Pemimpin Itu Harus Tokoh, Takah, dan Takih

TAK bisa dipungkiri, masih saja ada Anak Nagari Pauh IX yang merasa kecewa dengan Irwan Prayitno Datuk Rajo Bandaro Basa selama menjadi Gubernur Sumatera Barat. Kekecewaan itu tentu dengan berbagai alasan, salah satunya adalah perhatian Irwan Prayitno kepada nagari dirasa kurang oleh mereka. Ditambah alasan pribadi yang mereka rasakan selama ini.

Sebagai seorang pemimpin, tentu saja Irwan Prayitno memiliki kelebihan dan kekurangan, tak hanya dimata Anak Nagari Pauh IX, tetapi di mata publik Sumatera Barat secara keseluruhan. Irwan Prayitno bukan tidak memperhatikan pembangunan di kampung halamannya. Kalau di data satu persatu, cukup banyak pembangunan yang diarahkan ke Nagari Pauh IX. Diantaranya menggelontorkan dana APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pembangunan kantor Balai Adat Pauh IX, pelebaran jalan Alai-Bypass, pelebaran Bypass, normalisasi Batang Belimbing, pembangunan jembatan Simpang Koto Tingga ke Simpang Kuranji dan lain sebagainya.

Namun perlu disadari, Irwan Prayitno bukanlah Gubernur Pauh IX, tetapi dia merupakan milik masyarakat Sumatera Barat. Tak hanya Kuranji atau Pauh IX yang diurusnya, tetapi jauh lebih besar adalah pembangunan Ranah Minang secara menyeluruh. Kekecewaan-kekecewaan yang dialamatkan kepadanya tentu akan menjadi bias, jika dikaitkan dengan kepentingan pribadi atau kelompok. Misalnya, selama Irwan Prayitno menjadi gubernur, tidak ada satupun orang kampungnya yang dia angkat menjadi pejabat eselon II. Tetapi perlu juga diingat, selama menjabat Irwan Prayitno juga tidak pernah memberhentikan orang kampungnya sebagai eselon II yang telah diangkat gubernur sebelumnya.

Apatah lagi, Irwan Prayitno lebih mengutamakan profesionalitas dan kinerja dalam mengangkat pejabat, bukan faktor sekampung. Selama menjabat Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno boleh dikata tidak mengganti pejabat eselon II yang sudah diangkat gubernur sebelumnya. Dia hanya menonjobkan pejabat eselon II sebanyak dua kali. Alasannya murni kesalahan yang bersangkutan.

Irwan Prayitno tidak memiliki kesukaan mengangkat seseorang atau memberhentikan seseorang karena alasan tidak suka kepadanya. Apatah lagi dia memiliki latar belakang keilmuan yang berhubungan dengan human resource. Buktinya, pejabat yang ada di kantor gubernur sekarang adalah orang-orang yang dulu diserahterimakan dari Gubernur Marlis Rahman kepadanya lima tahun silam, dan tidak ada yang dia bawa dari luar. Mencermati rekam jejak Irwan Prayitno selama lima tahun menjadi Gubernur Sumatera Barat, jelas sekali dia melakukan pergantian pejabat karena faktor kinerja, profesionalisme dan pensiun.

Pertanyaanya, jika Gubernur Sumatera Barat berikutnya bukan Irwan Prayitno, apakah akan ada Anak Nagari Pauh IX yang akan diangkat menjadi pejabat eselon II ? "Mancalik contoh ka nan sudah, mancaliak tuah ka nan manang," jangan tuan terayu angin surga yang dihembuskan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Gubernur (Pilkadagub) Sumbar 2015 ini. Menjelang dapat, iya dia merayu dengan jurus maut rayuan pulau kelapa, setelah itu, kenal pun tidak dia dengan tuan. Sedangkan Irwan Prayitno adalah buah dari kebun tuan sendiri, bukan kebun orang lain. Tuan rusuk-rusuk lah kembali, apakah padi di sawah tuan begitu "ampo" sehingga tuan membeli padi dari sawah ladang orang. Dimanakah letak muka tuan nantinya jika ditanya oleh anak kemenakan tuan, apa sebab tuan membeli padi dari luar, sedangkan padi di sawah sendiri lebih boneh.

