 |
| Ramlan Nurmatias, Walikota Bukittinggi. |
BentengSumbar.com --- Diberi kesempatan untuk berdialog dengan Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias dan Wakil Walikota Irwandi di Aula Balaikota Bukittinggi, Senin 14 Maret 2016, para Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam kawasan Terminal Aur Kuning Bukittinggi langsung curhat.
Butet, salah seorang PKL yang berjualan sate di dalam kawasan terminal mengungkapkan, selama ini masing-masing pedagang dipungut biaya parkir dan biaya sampah oleh sekelompok orang, sementara tempat jualannya tetap ditertibkan oleh Satpol PP.
“Setiap hari, kami bayar uang parkir Rp5.000 per-pedagang, serta uang sampah sebesar Rp2 ribu per-pedagang. Kami tidak tahu, apakah uang itu disetor ke pemerintah atau tidak. Yang jelas, ada orang yang bertugas memungut uang itu. Meski kami wajib bayar, tapi kok kami tetap digusur juga,” tanya Butet.
Butet menjelaskan, hingga saat ini sebagian besar PKL di Aur Kuning tidak berjualan semenjak 15 hari lalu, saat ditertibkan oleh Satpol PP. Penertiban itu dilakukan menjelang penilaian Adipura.
“Kalau untuk penilaian Adipura, kami para PKL mendukung. Tapi, setelah itu bagaimana? Apakah kami tetap tidak boleh berjualan? Kami mau ditata, kami mau dibina, asal kami diperbolehkan menjual dalam terminal,” lanjut Butet.
Butet juga mengeluhkan aksi petugas Satpol PP yang sering main sita saat penertiban. Menurutnya, banyak perlengkapan jualannnya yang saat ini masih berstatus kredit atau belum lunas, sehingga bisa berdampak buruk bagi perekonomiannya jika barang jualannya harus disita Satpol PP.
“Kami hanya ingin makan pak. Sekarang hidup sulit, biaya hidup tinggi. Kami juga harus memikirkan biaya sekolah anak, sewa rumah, listrik, dan yang lainnya. Silahkan kami ditata, dan jika nantinya kami melewati garis batas, kami siap dipidana,” jelas Butet.
Meski para Pedagang Kaki Lima (PKL) Aur Kuning Bukittinggi telah mengungkapan seluruh fakta dan harapannya ke Pemko Bukittinggi, namun Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias tetap menyatakan ingin berpegang teguh pada aturan dan undang-undang yang berlaku.
“Terminal itu khusus untuk kendaraan, bukan untuk para pedagang. Jadi, kalau ada juga pedagang kaki lima yang berjualan dalam terminal, saya akan perintahkan Tim SK4 untuk menertibkannya,” tegas Ramlan Nurmatias.
Menurut Ramlan Nurmatias, saat ini Kota Bukittinggi menjadi sorotan orang banyak, yang tidak hanya disorot masyarakat lokal, tapi juga disorot masyarakat luar Sumbar, mulai dari permasalahan terminal, parkir, pasar dan yang lainnya. Bahkan Ramlan mengakui, akibat permasalahan ini, Pemko jadi cercaan banyak orang.
"Sebenarnya, tidak ada niat pemerintah untuk membinasakan PKL. Kami justeru ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Bukittinggi. Hanya saja, semua itu harus sesuai aturan, harus tertib, dan harus ada penataan,” ujarnya.
Ramlan Nurmatias menjelaskan, pengunjung pasar menginginkan mereka belanja dengan aman dan nyaman. Namun jika pedagang tidak mau tertib dan tidak mau diatur, ia meyakini pengunjung akan lari ke tempat lain, karena tidak merasa aman dan nyaman. Alasan inilah yang selama ini membuat pedagang grosir hengkang dari Aur Kuning, karena omset pedagang menurun akibat minimnya pengunjung.
