"Data kami lengkapi. Kami juga kirim ke daerah untuk mendeteksi setiap kegiatan dengan dalih apapun harus dicek. Karena pernyataannya mereka itu jelas," ujarnya, Rabu, 10 Mei 2017.
"Bolehlah orang punya keyakinan, agama harus diamalkan. Tapi dalam aplikasi masyarakat berbangsa dan bernegara ingin mengubah ideologi negara, mengubah dasar negara, sudah jelas dilarang," kata Tjahjo.
Sementara itu, Pemerintah Kota Padang terus mengawasi gerak-gerik dan aktivitas HTI. Menurut Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang, Mursalim Nafis, pihaknya terus mengawasi kegiatan HTI dengan penuh kehati-hatian.
"Kita awasi terus aktivitas kita. Kita hati-hati dalam hal ini, tidak ingin gegabah," ungkap mantan Kepala Bagian Humas Pemko Padang ini, Rabu, 10 Mei 2017.
Namun ia mengakui, sampai saat ini belum ada aktivitas HTI yang mengundang kecurigaan. Bahkan, hampir tidak terdeteksi kegiatan HTI di Kota Padang.
"Mungkin mereka lebih fokus di Jakarta mencari solusi terhadap pembubaran yang dilakukan pemerintah pusat," ungkapnya, sembari mengatakan, HTI tidak pernah terdaftar di Kesbangpol Kota Padang.
Ketika ditanya, apakah ada pejabat atau Aparatur Sipil Negera (ASN) Pemko Padang yang terlibat kegiatan atau menjadi anggota HTI, Mursalim menjawab dengan diplomatis. Tapi, ia tak menapik kemungkinan adanya ASN pemko yang bersimpati kepada HTI.
"Makanya, saya katakan kami hati-hati dalam mengawasi gerak gerik mereka, karena HTI itu menyasar kaum intelektual yang cerdas, bukan orang bodoh. Bisa saja tetangga Anda, teman Anda, atau atasan Anda yang bersimpati kepada mereka. Tapi yang pasti, kami terus awasi," tegasnya.
(by/kompas)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
