Menteri Susi ke Padang, Nelayan Sumatera Barat Bakal Sejahtera

Gubernur IP bersama Menteri Susi dan Petinggi TNI. 

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ikut mendampingi kunjungan Presiden RI H Joko Widodo ke Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa, 12 April 2016. Selain Menteri Susi, presiden juga didampingi oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan pejabat tinggi negera lainnya.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Ranah Minang dalam rangka membuka secara resmi Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2016 dan menandatangani monumen Merpati Perdamaian di Taman Muaro Lasak Pantai Padang. Penandatanganan monumen ini didampingi langsung oleh panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamada TNI Ade Supandi, dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Namun, hal menarik dari kedatangan Presiden Jokowi tersebut adalah harapan nelayan Sumatera Barat. Nelayan di daerah ini sudah lama merindukan kesejahteraan mereka meningkat dengan hasil tangkapan yang memuaskan. Gayung pun bersambut, dalam pertemuan antara Presiden Jokowi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Presiden Jokowi meminta Menteri Susi untuk melakukan evaluasi dan revisi mengenai beberapa Peraturan Menteri yang selama ini meresahkan para nelayan di Sumatera Barat.

"Hasil pertemuan saya dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti membuahkan hasil yang sangat baik bagi nelayan Sumatera Barat. Presiden sudah meminta Menteri Susi untuk melakukan evaluasi dan revisi mengenai beberapa Peraturan Menteri yang selama ini meresahkan para nelayan Sumatera Barat," tulis Irwan Prayitno di laman facebok miliknya, Selasa, 12 April 2016.

Di antara yang akan di evaluasi dan direvisi tersebut, ungkap Gubernur Irwan adalah mengenai kemudahan perizinan kapal-kapal nelayan lokal yang berkapasitas di atas 30 GT agar bisa diurus di provinsi, peraturan tentang batas wilayah tangkapan nelayan, peraturan untuk kemudahan lalu-lintas ekspor hasil tangkapan nelayan, dan beberapa peraturan lainnya.

"Beberapa kebijakan lainnya juga akan kami susun untuk memberi peluang peningkatan kesejahteraan para nelayan seoptimal mungkin. Kita berharap hal ini akan dievaluasi sesegera mungkin, dan peraturan teknis berupa Peraturan Menteri dan turunannya akan segera dikeluarkan. Gubernur dan Dinas KKP Pemprov akan dengan intens menjadi mitra Menteri dalam mengawal prosesnya," terang Irwan. (by)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News