BentengSumbar.com --- Anggota Fraksi Partai Hanura DPRD Kota Padang Zaharman, SH., mengharapkan pimpinan DPRD Kota Padang kompak dan saling menjaga komunikasi yang harmonis diantara mereka. Sebab, jika kondisi seperti saat ini tetap berlanjut, akan melemahkan kinerja dewan dan posisi DPRD Kota Padang di mata mitra kerja.
"Sebagai anggota dewan, saya gerah saja melihat kondisi saat ini, dimana antara pimpinan DPRD Kota Padang tak terlihat adanya kekompakan. Komunikasi antara mereka tidak ada sama sekali. Saya menyesalkan kondisi ini, akan berpengaruh kepada kinerja dewan. Sebab Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tidak dapat bekerja dengan baik dibuatnya," cakap anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Pauh-Kuranji ini.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra, SE., ketika dikonfirmasikan, Senin (14/8/2015) mengakui kurang baiknya komunikasi antar pimpinan dewan. Akibatnya, kinerja DPRD Kota Padang sangat terganggu. Ini dibuktikan, banyaknya surat yang masuk ke DPRD Kota Padang, tetapi tidak diproses dengan cepat dan menumpuk di meja pimpinan yang lain.
"Harus kita akui itu. Saat ini saja banyak surat yang menumpuk di meja salah seorang pimpinan. Padahal, pimpinan dewa itu bersifat kolektif kologial, jika ketua dewan berhalangan, maka dapat dilimpahkan kepada pimpinan yang ada. Tidak harus ketua, akibatnya sangat menganggu kinerja dewan," ungkap Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang ini.
Dikatakannya, beberapa surat penting yang telah masuk, seharusnya didisposisikan ke bawah. Namun kenyatannya tidak dilakukan dan tertahan di ruang pimpinan. Surat yang diamaksud tersebut misalnya, surat rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Padang tentang Erisman Chaniago, surat pergantian Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dari DPP PPP, surat tata beracara BK DPRD Kota Padang, dan surat yang masuk dari masyarakat. (by)
"Sebagai anggota dewan, saya gerah saja melihat kondisi saat ini, dimana antara pimpinan DPRD Kota Padang tak terlihat adanya kekompakan. Komunikasi antara mereka tidak ada sama sekali. Saya menyesalkan kondisi ini, akan berpengaruh kepada kinerja dewan. Sebab Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tidak dapat bekerja dengan baik dibuatnya," cakap anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Pauh-Kuranji ini.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra, SE., ketika dikonfirmasikan, Senin (14/8/2015) mengakui kurang baiknya komunikasi antar pimpinan dewan. Akibatnya, kinerja DPRD Kota Padang sangat terganggu. Ini dibuktikan, banyaknya surat yang masuk ke DPRD Kota Padang, tetapi tidak diproses dengan cepat dan menumpuk di meja pimpinan yang lain.
"Harus kita akui itu. Saat ini saja banyak surat yang menumpuk di meja salah seorang pimpinan. Padahal, pimpinan dewa itu bersifat kolektif kologial, jika ketua dewan berhalangan, maka dapat dilimpahkan kepada pimpinan yang ada. Tidak harus ketua, akibatnya sangat menganggu kinerja dewan," ungkap Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang ini.
Dikatakannya, beberapa surat penting yang telah masuk, seharusnya didisposisikan ke bawah. Namun kenyatannya tidak dilakukan dan tertahan di ruang pimpinan. Surat yang diamaksud tersebut misalnya, surat rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Padang tentang Erisman Chaniago, surat pergantian Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dari DPP PPP, surat tata beracara BK DPRD Kota Padang, dan surat yang masuk dari masyarakat. (by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
