BentengSumbar.com --- Harus ada keberanian Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah untuk mengevaluasi kerja dan orang-orang yang duduk di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Padang. Demikian disampaikan anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPP) DPRD Kota Padang, H Maidestal Hari Mahesa, Sos.
"Jangan cuma SKPD saja yang sering dievaluasi. Informasi yang kita serap dari SKPD, kurangnya komunikasi yang baik antara SKPD dan TAPD saat ini yang menyebabkan adanya keterlambatan, dan pemangkasan anggaran yang sudah ditetapkan, sehingga menjadikan program pemko yang dijalankan SKPD terkait banyak yang mandek,” terangnya, Senin,(24/8/2015).
Sebelum nantinya timbul kekecewaan ditengah masyarakat yang imbasnya tidak saja pada Wako, tetapi nanti kepada Pemerintahan Kota Padang yang dalam hal ini juga termasuk DPRD Padang. Kalau dilihat kinerja TAPD itu cukup bagus, akan tetapi kan masih ada program-program pokok pemko yang masih belum terealisasi, ini terkait anggaran-anggaran di APBD yang selalu jadi permasalahan di TAPD, padahal itu semua sudah disepakati DPRD sebelumnya, ujar anggota dewan yang terkenal vokal ini.
"Jika komunikasi yang terjalin semuanya sudah bagus, tentu semua program pemko dapat berjalan dengan baik. Kita berharap harus ada keberanian dari walikota, apakah dalam bentuk teguran, apakah ada terobosan untuk menganti orang-orang di TAPD dan lainnya. Karena orang orang yang berada di TAPD itu sudah cukup lama, sudah berada dibawah titik jenuh mereka itu. Kalau patut diganti, ya ganti saja dengan yang baru yang mempunyai kapabilitas dan integritas untuk itu,” katanya.
Senada dengan itu, Zaharman, SH., dari Fraksi Partai Hanura mengatakan, TAPD diduduki oleh orang-orang yang sudah karatan, bahkan ada yang melebihi masa jabatannya. Padahal, sesuai Undang-Undang masa jabatan itu maksimal hanya 8 tahun.
"Ini ada yang sudah melebihi aturan, ya bisa dibilang sudah karatan, patut diganti biar ada pencerahan dilingkup pemko. Kenapa SKPD cepat diganti sementara yang sudah karatan masa jabatannya dibiarkan saja,” tuturnya. (by/mul)
"Jangan cuma SKPD saja yang sering dievaluasi. Informasi yang kita serap dari SKPD, kurangnya komunikasi yang baik antara SKPD dan TAPD saat ini yang menyebabkan adanya keterlambatan, dan pemangkasan anggaran yang sudah ditetapkan, sehingga menjadikan program pemko yang dijalankan SKPD terkait banyak yang mandek,” terangnya, Senin,(24/8/2015).
Sebelum nantinya timbul kekecewaan ditengah masyarakat yang imbasnya tidak saja pada Wako, tetapi nanti kepada Pemerintahan Kota Padang yang dalam hal ini juga termasuk DPRD Padang. Kalau dilihat kinerja TAPD itu cukup bagus, akan tetapi kan masih ada program-program pokok pemko yang masih belum terealisasi, ini terkait anggaran-anggaran di APBD yang selalu jadi permasalahan di TAPD, padahal itu semua sudah disepakati DPRD sebelumnya, ujar anggota dewan yang terkenal vokal ini.
"Jika komunikasi yang terjalin semuanya sudah bagus, tentu semua program pemko dapat berjalan dengan baik. Kita berharap harus ada keberanian dari walikota, apakah dalam bentuk teguran, apakah ada terobosan untuk menganti orang-orang di TAPD dan lainnya. Karena orang orang yang berada di TAPD itu sudah cukup lama, sudah berada dibawah titik jenuh mereka itu. Kalau patut diganti, ya ganti saja dengan yang baru yang mempunyai kapabilitas dan integritas untuk itu,” katanya.
Senada dengan itu, Zaharman, SH., dari Fraksi Partai Hanura mengatakan, TAPD diduduki oleh orang-orang yang sudah karatan, bahkan ada yang melebihi masa jabatannya. Padahal, sesuai Undang-Undang masa jabatan itu maksimal hanya 8 tahun.
"Ini ada yang sudah melebihi aturan, ya bisa dibilang sudah karatan, patut diganti biar ada pencerahan dilingkup pemko. Kenapa SKPD cepat diganti sementara yang sudah karatan masa jabatannya dibiarkan saja,” tuturnya. (by/mul)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
