 |
| Wahyu Terlibat Pembicaraan Serius Dengan Wako Mahyeldi. |
BentengSumbar.com --- Sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra meminta Pemerintah Kota Padang melakukan rasionalisasi pegawai, ketimbang menambah pegawai melalui penerimaan PNS tahun 2015. Hal itu disampaikannya terkait rencana Pemko Padang mengusulkan penambahan 3000 pegawai dalam formasi penerimaan CPNS tahun 2015.
"Saya rasa, bukan penambahan pegawai yang harus dilakukan, tetapi sebaiknya Pemko Padang melakukan rasionalisasi pegawai. Pegawai yang ada dipetakan pendistribusiannya, dan penyebarannya berdasarkan kebutuhan yang ada. Jika ada pegawai di instansi lain berlebih, maka dipindahkan ke instansi yang kekurangan pegawai," ujarnya, Kamis (9/4/2015).
Dikatakan Wahyu, seharusnya dengan adanya penambahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemko Padang tidak harus menambah pegawai, tetapi menarik pegawai dari instansi yang kelebihan pegawai ke SKPD yang baru tersebut. Apatah lagi, APBD Kota Padang hanya Rp2 triliun, dimana Rp1,5 triliun sudah terpakai untuk gaji pegawai.
"Dengan kondisi APBD semacam itu, apalagi pembangunan yang dapat dilakukan. Seharusnya Pemko Padang melakukan efesiensi dan membuka lapangan pekerjaan baru. Bukankah salah satu janji walikota adalah mencetak 10 ribu enterpreneur baru di Kota Padang. Kenapa tidak itu saja yang dilakukan, ketimbang menambah pegawai? Saya rasa, pemko harus berfikir ulang untuk menambah pegawai itu," ungkapnya. (by)
"Saya rasa, bukan penambahan pegawai yang harus dilakukan, tetapi sebaiknya Pemko Padang melakukan rasionalisasi pegawai. Pegawai yang ada dipetakan pendistribusiannya, dan penyebarannya berdasarkan kebutuhan yang ada. Jika ada pegawai di instansi lain berlebih, maka dipindahkan ke instansi yang kekurangan pegawai," ujarnya, Kamis (9/4/2015).
Dikatakan Wahyu, seharusnya dengan adanya penambahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemko Padang tidak harus menambah pegawai, tetapi menarik pegawai dari instansi yang kelebihan pegawai ke SKPD yang baru tersebut. Apatah lagi, APBD Kota Padang hanya Rp2 triliun, dimana Rp1,5 triliun sudah terpakai untuk gaji pegawai.
"Dengan kondisi APBD semacam itu, apalagi pembangunan yang dapat dilakukan. Seharusnya Pemko Padang melakukan efesiensi dan membuka lapangan pekerjaan baru. Bukankah salah satu janji walikota adalah mencetak 10 ribu enterpreneur baru di Kota Padang. Kenapa tidak itu saja yang dilakukan, ketimbang menambah pegawai? Saya rasa, pemko harus berfikir ulang untuk menambah pegawai itu," ungkapnya. (by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »