"Data potensi daerah dan perencaraan itu mesti ada secepatnya, agar ini dapat menjadi kajian prioritas dari Kemenko Maritim untuk bisa masuk program percepatan pembanguan nasional," ujar dalam Rapat Teknis Tim Percepatan Pembangunan Sumatera Barat tindaklanjut dari rapat dengan Menko Maritim di BIM dan Kantor Kemenko Maritim di Jakarta beberapa hari lalu, Sabtu, 17 Februari 2018 malam.
Hadir dalam kesempatan itu, Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc., Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur, Dirjen Pertanahan BPN Arie Yuriwin, SH, MSi., Kakanwil BPN Sumbar, Ka Bappeda, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis PSDA, Ka Balitbang, Kadis PUPR, Kadis PU Prasjal, Ka DPM-PTSP, Kadis Kelautan dan perikanan dilingkungan Pemprov Sumbar, Bupati Pasaman Barat, Bupati Pessel, Wakil Bupati Tanah Datar, Sekdakab Dhamasraya, dan Sekdakab Solok Selatan, bersama OPD terkait masing-Masing.
"Jika data potensi daerah tidak kongkrit, apa lagi soal lahan, apakah sudah ada hitam diatas putih dan apakah sudah ada investor yang akan diproses serta hal-hal yang berkaitan aturan apakah AMDAL dan lain-lain. Jangan berpikir, selagi ada kesempatan ini, kita malah kurang serius dalam menyajikan data potensi pembangunannya lemah kajiannya. Semua bisa jadi terlambat dan kalah cepat karena daerah lain juga berebut serius yang sama. Tentu jika lambat dan tidak siap ya, bisa ngak dapat perhatian pusat," tegas Wagub Nasrul Abit.
Saat ini, katanya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah mendorong percepatan pembangunan di daerah tertinggal dan potensi pengembangan wisata di Sumatera Barat yang mendapat respon positif dari Menko Maritim pada kunjungan ke Sumbar dalam rangka peringatan penyelenggaraan HPN 2018 di Sumatera Barat beberapa waktu lalu.
Dikatakannya, usulan percepatan pembangunan Kabupaten Mentawai fokus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang membutuhkan antara lain, fasilitas perizinan dari Dewan Nasional KEK, fasilitas peningkatan pembangunan bandara, pengembangan dermaga Tua Pejat, pembangunan Labuhan Bajau, pembangunan Trans Mentawai, pembangunan kapal penyeberangan RoRo GT Lintas Antara Pulau.
Adapun usulan lainnya, pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Mandeh di Pesisir Selatan, pembangunan Teluk Tapang Pasaman Barat. Di Solok Selatan ada pengembangan wisata Negeri Seri Rumah Gadang, akses jalan Lubuk Selasih - Padang Aro, pembangunan jalan Padang Aro - Dhamasraya yang saat ini terkendala status hutan lindung.
Kemudian pengembangan dan pelestarian kawasan Desa Terindah di Dunia Nagari Pariangan, mulai dari infrastruk jalan, bangunan arsitektur tradisional Minang serta tempat khusus kuliner, ungkap Wagub Nasrul Abit.
Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc., mengatakan, pihaknya telah melihat hari ini beberapa program percepatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Sumatera Barat.
"Namun kami masih belum mengetahu informasi yang lengkap dengan data-data yang mudah dibaca dan dimengerti dalam pembahasan nantinya. Karena itu ruangan gedung lantai 19 Menko Maritim siap selalu menerima semua data dan informasi yang kita bahas bersama-sama," ujarnya.
Ia berharap ini secepatnya dilakukan agar dapat ditindak lanjuti nantinya dengan baik. Menurutnya, lebih cepat akan lebih baik, karena program percepatan pembanguan nasional dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini akan berakhir pada tahun 2019.
"Data, informasi yang dilengkapi dengan persyaratan yang sudah ada sesuai undang-undang sangatlah kami harapkan, agar mudan diputuskan dalam rapat dengan pimpinan nantinya. Baik soal status lahan, AMDAL, disain perencanaan, hasil dan dampak (angka-angka) yang diharapkan," cakapnya.
Editor: Zamri Yahya
Laporan: Zardi Syahrir
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
