BENTENGSUMBAR.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi upaya keras pemerintah membenahi laporan keuangan. Ini menyusul keputusan lembaga audit negara tersebut, untuk pertama kali dalam 12 tahun terakhir, memberikan penilaian tertinggi, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016.
"LKPP tahun ini jelas lebih baik dari sebelumnya," kata Ketua BPK Moermahadi Soerjad Djanegara, saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin, 22 Mei 2017.
Atas dasar itu, dia meminta pemerintah memertahankan prestasi tersebut. Sebab, pihaknya tak menjamin memberikan penilaian yang sama terhadap LKPP mendatang.
"Penilaian kami bisa naik-turun. Kalau ada sesuatu temuan material yang tak bisa ditoleransi, itu bakal menurunkan penilaian," katanya. "Jadi pesan kami, ya harus dipertahankan."
Moermahadi menyebut sejumlah faktor yang membuat BPK memberikan opini terhadap LKPP 2016. Yaitu, sebanyak 74 dari 87 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) mendapat opini WTP. Itu termasuk Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN).
Kemudian, temuan BPK dalam LKPP sudah ditindaklanjuti pemerintah. Lalu, tak ada selisih total anggaran belanja antara Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara dan kementerian atau lembaga pemerintah lainnya.
"Dalam LKPP sebelumnya selalu ada selisih," katanya. "Sekarang pemerintah sudah punya single database dan sistem rekonsiliasi elektronik."
Sekedar mengingatkan, pemerintah sudah diwajibkan menyusun laporan keuangan sejak 2004. Ini sesuai perintah UU No.17/2013 tentang Keuangan Negara.
Dan, BPK selalu memberikan disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) terhadap LKPP 2004 hingga 2009. Sebab, lembaga audit itu tak yakin dengan kewajaran laporan keuangan yang disajikan pemerintah pada periode itu.
Namun, pemerintah terus membenahi laporam keuangannya. Terbukti, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap LKPP 2010-2015.
(by/ma)
"LKPP tahun ini jelas lebih baik dari sebelumnya," kata Ketua BPK Moermahadi Soerjad Djanegara, saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin, 22 Mei 2017.
Atas dasar itu, dia meminta pemerintah memertahankan prestasi tersebut. Sebab, pihaknya tak menjamin memberikan penilaian yang sama terhadap LKPP mendatang.
"Penilaian kami bisa naik-turun. Kalau ada sesuatu temuan material yang tak bisa ditoleransi, itu bakal menurunkan penilaian," katanya. "Jadi pesan kami, ya harus dipertahankan."
Moermahadi menyebut sejumlah faktor yang membuat BPK memberikan opini terhadap LKPP 2016. Yaitu, sebanyak 74 dari 87 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) mendapat opini WTP. Itu termasuk Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN).
Kemudian, temuan BPK dalam LKPP sudah ditindaklanjuti pemerintah. Lalu, tak ada selisih total anggaran belanja antara Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara dan kementerian atau lembaga pemerintah lainnya.
"Dalam LKPP sebelumnya selalu ada selisih," katanya. "Sekarang pemerintah sudah punya single database dan sistem rekonsiliasi elektronik."
Sekedar mengingatkan, pemerintah sudah diwajibkan menyusun laporan keuangan sejak 2004. Ini sesuai perintah UU No.17/2013 tentang Keuangan Negara.
Dan, BPK selalu memberikan disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) terhadap LKPP 2004 hingga 2009. Sebab, lembaga audit itu tak yakin dengan kewajaran laporan keuangan yang disajikan pemerintah pada periode itu.
Namun, pemerintah terus membenahi laporam keuangannya. Terbukti, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap LKPP 2010-2015.
(by/ma)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »