BENTENGSUMBAR. COM - Menurut Wakil Gubernur Nasul Abit, kunjungan kelapangan kali ini untuk melihat kesiapan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, baik dalam konsep, masterplan pembangunan dan status lahan, serta apakah sudah ada investor yang berminat atau nantinya di bantu APBN.
"Kawasan Mandeh bagi Sumatera Barat merupakan salah satu potensi pengembangan wisata bahari yang terbaik nasional, seperti Raja Empat di Papua," ungkapnya.
Wagub Nasrul Abit juga menjelaskan, dari data yang ada, Kawasan Mandeh sudah mendapat dukungan masyarakat dan masterpan kawasan pun sudah ada.
Kawasan Mandeh juga sudah diakomudir Rencana Induk Pembangunan Daerah (Ripda) Sunbar dan Ripda Pesisir Selatan. Dengan luas Kawasan Mandeh 50.000 ha, meliputi 34.270 ha di) Pesisir Selatan dan 15.730 ha di Kota Padang.
"Study kelayakan sudah ada (khusus Bukit Ameh 400 ha), AMDAL proses penyelesaian, target bulan Maret 2018 ini selesai. Peraturan zonasi sedang dalam proses penyelesaian," ungkapya.
Ia menegaskan, Kawasan Mandeh belum termasuk Rencana Induk Pembanguan Nasional dari 10 Destinasi Wisata Prioritas Nasional. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencoba mensingkronkannya dengan program pemerintah pusat dalam hal ini Menko Maritim untuk dapat menjadi perhatian pembangunan nasional.
"Karena kita berkeyakinan pengembangan kawasan Mandeh, dalam bentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sesuai hasil rapat bersama Menko Maritim di Jakarta," terang Nasrul Abit
Untuk kebutuhan percepatan KEK Mandeh, jelasnya lagi, dalam waktu cepat akan dilakukan fasilitasi investor, baik swasta, BUMN, dan lainnya untuk mengelola KEK Mandeh.
Selain itu, penataan kawasan Mandeh, perlindungan dan pelestarian terumbu karang, percepatan infrastruktur jalan ke kawasan Mandeh lebih kurang 41,18 km, dan fasilitasi Kawasan Mandeh masuk pada Ripnas Kepariwisataan Nasional (destinasi nasional serta penyediaan infrastruktur kelestarian, air besih dan jalan).
"Hari ini kita juga senang Dirjen Menko Maritim dan Dirjen Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta semangat Bupati Pessel memberikan gambaran percepatan pembangunan kawasan Mandeh dapat menjadi salah satu yang direkomendasikan Pemprov Sumbar saat ini," cakapnya.
Namun ini masih akan dibahas lebih lanjut lagi dengan pemerintah daerah bersama OPD dilingkungan Pemprov Sumbar dan akan disampaikan kepada gubernur untuk merekomendasikan masuk program percepatan pembangunan nasional ke pemerintah pusat (Menko Maritim), jelas Wagub Nasrul Abit.
Hadir dalam kunjungan ke kawasan mandeh ini, Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur, Dirjen Pertanahan BPN Arie Yuriwin, SH, MSi, Kakanwil BPN Sumbar, Ka Bappeda, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis PSDA, Ka Balitbang, Kadis PUPR, Kadis PU Prasjal, dan Kadis Kelautan Sumbar.
Editor: Zamri Yahya
Laporan: Zardi Syahrir
"Kawasan Mandeh bagi Sumatera Barat merupakan salah satu potensi pengembangan wisata bahari yang terbaik nasional, seperti Raja Empat di Papua," ungkapnya.
Wagub Nasrul Abit juga menjelaskan, dari data yang ada, Kawasan Mandeh sudah mendapat dukungan masyarakat dan masterpan kawasan pun sudah ada.
Kawasan Mandeh juga sudah diakomudir Rencana Induk Pembangunan Daerah (Ripda) Sunbar dan Ripda Pesisir Selatan. Dengan luas Kawasan Mandeh 50.000 ha, meliputi 34.270 ha di) Pesisir Selatan dan 15.730 ha di Kota Padang.
"Study kelayakan sudah ada (khusus Bukit Ameh 400 ha), AMDAL proses penyelesaian, target bulan Maret 2018 ini selesai. Peraturan zonasi sedang dalam proses penyelesaian," ungkapya.
Ia menegaskan, Kawasan Mandeh belum termasuk Rencana Induk Pembanguan Nasional dari 10 Destinasi Wisata Prioritas Nasional. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencoba mensingkronkannya dengan program pemerintah pusat dalam hal ini Menko Maritim untuk dapat menjadi perhatian pembangunan nasional.
"Karena kita berkeyakinan pengembangan kawasan Mandeh, dalam bentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sesuai hasil rapat bersama Menko Maritim di Jakarta," terang Nasrul Abit
Untuk kebutuhan percepatan KEK Mandeh, jelasnya lagi, dalam waktu cepat akan dilakukan fasilitasi investor, baik swasta, BUMN, dan lainnya untuk mengelola KEK Mandeh.
Selain itu, penataan kawasan Mandeh, perlindungan dan pelestarian terumbu karang, percepatan infrastruktur jalan ke kawasan Mandeh lebih kurang 41,18 km, dan fasilitasi Kawasan Mandeh masuk pada Ripnas Kepariwisataan Nasional (destinasi nasional serta penyediaan infrastruktur kelestarian, air besih dan jalan).
"Hari ini kita juga senang Dirjen Menko Maritim dan Dirjen Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta semangat Bupati Pessel memberikan gambaran percepatan pembangunan kawasan Mandeh dapat menjadi salah satu yang direkomendasikan Pemprov Sumbar saat ini," cakapnya.
Namun ini masih akan dibahas lebih lanjut lagi dengan pemerintah daerah bersama OPD dilingkungan Pemprov Sumbar dan akan disampaikan kepada gubernur untuk merekomendasikan masuk program percepatan pembangunan nasional ke pemerintah pusat (Menko Maritim), jelas Wagub Nasrul Abit.
Hadir dalam kunjungan ke kawasan mandeh ini, Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur, Dirjen Pertanahan BPN Arie Yuriwin, SH, MSi, Kakanwil BPN Sumbar, Ka Bappeda, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis PSDA, Ka Balitbang, Kadis PUPR, Kadis PU Prasjal, dan Kadis Kelautan Sumbar.
Editor: Zamri Yahya
Laporan: Zardi Syahrir
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »