PADANG

SUMBAR

Nasional

Parlementaria

Sumbar Raih Penghargaan Penyelesaian Laporan TLHP 2017

Wagub Nasrul Abit menerima penghargaan Penyelesaian Laporan TLHP Tahun 2017.

Sumbar Raih Penghargaan Penyelesaian Laporan TLHP 2017
BENTENGSUMBAR. COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno Datuk Rajo Bandaro Basa dan Wakil Gubernur Nasrul Abit Datuk Malintang Panai tak henti-hentinya menorehkan prestasi berbuah penghargaan dari pemerintah pusat. 

Kali ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meraih Penghargaan Penyelesaian Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (TLHP)  Tahun 2017. 

Penghargaan itu berhasil diraih karena Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dinilai sebagai pemerintah daerah yang telah bersungguh-sungguh dalam menindaklanjuti hasil pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penghargaan itu diserahkan oleh Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri kepada Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit Datuk Malintang Panai, bertempat di The Trans Luxury Hotel Bandung, Senin, 11 Desember 2017. 

"Alhamdulillah, kita kembali meraih penghargaan bergengsi ini. Ini membuktikan telah bersungguh-sungguh dalam menindaklanjuti hasil pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah," ujar Wagub Nasrul Abit. 

Ia mengatakan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) tersebut merupakan rangkaian kegiatan pemantauan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan. 

"Dari proses penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tersebut, maka dapat diketahui komitmen pimpinan OPD terhadap hasil pemeriksaan dan arti pentingnya kegiatan pemeriksaan bagi peningkatan kinerja OPD," ungkapnya.

Dikatakannya, penghargaan ini suatu apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagai tindak lanjut dari temuan-temuan pada tahun lalu, untuk di tindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui inspektoratnya. Dari hasil tindak lanjut itu, Pemprov Sumatera Barat telah melakukan upaya yang baik sehingga mendapat apresiasi hari ini. 

"Artinya tindak lanjut atas temuan-temuan telah kita tindak lanjuti dengan sungguh-sungguh. Baik administrasi maupun fisik sehingga mampu memberikan suatu pertanggungjawaban kepada publik," urainya.

Menurutnya, dengan tindak lanjut yang sungguh-sungguh dilakukan oleh Pemprov Sumbar atas temuan-temuan tersebut, akhirnya diberikan reward atau apresiasi oleh Kemendagi melalui Inspektorat Jenderal kementerian Dalam Negeri. Penilaian tersebut didasari atas pengelolaan keuangan, program maupun administrasi pemerintahan.

"Penghargaan ini bisa menjadi motifasi kita untuk menjadi lebih baik kedepan. Saya berharap kinerja kita bisa terus meningkat agar nantinya dapat meminimalisir temuan-temuan," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Hadi Prabowo memberikan apresiasi kepada 12 provinsi yang telah sungguh-sungguh berkomitmen menindaklanjuti hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. 

12 Pemerintah Provinsi yang memperoleh penghargaan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Terbaik Tingkat Provinsi se-Indonesia diantaranya Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Sumatera Barat, Pemprov Lampung, Pemprov Maluku, Pemprov Bali, Pemprov Gorontalo, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Selatan, Pemprov Banten serta Pemprov Kalimantan Barat.

"Saya juga mendukung pemerintah daerah lainnya untuk segera menindaklanjuti hasil pengawasan Kemendagri," ucap Hadi Prabowo.

Menurutnya, sepanjang Tahun 2017, terdapat 3 (Tiga) permasalahan paling krusial pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memerlukan tindak lanjut secara sungguh-sungguh, diantaranya yang Pertama masih rendahnya integritas penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Kedua kualitas pengelolaan dan perencanaan keuangan daerah yang masih belum memadai. Serta yang Ketiga proses perijinan yang lama dan mahal. Sehingga diharapkan kedepannya semua itu bisa teratasi dengan baik.

Usai penyerahan penghargaan, dilakukan Pengukuhan Forum Inspektur Provinsi se Indonesia agar bisa bersama sejalan dalam melaksanakan Koordinasi Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Editor: Zamri Yahya
Pewarta: J. Rizal

Previous
« Prev Post

Komentar Anda:

Loading...

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *