SBY tiba-tiba angkat bicara di Twitter di tengah polemik pelantikan Komjen Iriawan jadi Pj Gubernur Jabar. Dia bicara soal penguasa yang melampaui batas.
"Saya perhatikan, banyak penguasa yang lampaui batas sehingga cederai keadilan dan akal sehat. Mungkin rakyat tak berdaya, tapi apa tidak takut kpd Tuhan, Allah SWT ? *SBY*," demikian cuitan SBY tersebut, Senin, 18 Juni 2018.
Apa latar belakang SBY melempar tweet tersebut?
Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menjelaskan ada dua peristiwa politik yang menjadi alasan pernyataan SBY via Twitter itu. Pertama, soal Pilkada Jawa Timur; dan kedua, soal pelantikan Komjen Pol Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.
"Penunjukan Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jabar yang potensi melanggar UU," kata Ferdinand.
SBY menyebut 'penguasa' sebagai objek keprihatinannya. Siapa gerangan sosok atau pihak penguasa yang dimaksud SBY?
"Jadi tidak perlu ditanyakan penguasa yang mana, penguasa jelas siapa orangnya siapa partainya," ujar Ferdinand.
Polemik pelantikan Iriawan ini juga membuat Partai Demokrat mewacanakan hak angket di DPR. Menurut Demokrat, peristiwa politik di Jawa Barat itu adalah gejala kerusakan demokrasi. Ini diduga karena penguasa sewenang-wenang.
"Judul angketnya nanti biar fraksi yang atur, tapi yang jelas terkait penunjukan Iwan Bule sebagai Pj Gubernur," kata Ferdinand, menyebut sapaan akrab dari Komjen Pol Iriawan.
Penjelasan Mendagri
Tjahjo menyatakan penunjukan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar telah sesuai aturan perundang-undangan yang ada. Dia menegaskan penunjukan tersebut tidak ada kaitannya dengan proses Pilkada Jabar yang akan berlangsung pada Rabu, 27 Juni 2018 mendatang.
"Enggak ada apa-apa, yang penting tidak melanggar undang-undang. Dulu itu kan orang curiga, belum-belum (sudah) curiga," kata Tjahjo, saat ditemui usai pelantikan, di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin, 18 Juni 2018.
Tjahjo sadar usul menjadikan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar berpengaruh kepada Presiden Joko Widodo. Dia menegaskan kembali soal penunjukan Iriawan dilakukan berdasarkan aturan yang ada.
"Kan kami enggak mungkin dong saya mengusulkan orang, kemudian menjerumuskan Pak Presiden, kan enggak mungkin. Saya sesuai aturan dan undang-undang karena nama yang saya usulkan saya kirimkan kepada Pak Presiden," ujar dia.
Tjahjo juga menampik jika pengangkatan Iriawan berhubungan dengan Pilgub Jabar. Menurutnya, tak ada upaya politik yang dilakukan pemerintah. Dia menambahkan, pemilihan pun sudah dekat waktunya.
"Sesuai aturan dan mekanisme yang ada, tah mau apa? Toh Pilkada tinggal seminggu, saya (juga) tanggal 21 melantik Penjabat Gubernur Sumut, 27 pencoblosan tanggal 27 (Juni), mau apa? Yang penting melayani masyarakat tata kelola pemerintahan harus berjalan dengan baik," ucapnya.
Tjahjo juga menegaskan penunjukan Iriawan menjadi Pj Gubernur Jabar bukan pesanan dari istana atau Presiden Jokowi. Menurutnya, Iriawan layak menjadi Pj Gubernur karena sudah tidak bertugas lagi di Mabes Polri.
Sementara itu, Iriawan sendiri berjanji akan menjaga netralitas di Pilgub Jabar. Jenderal polisi bintang tiga ini mengatakan perbuatan melanggar nilai-nilai demokrasi hanya akan merusak karier dan institusi awalnya.
"Saya meniti karir dari bawah. Sampai sekarang alhamdulillah diberikan bintang tiga oleh yang maha kuasa melalui negara. Itu pertaruhan, kalau saya tidak netral sayang karir saya. Karena saya masih ada sisa waktu untuk bekerja demi negara ini dan ingin sukses di semua sektor," ucapnya, saat ditemui usai pelantikan, di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Senin, 18 Juni 2018.
Polemik ini muncul karena ada pihak yang curiga soal netralitas Iriawan. Hal ini dikaitkan dengan nama Anton Charliyan yang jadi calon wakil gubernur yang juga berasal dari kepolisian. Anton berpasangan dengan cagub Tubagus Hasanudin.
Pria yang juga akrab disapa Iwan Bule ini menganggap perbedaan pendapat itu sebagai bagian dari demokrasi. Dia mengaku hanya fokus pada tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
"Nggak masalah, namanya juga demokrasi. Yang jelas apa yang ditugaskan negara, saya laksanakan. Namanya demokrasi, mungkin beda pendapat tapi tujuannya sama, bagaimana untuk menjaga negara tetap utuh," ucap Iriawan yang pernah menjadi Kapolda Jabar dan Kapolda Metro Jaya ini.
(Sumber: detik.com)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »