Cari Solusi Atasi Banjir, DPRD Kota Padang Hearing dengan Dinas PUPR

BENTENGSUMBAR.COM - Pasca banjir melanda Kota Padang, Rabu, 31 Mei 2017, DPRD Kota Padang melaksanakan hearing dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Padang, Jumat, 2 Juni 2017. Hearing itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Zulhardi Zakaria Latif dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra selaku Koordinator Komisi III.

Pada kesempatan itu, Wahyu Iramana Putra mempertanyakan kinerja Dinas PUPR Kota Padang yang dinilainya masih lamban dalam penanganan drainase di Kota Padang. Parahnya, ungkap Wahyu, perbaikan drainase sudah dianggarkan dan dilaksanakan, namun tetap saja banjir melanda beberapa titik di Kota Padang.

"Di tempat tinggal saya di Gunung Pangilun, digelontorkan dana Rp500 juta untuk perbaikan drainase. Namun kenyataannya, sejak drainase itu diperbaiki, malah banjir kian menjadi di sana. Ini menandakan, perbaikan drainase itu tak sesuai dengan kondisi yang diinginkan warga," ungkapnya.

Ia mengatakan, Dinas PUPR boleh saja menunjuk rekanan dalam pelaksanaan rehabilitasi drainase itu. Tetapi, tentu masukan dari warga yang lebih tahu kondisi daerah yang mereka tinggali harus diperhatikan dan dijadikan bahan untuk pelaksanaan kegiatan.

Cari Solusi Atasi Banjir, DPRD Kota Padang Hearing dengan Dinas PUPR. Fotdok: Humas DPRD Kota Padang.

"Saya juga mengkritik penunjukan rekanan. Bahkan saya melihat disini, seakan sudah dikondisikan. Saya berharap, kedepan ini diperbaiki," cakapnya.

Menjawab pertanyaan Wahyu Iramana Putra tersebut, Kepala Dinas PUPR Kota Padang,  Fatriarman Noer menjelaskan, walau sudah dilakukan perbaikan drainase, namun banjir tetap terjadi. Hal ini disebabkan perbaikannya dilakukan secara parsial.

"Kita membangun, tapi tidak tuntas. Saya contohkan pada perbaikan drainase Khatib Sulaiman. Kita membutuhkan perbaikan sepanjang 3 KM, namun karena anggaran terbatas, hanya mampu diperbaiki 1 KM. Akibatnya, walau sudah diperbaiki, ketika hujan melebihi kapasitas terjadi, maka tetap saja banjir, kelimpahan 2 KM tadi," jelasnya.

Perjuangkan Dana untuk Perbaikan Drainase

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Padang membutuhkan dana sekira Rp40 miliar untuk perbaikan drainase di kota tersebut. Hal itu mengemuka pada hearing Komisi III DPRD Kota Padang dengan dinas yang dipimpin oleh Fatriarman Noer tersebut, Jumat, 2 Juni 2017.

"Kami membutuhkan anggaran Rp40 miliar untuk perbaikan drainase Kota Padang," ujar Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Fatriarman Noer.

Cari Solusi Atasi Banjir, DPRD Kota Padang Hearing dengan Dinas PUPR. Fotdok: Humas DPRD Kota Padang.

Menanggapi permintaan Dinas PUPR tersebut, Ketua Komisi III Zulhardi Zakaria Latif menegaskan, pihaknya siap pasang badan untuk memperjuangkan anggaran tersebut. Apatah lagi, sebagian besar anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang duduk di Komisi III.

"Pada prinsipnya, kami siap pasang badan memperjuangkan anggaran itu. Cuma selama ini, Dinas PUPR kan tidak pernah membicarakannya dengan kami. Lagian, untuk menganggarkan dana sebesar itu, kami butuh rencana detail penggunaannya untuk perbaikan drainase kota ini," cakap Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Padang ini.

Apatah lagi, kata Zulhardi, dana sebesar Rp40 miliar itu tidak terlalu besar. Tapi tentu, Komisi III butuh kajian dari Dinas PUPR Kota Padang.

"Tapi apakah sudah melalui kajian? Nanti kita anggarkan, dilakukan pekerjaan, namun Kota Padang masih tetap saja banjir. Itu kan aneh," cakapnya.

Cari Solusi Atasi Banjir, DPRD Kota Padang Hearing dengan Dinas PUPR. Fotdok: Humas DPRD Kota Padang.

Jondul Rawang Harus Segera Diperbaiki

Anggota Komisi III DPRD Kota Padang, Amril Amin meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang segera menganggarkan perbaikan drainase di kawasan Jondul Rawang, Kecamatan Padang Selatan.

Pasalnya, setiap kali turun hujan, tak lama bersalang, kawasan tersebut banjir. Akibat banjir tersebut, kehidupan warga di kawasan Jondul Rawang kian terpuruk.

"Saya minta, pemko melalui Dinas PUPR segera melakukan perbaikan drainase di kawasan Jondul Rawang. Kasihan saya melihat warga di sana, apalagi mereka hidup dalam kesusahan. Ditambah banjir, hidup mereka makin susah," cakap Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Padang ini pada saat hearing Komisi III DPRD Kota Padang dengan Dinas PUPR, Jumat, 2 Juni 2017.

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas PUPR Kota Padang, Fadel mengakui, kawasan Jondul Rawang memang kerap menjadi langganan banjir jika hujan datang. Menurutnya, itu disebabkan curah hujan dengan kapasitas drainase tidak sebanding

Cari Solusi Atasi Banjir, DPRD Kota Padang Hearing dengan Dinas PUPR. Fotdok: Humas DPRD Kota Padang.

"Kapasitas drainasenya tidak sanggup lagi menampung curah hujan. Butuh perbaikan drainase. Kita akan hidupkan lagi saluran drainase yang dibuat zaman Belanda dulu, saluran pembuangan dari Jondul ke Teluk Bayur. Saat ini, walau salurannya masih ada, tapi tidak berfungsi lagi. Ini salah satu penyebab banjir di sana," jelasnya.

Fadel menjelaskan, penyebab banjir di Kota Padang setidaknya ada enam. Pertama, curah hujan yang tinggi. Kedua, kontur wilayah Kota Padang yang relatif datar. Ketiga, kapasitas drainase yang masih kurang. Keempat, penyumbatan saluran oleh utilitas kota. Kelima, banyaknya pelanggaran yang dilakukan masyarakat, yaitu dengan menutup permukaan saluran drainase.

"Untuk itu, kita butuh anggaran sekira Rp40 miliar. Kami berharap, anggaran itu dianggarkan, sehingga tahun 2018 dapat kita kerjakan," terangnya.

(by)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News