BENTENGSUMBAR. COM - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyatakan pihaknya tak pernah menawarkan kursi cawapres ke Partai Demokrat (PD). Demokrat menyindir Riza, yang disebut tak tahu pembicaraan antara ketumnya, Prabowo Subianto, dan pihak mereka.
Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PD Ferdinand Hutahaean mengatakan hanya Prabowo dan Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tahu apa yang akan dibicarakan pada pertemuan yang rencananya digelar pada 24 Juli 2018 itu. Termasuk apakah ada penawaran cawapres dalam pertemuan itu.
"Ahmad Riza Patria tidak tahu pembicaraan antara Prabowo dengan Demokrat. Dia sedang bicara sesuatu yang dia tidak tahu. Ini pertemuan tingkat tinggi yang isi pembicaraan sekarang hanya Prabowo dan SBY yang tahu," kata Ferdinand saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat, 20 Juli 2018.
Dia mengatakan pembicaraan antara Prabowo dan SBY merupakan pembicaraan tingkat tinggi. Jajaran di bawahnya, kata Ferdinand, tak akan mengetahui secara pasti apa isi pembicaraan itu.
"Jadi apa yang disampaikan Riza Patria itu cuma pengetahuan pejabat partai yang tidak lagi mengetahui pembicaraan tingkat tinggi antara SBY dengan Prabowo. Jadi biarkan saja semua bicara, tidak masalah bagi kami," ujarnya.
"Kami yakin Prabowo paham betul harus memilih wakilnya dari mana," imbuh Ferdinand.
Kendati demikian, Ferdinand tak menampik pernyataan Riza terkait keinginan mendapatkan kursi cawapres yang datang dari Demokrat sendiri. Menurutnya, dalam politik, tawar-menawar adalah hal yang wajar.
"Dalam lobi politik itu adalah hal wajar menawarkan dan ditawarkan. Itulah bagian komunikasi politik," kata Ferdinand.
"Dalam pembicaraan, bahwa menjadi gayung bersambut antara kebutuhan Prabowo dengan kepentingan Demokrat. Gerindra, yang diwakili Prabowo, bersedia wakilnya dari Demokrat dan Demokrat tentu akan menawarkan kader terbaiknya. Apa yang salah dengan itu? Tidak ada," lanjutnya.
Ferdinand pun meminta semua pihak bersabar menunggu hasil dari pertemuan Prabowo dan SBY itu. Kemungkinan apa pun, menurutnya, bisa saja terjadi seusai pertemuan dua pimpinan parpol tersebut.
"Ini komunikasi politik yang bisa saja batal dan tidak terwujud menjadi koalisi. Jadi semua sabar saja," ucap Ferdinand.
"Biarkan SBY dan Prabowo yang bicara, karena tidak ada satu pun yang tahu pembicaraan antar-keduanya," imbuhnya.
Prabowo dan SBY berencana melakukan pertemuan pada 24 Juli 2018. Gerindra menegaskan, dalam pertemuan itu, tak akan ada penawaran kursi cawapres untuk Pilpres 2019.
"Kita bukan menawarkan Demokrat kursi cawapres. Mereka yang ingin kader terbaiknya menjadi cawapres," kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018.
Riza mengatakan selama ini partainya tak pernah menawarkan kursi cawapres kepada calon koalisinya. Calon koalisinyalah yang menginginkan kader terbaiknya menjadi pendamping Prabowo.
"Semua. PKS dan PAN, itu kita hormati. Dan menurut saya memang harus begitu, partai itu harus persiapkan kader terbaiknya untuk tampil sebagai pemimpin nasional. Itu bukti kaderisasi," ujarnya.
Jatah Menteri
Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan membantah pihaknya meminta jatah posisi menteri untuk Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Lebih-lebih ketika berkomunikasi politik dengan kubu koalisi pemerintahan atau kubu Joko Widodo (Jokowi).
"Kami sama sekali tidak berharap soal menteri. Bagi kami, menyiapkan kader yang terbaik itulah tugas partai. Jadi berdialog dengan Jokowi atau tim Jokowi, sama sekali kami tidak memperbincangkan dan tidak minta-minta tentang menteri," ujar Hinca kepada wartawan, Jumat, 20 Juli 2018.
Dia menegaskan, posisi partai Demokrat saat ini adalah tidak tergabung dengan koalisi Pemerintahan. Oleh sebab itu, dia menekankan tak mau ditawari mengenai tawaran menteri.
"Mohon diingat, posisi kami per hari ini, berada di luar pemerintahan. Kalau kami sudah mau, dari dulu kami bergabung. Oleh karena itu, sama sekali tidak ada tawaran itu dan kami tidak mau ditawar-tawarin itu," ungkapnya.
Menurutnya, saat-saat menuju pendaftaran calon presiden ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan diskusi untuk bergabung dan berkoalisi. Dan hal itu bukan soal tawar menawar posisi ketika menang.
Sehingga, ketika nanti duduk bersama, maka akan tercipta pembicaraan mengenai bagaimana membangun koalisi yang baik. Terlebih, kata dia, saat ini, Demokrat memiliki kader terbaik yakni AHY yang bisa dijadikan modal awal untuk membangun koalisi.
"Kalau Anda mau menang dan mempunyai posisi yang lebih tinggi untuk menang, dan bahwa anggap bahwa mas AHY punya potensi membuat suara makin besar, mari kita sama-sama. Bagaimana kita membangun ke depan sama-sama, ayok. Soal pembagian kursi-kursi menteri sama sekali tidak pernah kami sampaikan," tegasnya.