Untuk solusi PKL dalam terminal ini, Ramlan Nurmatias menawarkan kepada PKL untuk menempati lantai dua pasar yang masih banyak kosong. Namun tawaran ini tampaknya kurang menarik bagi PKL. Selain biaya sewa yang dinilai lebih mahal, sunyinya pengunjung di lantai dua menjadi alasan pedagang enggan berjualan di lantai dua. (Pram)
Butet, salah seorang PKL yang berjualan sate di dalam kawasan terminal mengungkapkan, selama ini masing-masing pedagang dipungut biaya parkir dan biaya sampah oleh sekelompok orang, sementara tempat jualannya tetap ditertibkan oleh Satpol PP.
“Setiap hari, kami bayar uang parkir Rp5.000 per-pedagang, serta uang sampah sebesar Rp2 ribu per-pedagang. Kami tidak tahu, apakah uang itu disetor ke pemerintah atau tidak. Yang jelas, ada orang yang bertugas memungut uang itu. Meski kami wajib bayar, tapi kok kami tetap digusur juga,” tanya Butet.
Butet menjelaskan, hingga saat ini sebagian besar PKL di Aur Kuning tidak berjualan semenjak 15 hari lalu, saat ditertibkan oleh Satpol PP. Penertiban itu dilakukan menjelang penilaian Adipura.
“Kalau untuk penilaian Adipura, kami para PKL mendukung. Tapi, setelah itu bagaimana? Apakah kami tetap tidak boleh berjualan? Kami mau ditata, kami mau dibina, asal kami diperbolehkan menjual dalam terminal,” lanjut Butet.
Butet juga mengeluhkan aksi petugas Satpol PP yang sering main sita saat penertiban. Menurutnya, banyak perlengkapan jualannnya yang saat ini masih berstatus kredit atau belum lunas, sehingga bisa berdampak buruk bagi perekonomiannya jika barang jualannya harus disita Satpol PP.
“Kami hanya ingin makan pak. Sekarang hidup sulit, biaya hidup tinggi. Kami juga harus memikirkan biaya sekolah anak, sewa rumah, listrik, dan yang lainnya. Silahkan kami ditata, dan jika nantinya kami melewati garis batas, kami siap dipidana,” jelas Butet.
Meski para Pedagang Kaki Lima (PKL) Aur Kuning Bukittinggi telah mengungkapan seluruh fakta dan harapannya ke Pemko Bukittinggi, namun Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias tetap menyatakan ingin berpegang teguh pada aturan dan undang-undang yang berlaku.
“Terminal itu khusus untuk kendaraan, bukan untuk para pedagang. Jadi, kalau ada juga pedagang kaki lima yang berjualan dalam terminal, saya akan perintahkan Tim SK4 untuk menertibkannya,” tegas Ramlan Nurmatias.
Menurut Ramlan Nurmatias, saat ini Kota Bukittinggi menjadi sorotan orang banyak, yang tidak hanya disorot masyarakat lokal, tapi juga disorot masyarakat luar Sumbar, mulai dari permasalahan terminal, parkir, pasar dan yang lainnya. Bahkan Ramlan mengakui, akibat permasalahan ini, Pemko jadi cercaan banyak orang.
"Sebenarnya, tidak ada niat pemerintah untuk membinasakan PKL. Kami justeru ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Bukittinggi. Hanya saja, semua itu harus sesuai aturan, harus tertib, dan harus ada penataan,” ujarnya.
Ramlan Nurmatias menjelaskan, pengunjung pasar menginginkan mereka belanja dengan aman dan nyaman. Namun jika pedagang tidak mau tertib dan tidak mau diatur, ia meyakini pengunjung akan lari ke tempat lain, karena tidak merasa aman dan nyaman. Alasan inilah yang selama ini membuat pedagang grosir hengkang dari Aur Kuning, karena omset pedagang menurun akibat minimnya pengunjung.
Untuk solusi PKL dalam terminal ini, Ramlan Nurmatias menawarkan kepada PKL untuk menempati lantai dua pasar yang masih banyak kosong. Namun tawaran ini tampaknya kurang menarik bagi PKL. Selain biaya sewa yang dinilai lebih mahal, sunyinya pengunjung di lantai dua menjadi alasan pedagang enggan berjualan di lantai dua. (Pram)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
