanakan pemerintah daerah kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena tidak lagi adanya kepedulian pemerintah daerah mengelolanya dengan baik.
"Kita ambil contoh waterboom Malibo Anai. Keseriusan pemerintah daerah untuk mengelolanya tidak ada. Padahal, lokasinya sudah strategis dan pas. Kami melihat waterboom Malibo Anai lebih bagus daripada Mifan Padang Panjang. DPRD sendiri sudah mau menganggarkannya kembali untuk pembenahan waterboom tersebut. Bahkan sudah Rp13 Miliar dana APBD yang masuk di waterboom tersebut. Namun saat, investor menilai dengan kondisi kekinian, tentu ada penyusutan dan hanya ditaksir investor Rp7 Miliar. Nah, yang Rp6 Miliar lagi siapa yang bertanggungjawab?" ujarnya.
Dikatakan Januar Bakri, dalam Musrenbang kemaren pihaknya telah mengingatkan, dari program yang telah direncanakan jangan sampai SKPD bekerja sendiri-sendiri, harus mengeroyok suatu program dan suatu arah pemerintahan. Artinya fokus pada suatu program, sehingga tuntas satu persatu. Misalnya, ada Koperindag, ada BPM, ada Dinas Pariwisata, sebenarnya bisa sejalan. Jika Koperindag berbicara home industri untuk meningkatkan perekonomian rakyat, dan menghasilkan produk yang perlu dipromosikan, harus dibarengi oleh pariwisata.
"Pembelinya tentu bukan orang Padangpariaman, tetapi dijual melalui paket promosi pariwisata sehingga menarik bagi wisatawan tersebut. Jika produk yang dihasilkan home industri tersebut tidak dibarengi dengan pariwisata, siapa yang akan beli? Demikian juga BPM, yang namanya pemberdayaan masyarakat harus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Misalnya Padang Kunyik dengan Pasar Jaguangnya, jika tidak ada sentuhan pemerintah, maka tidak akan berkembang dengan baik. Kita bicara Padangpariaman sentra Kakao Sumbar, dimana letaknya Kakao Padangpariaman itu?" ujar politisi Partai Demokrat yang disebut-sebut calon kuat Bupati Padangpariaman ini.
Menurut Januar Bakri, jika dirinya sebagai kepala daerah, maka Ia akan menjadikan pariwisata sebagai program unggulan di Padangpraiaman. Apatah lagi, daerah ini merupakan etalase pintu masuk Sumatera Barat dan di Padangpariaman sendiri banyak lokasi objek wisata yang menarik, tetapi selama ini belum disentuh dengan baik.
"Jangan hanya satu titik saja yang dibenahi, kita ada laut, kenapa tidak kita bikin resort dan tempat permainan. Kemudian yang dekat dengan BIM, ada Lubuk Ngarai. Jadi, bagaimana keberadaan objek wisata itu ditata dengan baik oleh pemerintah. Pembenahannya butuh investor. Investor ingin berinvestasi, tentu ingin aman. Untuk itu, amankan mereka dengan Perda. Artinya, kepala daerah harus mampu melihat potensi yang ada di segala sektor," cakapnya. (by/kun)
"Justru yang terjadi adalah dia membangun daerahnya tanpa perencanaan yang matang. Bahkan dia akan menjadi kepala daerah yang suka mengklaim keberhasilan kepala daerah sebelumnya sebagai keberhasilan dia. Padahal, dia hanya melanjutkan pembangunan yang telah dimulai dengan susah payah oleh kepala daerah sebelumnya. Ini kan tidak benar namanya?" ungkap Januar Bakri, Sabtu malam (4/4/2015).
Dikatakan Januar Bakri, selama ini yang terjadi adalah pembangunan yang dilaksanakan tanpa melihat fokus persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga yang terjadi adalah pembangunan yang tidak terkoordinasi dengan baik antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terkadang, pembangunan yang telah berhasil dilaksanakan pemerintah daerah kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena tidak lagi adanya kepedulian pemerintah daerah mengelolanya dengan baik.
"Kita ambil contoh waterboom Malibo Anai. Keseriusan pemerintah daerah untuk mengelolanya tidak ada. Padahal, lokasinya sudah strategis dan pas. Kami melihat waterboom Malibo Anai lebih bagus daripada Mifan Padang Panjang. DPRD sendiri sudah mau menganggarkannya kembali untuk pembenahan waterboom tersebut. Bahkan sudah Rp13 Miliar dana APBD yang masuk di waterboom tersebut. Namun saat, investor menilai dengan kondisi kekinian, tentu ada penyusutan dan hanya ditaksir investor Rp7 Miliar. Nah, yang Rp6 Miliar lagi siapa yang bertanggungjawab?" ujarnya.
Dikatakan Januar Bakri, dalam Musrenbang kemaren pihaknya telah mengingatkan, dari program yang telah direncanakan jangan sampai SKPD bekerja sendiri-sendiri, harus mengeroyok suatu program dan suatu arah pemerintahan. Artinya fokus pada suatu program, sehingga tuntas satu persatu. Misalnya, ada Koperindag, ada BPM, ada Dinas Pariwisata, sebenarnya bisa sejalan. Jika Koperindag berbicara home industri untuk meningkatkan perekonomian rakyat, dan menghasilkan produk yang perlu dipromosikan, harus dibarengi oleh pariwisata.
"Pembelinya tentu bukan orang Padangpariaman, tetapi dijual melalui paket promosi pariwisata sehingga menarik bagi wisatawan tersebut. Jika produk yang dihasilkan home industri tersebut tidak dibarengi dengan pariwisata, siapa yang akan beli? Demikian juga BPM, yang namanya pemberdayaan masyarakat harus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Misalnya Padang Kunyik dengan Pasar Jaguangnya, jika tidak ada sentuhan pemerintah, maka tidak akan berkembang dengan baik. Kita bicara Padangpariaman sentra Kakao Sumbar, dimana letaknya Kakao Padangpariaman itu?" ujar politisi Partai Demokrat yang disebut-sebut calon kuat Bupati Padangpariaman ini.
Menurut Januar Bakri, jika dirinya sebagai kepala daerah, maka Ia akan menjadikan pariwisata sebagai program unggulan di Padangpraiaman. Apatah lagi, daerah ini merupakan etalase pintu masuk Sumatera Barat dan di Padangpariaman sendiri banyak lokasi objek wisata yang menarik, tetapi selama ini belum disentuh dengan baik.
"Jangan hanya satu titik saja yang dibenahi, kita ada laut, kenapa tidak kita bikin resort dan tempat permainan. Kemudian yang dekat dengan BIM, ada Lubuk Ngarai. Jadi, bagaimana keberadaan objek wisata itu ditata dengan baik oleh pemerintah. Pembenahannya butuh investor. Investor ingin berinvestasi, tentu ingin aman. Untuk itu, amankan mereka dengan Perda. Artinya, kepala daerah harus mampu melihat potensi yang ada di segala sektor," cakapnya. (by/kun)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »