BentengSumbar.com --- Kedatangan Wapres Jusuf Kalla meninjau pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar lebih serius dalam menyusun anggaran penyelesaian ikon kebanggaan “Rang Minang” dimaksud.
Menurut Wapres Jussuf Kalla, anggaran pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat terlalu besar, sehingga perlu dilakukan evaluasi.
“Saya sama Irman (Ketua DPD RI Irman Gusman-Red) sudah lihat anggarannya. Menara Rp 80 Miliar, menara apa itu. Satu gedung Rp 10 Miliar. Kalau pengurus masjid yang bikin tidak sampai setengahnya. Ini bisa cepat selesai kalau pembangunannya diserahkan dan dipercayakan pengawasannya pada masyarakat. Saya minta Menteri Pekerjaan Umum untuk membantu mengevaluasi anggaran ini,” jelasnya.
Wapres Jusuf Kalla berpendapat, pola penganggaran dan pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat tidak seharusnya menggunakan gaya proyek. Kalaupun menggunakan metode proyek, seharusnya dibedakan dengan proyek lain, seperti pembangunan gedung ataupun kantor.
“Pembangunan jangan seperti proyek. Selintas saya lihat, saya bisa kira-kirakan berapa habis anggarannya untuk bangun masjid ini, saya dulu pernah kontraktor, jadi ngerti hitung-hitungannya. Ini sudah kelewat tinggi menurut saya. Proyek itu harus dibedakan, mana proyek bangun kantor, mana yang bangun masjid, jangan sampai dikorupsi uang masjid, bahaya itu. Double hukumannya, dunia akhirat kena itu,” ungkapnya.
Selain memberikan ultimatum untuk mengevaluasi anggaran pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat, Wapres Jusuf Kalla juga memberikan usulan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menghibahkan masjid itu kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih aktif memberikan donasi dan berpartisipasi terhadap pembangunannya. Jika hal itu dilakukan, Wapres yakin pembangunan Masjid Raya tidak perlu lagi mengandalkan dana dari APBD daerah, serta bisa dituntaskan pembangunannya tidak sampai belasan tahun seperti yang diperkirakan.
“Lembaga paling transparan itu masjid. Maka serahkan pembangunannya ke pengurus masjid dan masyarakat. Masjid itu, berapa isi kotak amal, beli ini, beli itu, semua terbuka. Coba kalau anggaran transparan, setengah saja anggarannya selesai ini masjid. Penggalangan dana untuk masjid bisa dilakukan terbuka, melalui permintaan partisipasi langsung ke masyarakat, akhirnya semua merasa memiliki.
Di penghujung sambutannya, Wapres Jusuf Kalla menantang Pemprov Sumatera Barat untuk menyelesaikan pengerjaan pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat dalam waktu dua tahun.
“Kalau tidak bisa menyelesaikan dalam waktu dua tahun dengan anggaran lebih murah 50 persen dari yang sudah disusun, saya carikan yang bisa menyelesaikan dengan anggaran 50 persen di bawah itu,” tegasnya.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Sumatera Barat Reydonnyzar Moenek mengatakan, progres pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat sudah mencapai 49 persen, telah menyerap dana pembangunan yang bersumber dari APBD Sumatera Barat sebesar Rp 202,2 Miliar. Untuk melanjutkan pembangunan Masjid tersebut, masih dibutuhkan lagi dana mencapai Rp 220 Miliar. Diakuinya, lambannya pembangunan Masjid Raya dikarenakan anggaran daerah yang terbatas.
“Masjid ini telah dikerjakan dengan enam tahap. Jika dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya Rp15 Miliar untuk pembangunan, maka masjid ini akan rampung 12 tahun lagi,” ujarnya. Dijelaskannya, anggaran sebesar Rp 220 Miliar yang masih dibutuhkan tersebut akan dialokasikan untuk finishing pembangunan masjid, membangun empat manara, taman dan lokasi parkir, serta bangunan penunjang lainnya. Khusus untuk pembangunan menara memakan anggaran sebesar Rp 85 Miliar.
Sementara, Kepala Dinas Prasaranan Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Sumatera Barat, Suprapto mengakui, anggaran pembangunan masjid dan menara terkesan besar karena bangunan dimaksud dirancang aman gempa.
