"Pemerintah harus segera melakukan investigasi menyeluruh atas kasus itu," kata Fahri melalui pesan singkatnya yang diterima wartawan, Rabu, 30 Mei 2018.
Fahri minta pemerintah, dalam hal ini pihak Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagi), tidak menganggap remeh peristiwa ini. Dukcapil dengan segala kecorobohannya ini tidak boleh sepihak, tetapi harus dilakukan investigasi oleh pihak kepolisian agar bisa memberikan konfimasi bahwa kasus tercecernya ribuan KTP itu aman.
"Nanti kalau sudah dikatakan aman, nyatanya ada kejadian lagi, nah ini orang harus dihukum. Sekarang pun sudah harus dihukum mestinya, dengan keteledorannya itu," kata Anggota DPR asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu lagi.
Sebab, Fahri khawatir ribuan keping KTP tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Misalnya kalau dikaitkan oleh dinamika Pilkada, KTP-KTP tersebut bisa menjadi bahan kecurangan dalam pemilu dan juga bisa menjadi alat untuk melakukan praktik-praktik korupsi.
"Lebih ekstrimnya lagi, KTP-KTP itu bisa dijadikan oleh terorisme untuk membuat akun-akun palsu dan juga untuk dipakai dalam berkomunkasi ilegal," ucapnya.
Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, temuan dua dus e-KTP di Jalan Raya Salabenda Semplak, Kabupaten Bogor merupakan e-KTP yang sudah rusak. Dari pelacakan Kemendagri, e-KTP tersebut diambil dari gudang penyimpanan sementara di Pasar Minggu.
"e-KTP yang tercecer tersebut adalah rusak atau invalid dan diangkut dari gudang penyimpansn sementara di Pasar Minggu ke gudang Kemendagri di Semplak Bogor," katanya.
Zudan mengatakan, semua e-KTP yang jatuh dari mobil pengangkut sudah diamankan bersama masyarakat dan dikembalikan ke mobil pengangkut unt selanjutnya dibawa ke Gudang Penyimpanan di Semplak. Selanjutnya, sopir dan petugas yang membawa dus e-KTP itu juga akan dimintai keterangan lebih lanjut.
"Saat ini permasalahan ditangani Polres Kab Bogor dan rencananya pagi ini beberapa staf yang mengawal barang tersebut dan Sopir akan diminta keterangan," paparnya.
Penjelasan Mendagri
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menjamin tidak ada motif kepentingan politik di balik insiden tercecernya sekitar 6.000 lebih KTP elektronik di kawasan Depok dan Salabenda, Bogor, Jawa Barat.
Ia memastikan, perisitiwa yang terjadi Sabtu pekan lalu, hanya kelalaian bawahannya dalam membawa barang yang sifatnya sensitif.
"Saya menjamin dengan tanggung jawab, bahwa ini tidak akan mungkin untuk digandakan dan digunakan untuk kepentingan Pilkada ataupun Pileg," kata Tjahjo di acara Indonesia Lawyer Club tvOne, Selasa malam, 29 Mei 2018.
Tjahjo akan menerima kritik yang disampaikan publik, termasuk para pimpinan dan anggota DPR. Ini tentu untuk mengevaluasi lembaganya. Apalagi dalam hal ini soal e-KTP ialah merupakan kerahasiaan data penduduk.
"Itu kritik yang membangun untuk kami bisa lebih hati- hati," katanya.
(Sumber: teropongsenayan.com/viva.co.id)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
