Warga Minahasa Gaungkan Referendum Minahasa Merdeka, DPR: Itu Persoalan Serius

BENTENGSUMBAR.COM - Sejumlah warga Minahasa, Sulawesi Utara, menggaungkan kembali referendum (jajak pendapat) Minahasa menuju Minahasa Merdeka. Sikap itu setidaknya mereka tunjukkan menyikapi kondisi nasional yang cukup memprihatinkan akhir-akhir ini terkait isu intoleransi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keinginan itu bukan isapan jempol belaka. Ratusan warga yang menggaungkan referendum Minahasa melakukan demo di Kantor Gubernur Sulut, Senin, 15 Mei 2017.

"Referendum Minahasa intinya menunjukkan sikap tou (orang) warga Minahasa terhadap kondisi nasional yang cukup memprihatinkan. Referendum ataupun Permesta Jilid II pasti akan jadi jika negara lemah untuk menumpas biang-biang dari perpecahan NKRI, pelaku intoleran, dan pelaku-pelaku yang berupaya mengubah haluan negara," ujar Rocky Oroh, aktivis Referendum Minahasa, Selasa, 16 Mei 2017.

Bagi Rocky, Pancasila harga mati bagi Minahasa. "Jangan coba-coba mengubah ideologi negara. Negara harus tegas. Jika tidak, Referendum Minahasa merdeka siap kami kobarkan. Jika pun harus membangkitkan Permesta jilid II, kami sudah siap," tegasnya.

"Referendum (jejak pendapat) targetnya merdeka. Bentuk negara masih terlalu dini untuk dibahas. Yang pasti kami tidak main-main," pungkasnya.

DPR Minta Pemerintah Tak Anggap Sepele

DPR meminta pemerintah tidak menganggap enteng seruan referendum (jajak pendapat, red) Minahasa menuju Minahasa Merdeka.‎ Pasalnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais‎ menilai seruan Minahasa Merdeka itu sebagai pernyataan serius.

‎"Apalagi ini dikaitkan dengan peristiwa politik yang ada di Jakarta maupun kunjungan Pak Fahri Hamzah (ke Manado)," ujar Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Mei 2017.‎

Menurut dia, aparat penegak hukum maupun intelijen harus menelusuri siapa aktor intelektual di balik seruan sejumlah warga Minahasa, Sulawesi Utara itu. "Itu persoalan serius," papar Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Lebih lanjut, kata dia, seruan Minahasa Merdeka itu tak berbeda dengan ancaman Yogyakarta Merdeka ketika Rancangan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta belum disahkan.

"Jadi jangan dianggap sekadar luapan anekdot, luapan sementara, tapi itu harus diseriusi, siapa orangnya, apa lembaganya, siapa yang mendanai," kata putra mantan Ketua MPR Amien Rais ini.

Sebab, dia berpendapat, gerakan separatis berpotensi muncul dari seruan Minahasa Merdeka itu. Apabila, persoalan itu tidak diseriusi akan berdampak pada citra Indonesia di mata negara lain.

"Kalau ada anasir-anasir yang mengatakan mau merdeka, itu harus ditelisik secara serius, jangan dianggap angin lalu," tegasnya.

Wacana Minahasa Merdeka Perlu Diakhiri

Wacana Minahasa merdeka yang dikumandangkan beberapa pimpinan organisasi di Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut) sebaiknya diakhiri. Sebab, wacana tersebut seolah mengingkari perjuangan tokoh bangsa asal Minahasa. Demikian disampaikan Ketua Dewan Pembina Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) Theo L Sambuaga, Selasa, 16 Mei 2017.

“Wacana Minahasa merdeka jelas-jelas emosional sesaat, menyesatkan dan ahistoris. Sejak masa perjuangan dan penegakan kemerdekaan, anak bangsa Indonesia yang berasal dari Minahasa telah berjuang bersama seluruh patriot bangsa dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila serta UUD 1945,” kata Theo

Beberapa pejuang dan pahlawan yang dimaksud di antaranya GSSJ Sam Ratulangi, AA Maramis, LN Palar, Arnold Monunutu, Jo Tumbuan, Wolter Mongisidi, Daan Mogot, BW Lapian, HN Sumual dan Alex Kawilarang.

Theo menegaskan, tuntutan Minahasa merdeka sangat bertentangan dengan peristiwa perjuangan Merah Putih 14 Februari 1946. Ia mengajak para tokoh dan masyarakat Minahasa untuk mengedepankan dialog dengan sebagian pihak yang belum memahami wacana tersebut. “Mari akhiri wacana Minahasa merdeka. Jangan sampai turun ke jalan dengan cara-cara destruktif, anarkistis,” tegas Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar ini.

Menurutnya, masyarakat jangan sampai mudah terprovokasi oleh pemberitaan yang menghasut. “Mari kita membangun NKRI dan menyejahterakan rakyat Sulut dan Minahasa yang merupakan bagian integral. Memang masih banyak kekurangan-kekurangan dalam proses bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tapi sampaikan kritik dan pemikiran untuk memperbaikinya,” tandasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pihaknya bakal mencegah pendeklarasian Minahasa merdeka. Tito menjelaskan, pihaknya mengedepankan upaya persuasif.

“Deklarasi enggak boleh. Kita akan lakukan tindakan persuasif dulu kepada saudara-saudara di sana bahwa kita sudah NKRI,” kata Tito di aula Asrama Haji, Palu, Sulawesi Tengah, Senin, 15 Mei 2017.

Ia menegaskan bahwa NKRI harus dipertahankan. “Kita lakukan langkah-langkah persuasif kepada saudara-saudara kita untuk mengimbau. Mungkin mereka hanya reaksi spontan saja, emosional, makanya kita harus sama-sama jaga keutuhan negara kita, konflik tidak boleh terjadi,” tegasnya.

(ogah/viva/sindonews/beritasatu)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News