Dalam isi maklumat yang terdiri dari tiga poin itu dijelaskan larangan adanya sekelompok massa dari luar Jakarta yang masuk ke area TPS pada 19 April.
Maklumat bersama tiga lembaga itu ditandatangani Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan, Ketua KPUD DKI Sumarno, dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti.
Berikut isi lengkap Maklumat bersama tersebut.
Bahwa berdasarkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta dan demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang, saat dan pasca tahap pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, maka disampaikan MAKLUMAT kepada masyarakat sebagai berikut:
1. Setiap orang dilarang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis dalam bentuk kegiatan apapun yaitu yang akan datang ke TPS di Jakarta bukan untuk menggunakan hak pilihnya, karena dapat membuat situasi kamtibmas di Jakarta kurang kondusif dan masyarakat dapat merasa terintimidasi baik secara fisik maupun psikologisnya, sedangkan sudah ada pemyelenggara Pemilukada yaitu KPU Provinsi DKI Jakarta dan Pengawas Pemilukada yang berwenang yaitu Bawaslu DKI Jakarta dan jajarannya.
2. Bila ada sekelompok orang dari luar Jakarta yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, maka Polri, TNI dan instansi terkait akan melaksanakan pencegahan dan pemeriksaan di jalan dan akan diminta untuk kembali, dan bila sudah berada di Jakarta akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing.
3. Bila sekelompok orang tersebut tetap memaksa datang ke Jakarta dan melanggar hukum, maka akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai prosedur hukum.
Maklumat bersama bersama itu beredar di media sosial dan ditanggapi beragam oleh netizen. Ada yang mendukung, ada pula yang tetap menginginkan Tamasya Al Maidah 51 tetap dilaksanakan.
Polri sendiri telah menyiagakan personel gabungan dengan jumlah besar untuk mengamankan jalannya Pilgub DKI putaran kedua pada 19 April 2017 nanti. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, total sebanyak 65 ribu personel Polri, TNI dan Linmas siap dikerahkan amankan jalannya pesta demokrasi itu. Termasuk untuk berjaga di setiap tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh DKI Jakarta.
“Jumlah personel (yang dikerahkan) itu lebih banyak dari (pengamanan) aksi 212,” ujar Tito di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 17 April 2017.
Mantan Kapolda Metro Jaya tersebut juga mengaku pihaknya tidak ingin adanya gerakan-gerakan atau kelompok masyarakat seperti Tamasya Al Maidah yang sengaja datang dari luar daerah ke Jakarta untuk mengamankan jalannya Pilgub di setiap TPS. Sebab menurut Tito, di TPS sudah ada sistem pengawasan yang dijalankan, seperti ada petugas dari Panwaslu, Bawaslu, saksi-saksi dari pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Karena menurut Tito keberadaan massa yang terlalu besar di satu TPS akan memberikan kesan intimidasi dan juga akan mempengaruhi prinsip kebebasan dan kerahasiaan pemilih. “Pemilih harus bebas dari rasa takut dari apapun juga. Inilah esensi dari demokrasi,” katanya.
Untuk itu langkah Polri lakukan salah satunya adalah memperkuat pengamanan di TPS dengan melibatkan satu personel kepolisian, TNI dan Linmas. Kemudian juga memperkuat kekuatan standby di setiap polda, polres dan polsek. Nantinya akan berkoordinasi langsung dengannya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.
Sebelumnya, Ketua Panitia Tamasya Al-Maidah, Ansufri Idrus Sambo, mengatakan jelang putaran kedua Pilgub DKI Jakarta pada 19 April, rangkaian aksi bela Islam bertajuk Tamasya Al-Maidah akan dilaksanakan. Diperkirakan ada 1,3 juta orang yang nantinya akan bergabung dari seluruh penjuru tanah air untuk mendatangi TPS di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Menurutnya di DKI Jakarta setidaknya ada 1.300 TPS dalam Pilgub DKI nanti, dan masing-masing TPS akan dihadiri 100 orang peserta Tamasya Al Maidah. (mln/pojoksatu)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