(Sumber: detik.com/teropongsenayan.com)
Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PD Ferdinand Hutahaean mengatakan hanya Prabowo dan Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tahu apa yang akan dibicarakan pada pertemuan yang rencananya digelar pada 24 Juli 2018 itu. Termasuk apakah ada penawaran cawapres dalam pertemuan itu.
"Ahmad Riza Patria tidak tahu pembicaraan antara Prabowo dengan Demokrat. Dia sedang bicara sesuatu yang dia tidak tahu. Ini pertemuan tingkat tinggi yang isi pembicaraan sekarang hanya Prabowo dan SBY yang tahu," kata Ferdinand saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat, 20 Juli 2018.
Dia mengatakan pembicaraan antara Prabowo dan SBY merupakan pembicaraan tingkat tinggi. Jajaran di bawahnya, kata Ferdinand, tak akan mengetahui secara pasti apa isi pembicaraan itu.
"Jadi apa yang disampaikan Riza Patria itu cuma pengetahuan pejabat partai yang tidak lagi mengetahui pembicaraan tingkat tinggi antara SBY dengan Prabowo. Jadi biarkan saja semua bicara, tidak masalah bagi kami," ujarnya.
"Kami yakin Prabowo paham betul harus memilih wakilnya dari mana," imbuh Ferdinand.
Kendati demikian, Ferdinand tak menampik pernyataan Riza terkait keinginan mendapatkan kursi cawapres yang datang dari Demokrat sendiri. Menurutnya, dalam politik, tawar-menawar adalah hal yang wajar.
"Dalam lobi politik itu adalah hal wajar menawarkan dan ditawarkan. Itulah bagian komunikasi politik," kata Ferdinand.
"Dalam pembicaraan, bahwa menjadi gayung bersambut antara kebutuhan Prabowo dengan kepentingan Demokrat. Gerindra, yang diwakili Prabowo, bersedia wakilnya dari Demokrat dan Demokrat tentu akan menawarkan kader terbaiknya. Apa yang salah dengan itu? Tidak ada," lanjutnya.
Ferdinand pun meminta semua pihak bersabar menunggu hasil dari pertemuan Prabowo dan SBY itu. Kemungkinan apa pun, menurutnya, bisa saja terjadi seusai pertemuan dua pimpinan parpol tersebut.
"Ini komunikasi politik yang bisa saja batal dan tidak terwujud menjadi koalisi. Jadi semua sabar saja," ucap Ferdinand.
"Biarkan SBY dan Prabowo yang bicara, karena tidak ada satu pun yang tahu pembicaraan antar-keduanya," imbuhnya.
Prabowo dan SBY berencana melakukan pertemuan pada 24 Juli 2018. Gerindra menegaskan, dalam pertemuan itu, tak akan ada penawaran kursi cawapres untuk Pilpres 2019.
"Kita bukan menawarkan Demokrat kursi cawapres. Mereka yang ingin kader terbaiknya menjadi cawapres," kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018.
Riza mengatakan selama ini partainya tak pernah menawarkan kursi cawapres kepada calon koalisinya. Calon koalisinyalah yang menginginkan kader terbaiknya menjadi pendamping Prabowo.
"Semua. PKS dan PAN, itu kita hormati. Dan menurut saya memang harus begitu, partai itu harus persiapkan kader terbaiknya untuk tampil sebagai pemimpin nasional. Itu bukti kaderisasi," ujarnya.
Jatah Menteri
Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan membantah pihaknya meminta jatah posisi menteri untuk Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Lebih-lebih ketika berkomunikasi politik dengan kubu koalisi pemerintahan atau kubu Joko Widodo (Jokowi).
"Kami sama sekali tidak berharap soal menteri. Bagi kami, menyiapkan kader yang terbaik itulah tugas partai. Jadi berdialog dengan Jokowi atau tim Jokowi, sama sekali kami tidak memperbincangkan dan tidak minta-minta tentang menteri," ujar Hinca kepada wartawan, Jumat, 20 Juli 2018.
Dia menegaskan, posisi partai Demokrat saat ini adalah tidak tergabung dengan koalisi Pemerintahan. Oleh sebab itu, dia menekankan tak mau ditawari mengenai tawaran menteri.
"Mohon diingat, posisi kami per hari ini, berada di luar pemerintahan. Kalau kami sudah mau, dari dulu kami bergabung. Oleh karena itu, sama sekali tidak ada tawaran itu dan kami tidak mau ditawar-tawarin itu," ungkapnya.
Menurutnya, saat-saat menuju pendaftaran calon presiden ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan diskusi untuk bergabung dan berkoalisi. Dan hal itu bukan soal tawar menawar posisi ketika menang.
Sehingga, ketika nanti duduk bersama, maka akan tercipta pembicaraan mengenai bagaimana membangun koalisi yang baik. Terlebih, kata dia, saat ini, Demokrat memiliki kader terbaik yakni AHY yang bisa dijadikan modal awal untuk membangun koalisi.
"Kalau Anda mau menang dan mempunyai posisi yang lebih tinggi untuk menang, dan bahwa anggap bahwa mas AHY punya potensi membuat suara makin besar, mari kita sama-sama. Bagaimana kita membangun ke depan sama-sama, ayok. Soal pembagian kursi-kursi menteri sama sekali tidak pernah kami sampaikan," tegasnya.
(Sumber: detik.com/teropongsenayan.com)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »