Tangkal Radikalisme, Pemerintah Bentuk Unit Pemantapan Pancasila

BENTENGSUMBAR.COM - Agar penerimaan terhadap Pancasila tidak menjadi slogan semata, tetapi diamalkan, dikonkretkan, diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan di dalam kehidupan sehari-hari, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana membentuk Unit Pemantapan Pancasila.

“Kita ingin membuat sebuah lembaga, sebuah unit pemantapan Pancasila di bawah Presiden langsung. Dan kita harapkan pada sore hari ini, hal itu bisa kita dibicarakan,” kata Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, sebagaimana dilansir situs setkab.go.id, Senin, 19 Desember 2016.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan kembali apa yang  pernah disampaikan di Bandung, pada saat peringatan hari lahirnya Pancasila, beberapa bulan yang lalu, bahwa banyak negara di dunia termasuk negara-negara maju, saat ini sedang gelisah karena toleransi yang mulai terkoyak, solidaritas sosial yang mulai terbelah, ketertiban sosial yang juga terganggu, dan semakin goyahnya mereka dalam mengelola keberagaman dan perbedaan.

“Dunia juga sekarang ini dihantui oleh aksi terorisme, aksi ekstrimisme, dan radikalisme. Dan berbagai negara di dunia sedang mencari referensi nilai-nilai dalam menghadapi tatanan dan tantangan itu. Di tengah kondisi dunia seperti itu, kita bersyukur memiliki Pancasila," tutur Presiden..

Presiden mengingatkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, sebagai falsafah hidup bangsa, tidak cukup hanya dibaca, diketahui, dihafalkan ataupun dijadikan simbol pemersatu bangsa.

“Penerimaan pada Pancasila juga seharusnya tidak berhenti menjadi slogan semata. Pancasila harus diamalkan, harus dikonkretkan, harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan di dalam kehidupan sehari-hari kita,” tutur Presiden.

Menurut Presiden, Pancasila harus betul-betul diwujudkan dalam pola pikir, sikap mental, gaya hidup, dan perilaku nyata di dalam kehidupan sehari-hari.

“Pancasila juga harus menjadi ideologi yang bekerja, yang terlembagakan dalam sistem, dalam kebijakan baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya,” tegas Presiden seraya menambahkan, hanya dengan itu Indonesia akan memiliki pondasi yang kokoh dalam menghadapi setiap permasalahan bangsa yang ada, serta bisa dengan percaya diri menyongsong masa depan. 

Pemerintah memastikan akan membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang berkedudukan langsung di bawah Presiden. Unit Kerja ini diusulkan mempunyai kedudukan setara Menteri Negara.

“Organisasi ini kira-kira hampir sama dengan organisasi Kepala Staf Kepresidenan. Yang memiliki kedudukan, hak keuangan, fasilitas, yang setara dengan Menteri Negara. Itu kira-kira sementara yang kita usulkan,” kata Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kepada wartawan usai Rapat Terbatas Pemantapan Pancasila, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/12) petang.

Tugas UKP PIP, lanjut Luhut, adalah membantu Presiden dalam mengoordinasikan, mensinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, termasuk pembinaan mental yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Sebelumnya selama 3 bulan terakhir, Luhut dan tim telah membahas, merumuskan dan mendetailkan rencana pembentukan Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila ini.

Saat ini, Menko Kemaritiman, Luhur Binsar Pandjaitan sebagai inisiator tengah menyiapkan detail pembentukan unit ini. Sementara Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung tengah menyusun peraturan presiden (Perpres)-nya.

Seskab menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo menekankan agar Unit Kerja ini harus membumi dan tidak boleh top down.

“Presiden memberi arahan untuk ini tidak hanya sekedar slogan ataupun seperti yang lalu, harus membumi, harus menjadi bagian dari masyarakat, dan tidak boleh top down, melibatkan seluruh stakeholder,” tegas Pramono.

Menurut Seskab, Unit Kerja ini nantinya tidak hanya bekerja filosofis tetapi bicara detail bagaimana implementasi di jenjang pendidikan di SD, SMP, SMA, Kementerian/Lembaga, lembaga pemerintahan, organisasi atau lembaga agama.

Anggota Tim Perumus UKP PIP Yudi Latief menambahkan, selain membangun infrastruktur fisik, Indonesia harus menguatkan infrastruktur nilai. Agar Indonesia tidak hanya bangun raganya tetapi juga bangun jiwanya.

“Di dalam proses pengembangan Pancasila dalam gaya baru ini, kita ingin supaya lebih inklusif,” tegas Yudi.

Ditambahkan Yudi, bahwa unit kerja ini akan mengajak keikutsertaan semua elemen bangsa termasuk budayawan, tokoh agama, seniman, wartawan, tokoh adat, dan semua komunitas agar Pancasila bisa menjadi titik temu nilai bersama. (bs)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News