Tak Mau Kalah dari DPR, DPD Minta Gedung Baru Senilai Hampir Rp1 Triliun

BENTENGSUMBAR.COM - Sekretaris Jenderal DPR RI, Achmad Djuned mengatakan, wacana pembangunan gedung dan apartemen DPR sebenarnya akan diprioritaskan untuk penataan kawasan DPR. Adapun anggarannya sudah diajukan dan akan masuk ke dalam anggaran 2018.

"Jadi proses anggaran dewan itu memang diusulkan oleh alat kelengkapan dewan, fraksi, oleh sekjen, dibahas bersama Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Setelah itu disampaikan ke paripurna," kata Djuned di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2017.

Djuned menuturkan, usulan ini nantinya akan masuk ke dalam anggaran 2018. Adapun soal penataan kawasan yang ia maksud terdiri dari kompilasi keperluan-keperluan alat kelengkapan dewan.

"Dikompilasi lalu dibahas bersama-sama BURT. Setelah itu baru disampaikan pada rapat paripurna untuk menjadi usulan," kata Djuned.

Ia mengatakan, untuk penataan kawasan sudah bisa dimulai sejak 2018. Sebab kondisi gedung DPR, seperti, Gedung Nusantara I, dinilai sudah tak layak. Karena sudah tak mampu menampung anggota DPR yang jumlahnya bertambah. 
Dahulu, kata Djuned, hanya untuk 800 orang ketika DPR memiliki 360 anggota. Tapi kini anggota DPR sudah berjumlah 560 orang.

Ia mencontohkan lagi, ruangan anggota DPR sekarang hanya sekitar 38 meter. Padahal pejabat negara kalau sama dengan eselon I biasanya memiliki ruangan 117 meter. Sehingga dianggap tak memenuhi persyaratan dan juga peraturan perundang-undangan, karena hanya 30 persen dari yang seharusnya.

"Kami sudah dengan PU, PU sudah memberikan kajian. Tidak hanya dengan PU, tapi juga dengan BPKP dan Menseskab, pemerintah sudah melakukan itu," kata Djuned.

Adapun soal apartemen, ia menyebutkan hal itu masuk dalam rencana jangka panjang. Adapun dananya akan berasal dari penataan kawasan tadi.

Tak mau kalah, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Oesman Sapta Odang, mengatakan sudah mengajukan usulan pembangunan gedung baru untuk lembaganya setinggi 20 lantai. Sehingga dia menolak tawaran untuk menempati Gedung Nusantara I, bekas ruangan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat.

"Masa (gedung) miring dikasih ke DPD. Enak saja dia. DPD mau bangun gedung baru. Kami sudah usulkan. Kenapa pakai bekas-bekas, kasih DPD yang barulah," kata OSO, begitu dia biasa disapa, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2017.

Dia menjelaskan, telah meminta pembangunan gedung DPD kepada Presiden Joko Widodo, Kementerian Keuangan, dan DPR. Sehingga diharapkan DPD memiliki marwahnya. Apalagi dia menilai, tidak pantas lembaga tinggi negara tak memiliki gedung sendiri.

"Numpang juga tak bagus. Kinerja juga pengaruhi sekali. Ruangan-ruangan pengaruhi sekali, bukan karena ruangan orang baru bekerja tapi alangkah indahnya kalau ada ruangan yang memadai. DPD dapat kerjakan secara maksimal keinginan, tuntutan, aspirasi daerah," tutur OSO.

Dia mengajukan pembangunan gedung DPD masih dalam kawasan kompleks parlemen. Tapi dia menyerahkan kepada sekretaris negara soal lokasinya. Adapun usul ini sudah diajukan hampir dua bulan lalu.

"Responsnya (Presiden), Insya Allah. Karena kita tak tahu apa yang ada di pikiran Presiden. Kalau kelihatan jawaban senyum, tanda-tandanya mau. Tak sampai Rp1 triliun. Itu sudah memenuhi semua kepentingan yang dibutuhkan DPD, (tinggi gedung) 20 lantai," kata OSO.

Adapun usulan yang sudah diajukan ini, menurutnya, sudah lama dikaji. Sehingga dia sebagai ketua baru hanya meneruskan saja. OSO berharap, usulan itu dapat terealisasi. Adapun anggarannnya, diperkirakan akan masuk tahun anggaran 2018.

"Kalau bisa 2017. Tapi kan sudah tinggal berapa bulan untuk 2017," kata OSO.

(by/viva)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News