 |
| Ketua Komisi II DPRD Padang Elly Thrisyanti Bersama Aprianto. |
BENTENGSUMBAR.COM - Anggota Komisi II DPRD Kota Padang Aprianto menilai, ada ruang gelap dalam penunjukan pihak ketiga, yakni PT Mas Arya Tungal Abadi (MATA) dalam penerapan parkir meter di Kota Padang. Ruang gelap itu berpotensi memicu kecurigaan yang akhirnya bisa memicu kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.
"Transparansi dalam menetapkan pihak ketiga yang akan mengelola sistem parkir meter di Padang pada awal bulan depan tak ada. Mekanisme penunjukan pihak ketiga itu tak jelas," ungkap Aprianto, Kamis (25/8/2016).
Ia mengatakan, jika pemko berniat untuk meningkatkan potensi PAD di sektor perparkiran, seharusnya pihak ketiga yang dilibatkan, menjalani proses penunjukan yang transparan.
"Masyarakat luas akan jadi objek dalam persoalan penerapan parkir meter ini. Harusnya, pemko ajak DPRD bicara, karena ini berkaitan dengan tarif yang akan ditetapkan pihak ketiga pada masyarakat," tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Selain itu, transparansi dalam penunjukan pihak ketiga ini, juga berarti positif bagi peningkatan potensi PAD.
"Jika mekanismenya terbuka, tentu kita bisa memilih pihak swasta yang bisa memberikan kontribusi lebih besar namun tidak mencekik rakyat dalam pengenaan tarif parkirnya," ungkap anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Padang IV (Padang Selatan dan Padang Timur) ini.
Komisi II DPRD Kota Padang membidangi persoalan ekonomi dan keuangan. Salah satu tugasnya, melakukan pengawasan terhadap penggalian potensi pendapatan asli daerah (PAD). (by/rel)
"Transparansi dalam menetapkan pihak ketiga yang akan mengelola sistem parkir meter di Padang pada awal bulan depan tak ada. Mekanisme penunjukan pihak ketiga itu tak jelas," ungkap Aprianto, Kamis (25/8/2016).
Ia mengatakan, jika pemko berniat untuk meningkatkan potensi PAD di sektor perparkiran, seharusnya pihak ketiga yang dilibatkan, menjalani proses penunjukan yang transparan.
"Masyarakat luas akan jadi objek dalam persoalan penerapan parkir meter ini. Harusnya, pemko ajak DPRD bicara, karena ini berkaitan dengan tarif yang akan ditetapkan pihak ketiga pada masyarakat," tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Selain itu, transparansi dalam penunjukan pihak ketiga ini, juga berarti positif bagi peningkatan potensi PAD.
"Jika mekanismenya terbuka, tentu kita bisa memilih pihak swasta yang bisa memberikan kontribusi lebih besar namun tidak mencekik rakyat dalam pengenaan tarif parkirnya," ungkap anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Padang IV (Padang Selatan dan Padang Timur) ini.
Komisi II DPRD Kota Padang membidangi persoalan ekonomi dan keuangan. Salah satu tugasnya, melakukan pengawasan terhadap penggalian potensi pendapatan asli daerah (PAD). (by/rel)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
