Risma Keberatan Soal THR, Mendagri: Apakah Benar Pemkot Surabaya Miskin Sekali Nggak Ada Uang?

BENTENGSUMBAR. COM - Keberatan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terhadap kebijakan pemerintah memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 kepada pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan ditanggapi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Tjahjo menyesalkan pernyataan Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang mengaku terbebani dengan pembayaran THR PNS daerah menggunakan APBD.

Menurut Tjahjo, aturan soal THR itu merupakan hasil rapat koordinasi Kemendagri bersama dengan pemerintah daerah dan DPRD.

"Wong itu surat yang kami buat adalah permintaan daerah pada saat kami Rakor kok. Kepala daerah yang dihadiri oleh sekda dan ketua-ketua DPRD seluruh Indonesia, bahwa semua nggak ada masalah kok," kata Tjahjo di komplek parlemen, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2018.

Bahkan, Tjahjo mempertanyakan balik soal kemampuan keuangan pemerintahan Surabaya. Sebab, Tjahjo mengklaim daerah-daerah lain tidak ada yang mempersalahkan soal aturan THR yang dibebankan ke APBD.

"Saya kemarin ke Lampung, Lampung juga sudah menganggarkan kok. Yang di Surabaya, apakah benar Pemkot Surabaya miskin sekali nggak ada uang? Anggaran gaji pegawai tinggi sekali lho," sembur Tjahjo.

DPR Heran

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengaku heran terhadap sikap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang keberatan jika THR dan Gaji ke-13 PNS dibebankan ke APBD. Padahal, sebelumnya di Kemendadri seluruh Sekda setuju THR dan Gaji ke-13 ditanggung oleh APBD.

"Itu kan kesepakatan antara pimpinan di daera masing-masing. Jadi tadi menteri dalam negeri sudah menyampaikan bahwa sebelum mengeluarkan itu sudah mengundang seluruh sekda, seluruh ketua DPRD dan semua sepakat," kata Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2018.

Dirinya juga merasa heran kenapa Walikota Surabaya Tri Risma Harini mengaku kebijakan pemerintah pusat yang membebankan anggaran THR dan gaji ke-13 kepada APBD tersebut amat memberatkan.

"Itu yang tidak tahu kenapa, di rapat kemendagri semua oke padahal tidak mungkin datang tanpa persetujuan pimpinannya. Jadi kalau sekda datang kan sudah seizin wali kota dia setuju berarti wali kota setuju. Saya heran kok tiba-tiba Risma begitu," katanya.

Seharusnya, kata Amali, penolakan ini pada saat sekda yang mewakili mereka datang itu menyampaikan keberatan, bukan saat pemerintah sudah membuat kebijakan baru diprotes.

"Kalau ada keberatan tentu harusnya disampaikan. Jangan kita ini terbiasa dengan pada saat mengambil keputusan kita oke, kemudian setelah itu sendiri-sendiri. Jangan dibiasakan seperti itu," tandasnya. 

Dasar Pemberian THR

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada Gubernur Nomor 903/3386/SJ tanggal 30 Mei 2018, dan Surat Mendagri kepada Bupati/Walikota No. 903/3387/SJ tgl 30 Mei 2018 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 diatur bahwa penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNS Daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan, dan pemberian gaji ke-13 dan gaji keempat belas.

Namun, sejumlah daerah keberatan dengan aturan itu. Salah satunya, Risma, yang mengaku keberatan dengan aturan pemberian THR untuk PNS di daerah menggunakan APBD.

(Sumber: teropongsenayan.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News