Menag Tegaskan Pilih Cagub Berdasar Agama Tak Langgar Konstitusi, Pengacara Ahok Protes

BENTENGSUMBAR.COM - Dalam suasana Pilkada Serentak 2017 ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berbicara soal pertimbangan dalam menentukan calon gubernur. Agama boleh menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan, dan itu tak melanggar hukum.

"Kita bangsa religius yg menjadikan agama sebagai acuan bersikap. Memilih cagub berdasar keyakinan agama sama sekali tak langgar konstitusi," kata Lukman, mencuit di Twitter lewat akun resminya, @lukmansaifuddin, pada Minggu (12/2/2017) sekitar pukul 17.30 WIB.

Cuitan Lukman sejauh ini disukai 1.300 akun, dicuitkan kembali sebanyak 2.200 kali, dan dibalas 614 kali. Bermacam-macam balasan dilontarkan terhadap cuitan Lukman.

"@lukmansaifuddin mksd pak Ahok adalah bhw konstitusi kt dibangun berdasarkan Pancasila dan bhineka tunggal Ika bukan agama," timpal akun @hanstali menaggapi cuitan Lukman.

"Kenapa pak @lukmansaifuddin merasa perlu ngetwit seperti itu ?," tanya akun @RinjaniJB menanggapi cuitan Lukman.

Memang Lukman tak menjelaskan soal konteks spesifik yang melatarbelakangi cuitannya itu. Namun belakangan ini, muncul pemberitaan soal pernyataan calon Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kini kembali aktif sebagai Gubernur DKI. Pernyataan Ahok itu disampaikan saat serah-terima jabatan dengan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono di Balai Kota, Sabtu (11/2/2017). Dia sempat berbicara soal pencoblosan Pilgub DKI.

"Bapak-Ibu tahu persis kenapa pilih A, kenapa pilih B, kenapa pilih C. Jadi karena kalau berdasarkan agama, itu juga saya nggak melarang, ya nggak apa-apa, saya nggak mau berdebat soal itu. Karena soal itu, saya disidang. Tapi dapat saya katakan, jika begitu, Anda melawan konstitusi di NKRI jika milih orang berdasarkan agama," ucap Ahok.

Protes Kuasa Hukum Ahok

Kuasa hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Humphrey Djemat, menyayangkan cuitan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Twitter. 

Humphrey menganggap cuitan Lukman merupakan tanggapan terhadap pernyataan Basuki alias Ahok yang mengatakan bahwa memilih orang berdasarkan agama melawan konstitusi. “Ahok menyatakan itu dalam posisinya sebagai paslon (pasangan calon) pada pilkada DKI dan berbicara dalam konteks menghindari SARA yang tentu berarti melawan konstitusi,” katanya dalam keterangan tertulis.

Selain itu, kata Humphrey, Ahok mengatakannya di saat-saat terakhir sebelum masuk masa tenang kampanye. Sementara Lukman justru menyampaikannya pada hari tenang. “Yang bisa menimbulkan penafsiran melakukan suatu bentuk kampanye terhadap paslon tertentu,” ucapnya.

Lukman adalah Menteri Agama yang berasal dari PPP kubu Romahurmuziy. PPP kubu ini mendukung pasangan calon nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

Adapun Humphrey merupakan Wakil Ketua Umum PPP kubu Djan Faridz. PPP kubu ini mendukung pasangan Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.

Humphrey meminta Lukman bersikap netral. Pasalnya, saat ini, ia menjabat sebagai Menteri Agama. Ia meminta Presiden Joko Widodo menegur Lukman agar dapat menahan diri. Pernyataan Lukman itu dianggap bisa melanggar undang-undang yang melarang kampanye pada masa tenang. Menurut Humphrey, Lukman selaku menteri seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. (detik/tempo)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News