“Masjid Raya itu di desain tahan gempa. Bahkan bangunan ini dijadikan sebagai tempat evakuasi vertical. Kalaupun harus dievaluasi, ya kita lakukan,” ujarnya. (Sumber: rri)
Menurut Wapres Jussuf Kalla, anggaran pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat terlalu besar, sehingga perlu dilakukan evaluasi.
“Saya sama Irman (Ketua DPD RI Irman Gusman-Red) sudah lihat anggarannya. Menara Rp 80 Miliar, menara apa itu. Satu gedung Rp 10 Miliar. Kalau pengurus masjid yang bikin tidak sampai setengahnya. Ini bisa cepat selesai kalau pembangunannya diserahkan dan dipercayakan pengawasannya pada masyarakat. Saya minta Menteri Pekerjaan Umum untuk membantu mengevaluasi anggaran ini,” jelasnya.
Wapres Jusuf Kalla berpendapat, pola penganggaran dan pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat tidak seharusnya menggunakan gaya proyek. Kalaupun menggunakan metode proyek, seharusnya dibedakan dengan proyek lain, seperti pembangunan gedung ataupun kantor.
“Pembangunan jangan seperti proyek. Selintas saya lihat, saya bisa kira-kirakan berapa habis anggarannya untuk bangun masjid ini, saya dulu pernah kontraktor, jadi ngerti hitung-hitungannya. Ini sudah kelewat tinggi menurut saya. Proyek itu harus dibedakan, mana proyek bangun kantor, mana yang bangun masjid, jangan sampai dikorupsi uang masjid, bahaya itu. Double hukumannya, dunia akhirat kena itu,” ungkapnya.
Selain memberikan ultimatum untuk mengevaluasi anggaran pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat, Wapres Jusuf Kalla juga memberikan usulan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menghibahkan masjid itu kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih aktif memberikan donasi dan berpartisipasi terhadap pembangunannya. Jika hal itu dilakukan, Wapres yakin pembangunan Masjid Raya tidak perlu lagi mengandalkan dana dari APBD daerah, serta bisa dituntaskan pembangunannya tidak sampai belasan tahun seperti yang diperkirakan.
“Lembaga paling transparan itu masjid. Maka serahkan pembangunannya ke pengurus masjid dan masyarakat. Masjid itu, berapa isi kotak amal, beli ini, beli itu, semua terbuka. Coba kalau anggaran transparan, setengah saja anggarannya selesai ini masjid. Penggalangan dana untuk masjid bisa dilakukan terbuka, melalui permintaan partisipasi langsung ke masyarakat, akhirnya semua merasa memiliki.
Di penghujung sambutannya, Wapres Jusuf Kalla menantang Pemprov Sumatera Barat untuk menyelesaikan pengerjaan pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat dalam waktu dua tahun.
“Kalau tidak bisa menyelesaikan dalam waktu dua tahun dengan anggaran lebih murah 50 persen dari yang sudah disusun, saya carikan yang bisa menyelesaikan dengan anggaran 50 persen di bawah itu,” tegasnya.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Sumatera Barat Reydonnyzar Moenek mengatakan, progres pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat sudah mencapai 49 persen, telah menyerap dana pembangunan yang bersumber dari APBD Sumatera Barat sebesar Rp 202,2 Miliar. Untuk melanjutkan pembangunan Masjid tersebut, masih dibutuhkan lagi dana mencapai Rp 220 Miliar. Diakuinya, lambannya pembangunan Masjid Raya dikarenakan anggaran daerah yang terbatas.
“Masjid ini telah dikerjakan dengan enam tahap. Jika dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya Rp15 Miliar untuk pembangunan, maka masjid ini akan rampung 12 tahun lagi,” ujarnya. Dijelaskannya, anggaran sebesar Rp 220 Miliar yang masih dibutuhkan tersebut akan dialokasikan untuk finishing pembangunan masjid, membangun empat manara, taman dan lokasi parkir, serta bangunan penunjang lainnya. Khusus untuk pembangunan menara memakan anggaran sebesar Rp 85 Miliar.
Sementara, Kepala Dinas Prasaranan Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Sumatera Barat, Suprapto mengakui, anggaran pembangunan masjid dan menara terkesan besar karena bangunan dimaksud dirancang aman gempa.
“Masjid Raya itu di desain tahan gempa. Bahkan bangunan ini dijadikan sebagai tempat evakuasi vertical. Kalaupun harus dievaluasi, ya kita lakukan,” ujarnya. (Sumber: rri)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