Pada suatu kesempatan, penulis pernah berdiskusi panjang lebar dengan sesepuh Pauh Basa Si Ampek Baleh (Pauh IX dan Pauh V), H Emzalmi. Panjang lebar kami berdiskusi, mulai dari persoalan pembangunan di nagari sampai merembet kepada persoalan politik Pilkadagub Sumatera Barat 2015. Ketika berbicara Pilkadagub ini, terlihat mimik serius dari wajahnya. Dia berkata, "Kalau di Minangkabau ini ada prinsip, "Sadanciang bak basi, saciok bak ayam." Kemudian ada juga sebagian daerah, "Rasan aia ka aia, rasan minyak ka minyak." Ada juga yang mengatakan, "Kalau sadang parang kampung, tinggaan dulu parang suku, kalau sadang parang nagari, tinggaan dulu parang kampung." Tapi masing-masing daerah berbeda karakter masyarakatnya.

Menurutnya, kalau di Basa Si Ampek Baleh, menurut tambo si Ampek Baleh, maka Pauh (Pauh IX dan Pauh V), Koto Tangah dan Nanggalo tidak bisa dipisahkan. Karena menurut adatnya, "Bapak Pauh, Mande Koto Tangah, Anak Nanggalo." Tapi ada kunci terakhir satu lagi, "Tiang tabuk, gantiang putuih, itu di Pauh." Sebagai contoh pada masa dahulunya, jika ada orang pagang gadai, maka hitungannya kulak Pauh. Demikian juga di bidang beladiri, dinamakan Silek Pauh. Kalau pada kesenian ada pula dendang Pauh, tuturnya.

"Kalau Bapak Pauh, Mande Koto Tangah, dan Anak Nanggalo, apa saja hitungan yang akan dibuat di Nanggalo, begitu juga di Koto Tangah, maka tiang tabuk, gantiang putuihnya di Pauh. Kalau kita kaji lebih dalam, urang Pauh ini ditinggikan seranting, didahulukan selangkah. Artinya, jika kita kaji menurut adat, orang pada tiga nagari ini berdunsanak. Kalau dalam pilgub ini ada orang Koto Tangah, ada orang Pauh, baiyo-iyo selah," terangnya waktu itu.

Tapi, tentu kalau dibawa babilik ketek, tegas Emzalmi lagi, karakter Urang Pauh sejak dulu, iyo memang bagak sakandang. Kalau ada masalah di Pauh atau Kuranji, biasanya sekampung keluar. Walau pun sesama mereka lago pagai pula di dalam. Tapi ketika ada perang, maka sekampung mereka keluar. Apakah karakter bagak sakandang ini berlaku untuk pilgub ? Tapi ketika pilkada walikota, ini terbukti. Kalau bukan karena suara Pauh dan Kuranji dulunya, maka wallahu 'alam nomor urut 10 (Mahyeldi - Emzalmi, red) ini menang. Sebab, 80 persen lebih, masyarakat Pauh - Kuranji itu memilih pasangan nomor 10. Ini indikator atau salah satu bukti, bahwa pada saat pilwako Padang kemaren, urang Pauh ini masih bagak sakandang.

Dia melanjutkan, bahwa proses pilkada tidak bisa dipisahkan dengan berbagai kepentingan. Apakah itu kepentingan pembangunan? Apakah itu kepentingan bersama? Atau kepentingan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Untuk itu, di Minangkabau, seorang pemimpin yang patut didukung itu memiliki kriteria tertentu. Diantaranya adalah ketokohan, ketakihan, dan ketakahan. Ketiaga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Pertama, ketokohan. Apakah ketokohan calon pemimpin tersebut pada tingkat Sumatera Barat sudah diakui oleh masyarakat banyak ? Kemudian, ketokohan pada tingkat Sumatera Barat ini akan lebih sempurna jika juga diakui secara nasional. Atau piling tidak, ditingkat nasional dia sudah pernah berkiprah dan membuktikan prestasinya.

