PADANG

SUMBAR

Nasional

Parlementaria

Terkait Perizinan, ASN Pessel Diberi Pemahaman tentang Pelayanan Publik

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada acara Tata Kelola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Terkait Perizinan, ASN Pessel Diberi Pemahaman tentang Pelayanan Publik
BENTENGSUMBAR. COM - Guna meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh pemerintah, dilaksanakannya sosialisasi Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Selain bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik juga sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada acara Tata Kelola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, bagi Perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dihadiri 180 peserta dari DPM, Camat, Wali Nagari, KAN, dan tokoh masyarakat lainya, kemaren.

Dikatakan Nasrul Abit, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyingkapi peningkatan pelayanan publik, terus melakukan perbaikan-perbaikan. Dalam hal ini demi meningkatkan kepuasan masyarakat menikmati pelayanan pemerintahnya, maka perlu adanya Sosialisasi tentang tata cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

"Hal ini merupakan upaya menyatukan persepsi seluruh stakeholders yang terkait tentang pelayanan perizinan dan non perizinan menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah maka terdapat perubahan kewenangan pemerintah Kabupaten atau Kota, Provinsi, dan Pemerintah Pusat," ujarnya.

Ia mengatakan, dalam melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan maka perlu percepatan pelayanan untuk kesejateraan rakyat dan menghilangkan kepentingan pribadi. Perlu keterbukaan informasi. Sebab, pelayanan publik sangat penting untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan dan komunikasi pemerintah kepada rakyat. 

"Fungsi dan produktifitas kelembagaan pemerintah daerah perlu kita optimalkan, salah satu diantaranya melalui pemanfaatan teknologi informasi," ungkapnya. 

Wagub Nasrul Abit mengatakan, pemerintah saat ini telah melaksanakan program reformasi birokrasi dalam upaya mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk mengembang tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah Sumatera Barat melayani 247 jenis perizinan dan non perizinan dari 18 sektor, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, energi dan sumberdaya mineral, kehutanan, kelautan, tenaga kerja, perhubungan dan lingkungan hidup. Berbagai perizinan tersebut telah menggunakan internet, maka telah dapat diproses secara online dengan menggunakan aplikasi pelayanan perizinan secara elektronik yang diberi nama Sistem Informasi Perizinan Sakato yang disingkat SIP SAKATO.

"Kami harapkan, seluruh anggota pemerintahan dari nagari, camat, KAN, dan tokoh masyarakat lainnya untuk selalu memegang teguh komitmen dalam pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dunia usaha, memberikan kepastian waktu, kecepatan pelayanan, fasilitas yang memadai biaya dan prosedur memberikan salam senyum dan sapa serta melayani secara professional, saling mengingatkan agar tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan melakukan pelayanan yang seimbang," ungkapnya.

(zardi)

Previous
« Prev Post

Komentar Anda:

Loading...

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *