Laporan Keuangan Ditolak DPRD DKI, Ini Kata Sandiaga Uno

BENTENGSUMBAR. COM - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memohon DPRD DKI tak menghambat proses laporan keuangan APBD 2017. Pernyataan Sandi menyusul penolakan yang dilakukan dalam dua kali rapat.

Sandi mengatakan jika DPRD terus menolak, proses realisasi program yang tercantum dalam APBD perubahan 2018 juga akan terhambat.

"Jangan sampai menunda proses pembangunan dan jangan sampai rakyat menjadi terdampak negatif, itu pesan untuk semua," ucap Sandi di Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018.

Laporan pertanggungjawaban APBD 2017 sendiri sudah masuk masa pembahasan bersama DPRD usai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukannya beberapa waktu lalu.

Jika DPRD setuju dengan LPJ, akan dibuatkan peraturan daerah (perda). Lalu sisa anggaran (silpa) bisa dimasukkan ke dalam APBD Perubahan. Dengan kata lain, Pemprov DKI bakal mendapatkan suntikan dana baru.

Saat ini sisa anggaran dari APBD 2017 sebanyak Rp13,1 triliun. Hampir dua kali lipat dari masa sebelumnya.

Politisasi

Lebih lanjut, Sandiaga meminta Ketua DPRD DKI yang berasal dari fraksi PDIP, Prasetio Edi Marsudi tidak mempolitisasi proses pembahasan LPJ ini.

"Kita ingin juga pisahkan proses politik dari proses pengesahannya LKPJ. Karena ini sesuatu hal yang rutin sebetulnya. Dan kita sudah membuktikan dengan WTP [opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian] kemarin," tutur Sandi.

Sebelumnya, Prasetio dua kali memutuskan tak meneken laporan tersebut. Menurut Prasetio, laporan itu belum jelas karena banyak catatan keuangan yang masih janggal.

"Ini tidak saya tandatangani. Tolong itu dibereskan karena penyerapannya seperti ini. Kok silpa dibesar-besarkan, permintaan digede-gedein?" kata Prasetio pada rapat tindak lanjut pembahasan komisi-komisi terhadap Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 di Gedung DPRD DKI, Senin, 16 Juli 2018.

(Sumber: cnnindonesia.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News