Kedua, takah. Menurut Emzalmi, takah itu peformancenya, intelektualnya, dan pengalamannya. "Baurek ka bawah, bapucuk ka ateh, ditangah indak digirik kumbang." Ukuran intelektual seseorang, bisa juga diukur dari pendidikannya. Kalau seseorang pendidikannya lebih tinggi, pasti kapasitas intelektualnya lebih tinggi.

Pengalaman dalam berbagai hal, apakah di bidang politik, birokrasi, dibidang organisasi-organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, akan semakin banyak pengalaman, maka ketakahannya itu semakin diakui. Kenapa ? Karena dia begitu berbicara, maka orang bisa menilai dia itu takah. Tampak intelektualitasnya, tampak nilai spritualitasnya, akan kelihatan nilai-nilai emosionalnya dan kematangan emosional. Kematangan emosional itu sangat penting, karena seorang pemimpin itu harus bisa menyelesaikan semua persoalan dengan cara-cara yang elegan dan menyelesaikan masalah dengan tidak menimbulkan masalah. 

Tetapi, ketakahan itu tidak peformance saja. Ambil contoh di Amerika Serikat, persyaratan seseorang menjadi presiden, disamping intelektualitasnya, postur tubuhnya menentukan juga. Orang kalau lebih tinggi, maka tingkat kesabarannya juga lebih tinggi. Sebab, kalau orang yang emosional, tentu akan berbahaya terhadap organisasi.

Ketiga, takih, yaitu amanah. Pemilih harus yakin bahwa calon yang akan dipilihnya mampu memegang amanah. Apatah lagi, ke semua pasang calon, pernah menjadi kepala daerah. Ini dapat dilihat dari track record sebelumnya. Ukuran amanah itu, tentu berupa keberhasilan kepemimpinan di bidang-bidang tertentu yang bermanfaat untuk orang banyak dan masyarakat. Lantas tidak ada terkait dengan persoalan-persoalan hukum. Atau pun mungkin tidak banyak mengecewakan masyarakat. Ukuran kecewa itu secara kasat mata dapat dilihat dari komentar-komentar masyarakat, walau pun tidak perlu disurvai.

"Kalau amanah menurut agama adalah orang yang bisa dipercaya. Apakah bisa dia dipercaya menjalankan tanggungjawab sebagai pimpinan ? Apakah dia mendiskriminasi kelompok tertentu ? Atau mungkin saja mengutamakan kelompok-kelompok tertentu ? Atau hanya mengutamakan kelompok-kelompok keluarga ? Atau mungkin juga hanya mengutamakan kolega-kolega dia saja ?" ungkap Emzalmi. 

Pemimpin yang amanah itu adalah pemimpin yang adil. Dalam artian pemimpin yang bisa memperlakukan semua orang sama. Tidak ada diskriminasi. Kemudian tentu harus bisa dilihat buktinya. Kalau sebagai kepala daerah, tentu bisa dilihat dari prestasi-prestasi yang diakui secara nasional. Apakah di bidang pembangunan, dibidang sosial kemasyarakatan, atau mungkin juga dibidang politik dan pemerintahan ? Tentu banyak hal yang bisa dinilai. Artinya prestasi nasional itu yang secara sistimatis telah bisa dijadikan ukuran sebagai kinerja seorang kepala daerah.

Masih menurut Emzalmi, kalau seorang pemimpin yang amanah itu, pasti disukai semua orang. Kalau pemimpin punya bawahan, bawahan pasti menyenanginya. Karena dia pemimpin yang adil. Kalau dia punya hubungan dengan pimpinan yang lebih tinggi, maka pimpinan akan menyeganinya dan menghargai dia. Itu ukurannya sangat relatif, tetapi bisa dilihat secara kasat mata.

Ketiga sayarat ini tidak bisa dipisahkan, sebab merupakan satu kesatuan. Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq, semoga Allah menuntun kita ke jalan yang paling lurus dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Amin.

Ditulis Oleh :
Zamri Yahya, SHI
Wakil Ketua Forum Komunikasi Anak Nagari (FKAN) Pauh IX Kota Padang

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News